Jasa Pengurusan IMTA KITAS Telp. 0811-6828-737 Pendirian PT CV Pembuatan NIK API SIUP TDP KADIN harga murah proses cepat biro jasa terpercaya di Jakarta
“HAL YANG PERLU DIKETAHUI UNTUK PERUSAHAAN DIBIDANG KONSTRUKSI” Jika bisnis konstruksi dilakukan oleh badan usaha Indonesia (termasuk untuk PT PMA), diperlukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui asosiasi konstruksi yang ditunjuk oleh LPJK sebagai wakilnya. Untuk badan usaha lokal, IUJK dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota untuk perusahaan lokal. Untuk PT PMA, ini diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Jika bisnis konstruksi dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA, lisensi yang relevan harus diperoleh dari BKPM.
Profesional konstruksi harus mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja, berdasarkan Undang-undang Konstruksi. Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh setelah lulus tes kompetensi dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesional yang relevan.
Lisensi dan persetujuan lainnya untuk proyek
Lisensi yang harus diperoleh sebelum konstruksi proyek dimulai meliputi:
Izin Pemanfaatan Tanah (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)
Izin Mendirikan Bangunan
Izin Lingkungan
Persetujuan dan rekomendasi teknis juga harus diperoleh dari lembaga pemerintah terkait. Lisensi, persetujuan, dan rekomendasi ini umumnya diperoleh dari pemerintah daerah. Mungkin ada sedikit perbedaan dalam lisensi, persetujuan dan / atau rekomendasi yang diperlukan dari daerah ke daerah, karena perbedaan dalam ketentuan peraturan pemerintah daerah terkait dan kebijakan yang diadopsi.
Selama pekerjaan konstruksi, beberapa lisensi yang diperlukan mengharuskan pemegang lisensi untuk menyerahkan laporan berkala kepada otoritas regional terkait. Sebagai contoh, setelah penerbitan IUJK, PT PMA harus menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (umumnya dikenal sebagai LKPM) setiap semester pada kegiatan investasinya. Jika ada perubahan dalam desain atau tata letak konstruksi, lisensi mungkin perlu diperbarui atau direvisi.
Dalam penyelesaian
Di beberapa daerah, Sertifikat Kelaikan Fungsi diperlukan setelah selesainya pembangunan. Pemerintah daerah juga dapat mengenakan persyaratan pelaporan berkala dan melakukan inspeksi berkala untuk memantau fasilitas / bangunan yang sedang dibangun
Siapa saja yang dapat menggunakan NIB untuk mengurus perizinan berusaha?
Semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:
● Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
● Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
● Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS NIB
● Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.
Prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mengakses NIB OSS?
1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses NIB OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“UU No.7 / 1981”) mewajibkan setiap pengusaha atau manajemen untuk melaporkan secara tertulis setiap pendirian, penghentian, reklasifikasi, penugasan atau pembubaran perusahaan kepada menteri atau otoritas yang kompeten.
Menurut Pasal 1 huruf (b) Pengusaha No.7 / 1981 Law berarti: individu, kemitraan atau badan hukum yang menjalankan bisnis milik sendiri;
seorang individu, kemitraan atau badan hukum yang secara mandiri menjalankan bisnis tidak dimiliki oleh mereka;
Perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia tetapi mewakili suatu bisnis sebagaimana tercantum dalam angka 1 dan angka 2 di atas.
Manajemen didefinisikan sebagai orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.
Pasal 6 UU No.7 / 1981 menetapkan bahwa pengusaha atau manajemen harus melaporkan secara tertulis kepada menteri yang ditunjuk atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendirian, rekomendai atau pengalihan perusahaan.
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER.14 / MEN / IV / 2006 tentang Mekanisme Laporan Kerja di Perusahaan (“MOMT No.14 / 2006”), wirausahawan diharuskan menyiapkan laporan pekerjaan sesuai dengan kondisi aktual baik di kantor pusat, kantor cabang atau bagian independen perusahaan.
Pengusaha atau manajemen harus melaporkan setiap tahun secara tertulis berkaitan dengan pekerjaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang. Seperti dalam laporan yang disebutkan di atas harus berisi informasi berikut:
Identitas perusahaan;
hubungan kerja;
perlindungan pekerjaan;
Peluang Kerja.
Pasal 8 ayat (1) UU No.7 / 1981 mengharuskan pengusaha atau manajemen untuk melaporkan secara tertulis mengenai pengalihan, pengakhiran, pembubaran perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) ) hari sebelum transfer, penghentian, pembubaran perusahaan.
Laporan harus memuat informasi berikut:
nama dan alamat perusahaan atau bagian dari perusahaan;
nama dan alamat pengusaha;
nama dan alamat manajemen perusahaan;
tanggal pengalihan, penghentian atau pembubaran perusahaan;
kewajiban yang telah dan akan dilakukan terhadap pekerjaan mereka, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian kerja dan kebiasaan setempat; jumlah buruh yang akan dipulangkan.
Sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.3 / MEN / III / 2014 tentang Pelaksanaan Laporan Wajib Kerja di Perusahaan (“CMOMT 3/2014”) menyatakan bahwa batas waktu proses persetujuan aplikasi laporan pekerjaan wajib di perusahaan adalah 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan aplikasi laporan wajib diisi dan ditandatangani dengan stempel perusahaan.
Layanan pendaftaran laporan wajib tidak dikenakan biaya.
Pengusaha atau manajemen diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000. – (satu juta Rupiah) jika mereka tidak melakukan kewajiban untuk setiap tahun melaporkan pekerjaan di perusahaan.
Apa manfaat menggunakan NIB OSS bagi pelaku usaha?1. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time
3. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat
4. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB)
Apa yang perlu diketahui pelaku usaha sebelum mengakses NIB OSS?
1. Ketentuan mengenai daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal (daftar negatif investasi) sebagaimana yang diatur pada PERPRES 44 tahun 2016.
2. Kriteria usaha yang masuk ke dalam kategori UMKM sesuai UU UMKM No 20 tahun 2008 atau ketentuan peraturan perundang-undangan sektor (Pertanian dan Kelautan Perikanan)
3. Kriteria Usaha Wajib AMDAL berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 tahun 2012.
Bagaimana cara mendirikan Kantor Perwakilan (KPPA) di Indonesia?
Ketika orang asing ingin terlibat dalam pengawasan pasar, jaringan, mencari peluang bisnis atau memberikan dukungan manajerial lainnya di Indonesia kepada perusahaan induknya di luar negeri, ia perlu mendirikan kantor perwakilan asing (umum) di Indonesia: Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, disingkat KPPA ). Kantor ini adalah perwakilan lokal dari perusahaan induk asing. Perlu ditekankan bahwa kantor perwakilan asing ini dilarang keras terlibat dalam kegiatan komersial dan menghasilkan pendapatan / laba, mengirim faktur, dll. Untuk kegiatan bisnis semacam ini diperlukan perusahaan investasi asing (PT PMA).
Sering terjadi bahwa investor asing membuka kantor perwakilan di Indonesia terlebih dahulu untuk ‘mengenal pasar’. Jika temuannya positif, maka dia bisa membuka PT PMA. Keuntungan dari membuka kantor perwakilan pertama adalah bahwa ia tidak memerlukan investasi modal besar dan merupakan cara yang relatif mudah dan cepat untuk membentuk badan hukum di Indonesia. Bertentangan dengan PT PMA (yang dibatasi oleh Daftar Investasi Negatif), sebuah kantor perwakilan dapat didirikan di sebagian besar – tetapi tidak semua (!) – sektor industri (misalnya, firma hukum tidak dapat membuka kantor perwakilan di Indonesia).
Indonesia adalah pasar yang menggiurkan bagi para pengusaha asing karena penduduknya yang sangat besar (kekuatan konsumen yang besar), upah minimum yang rendah, dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, jika Indonesia adalah pasar baru untuk Anda, atau, jika Anda tidak yakin apakah produk, jasa atau proyek Anda dapat menjadi sukses, atau sumber keuangan Anda terbatas, Anda disarankan untuk membuka “Kantor Rep” terlebih dahulu, dan gunakan badan hukum ini untuk menjelajahi pasar, mempromosikan produk Anda, menemukan mitra bisnis (distributor) dan berkenalan dengan budaya (bisnis) Indonesia. Namun, kami tekankan lagi, Anda tidak dapat menggunakan “Kantor Rep” Anda untuk menghasilkan laba atau terlibat dalam aktivitas bisnis langsung.
Selain menjadi pilihan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan PT PMA, keuntungan dari Kantor Reputasi adalah bahwa Anda memiliki 100 persen (asing) kontrol atas badan hukum ini dan tidak ada persyaratan direktur atau pemegang saham. Namun, kami menekankan di sini, karena ini kadang-kadang disalahpahami, bahwa harus ada perusahaan induk asing di luar negeri sebelum Anda dapat membuka Kantor Pusat di Indonesia. Strategi yang sering digunakan oleh perusahaan asing adalah bahwa Kantor Pusat mempromosikan dan menawarkan produk perusahaan induk kepada pengecer / klien Indonesia (faktur kepada klien Indonesia dikirim oleh perusahaan induk di luar negeri). Kemudian, setelah portofolio klien yang kuat telah ditetapkan, perusahaan asing memutuskan untuk membuka PT PMA di Indonesia (strategi ini memang berdampak pada kewajiban pajak penghasilan perusahaan dari Kantor Repo karena dianggap “membimbing keuntungan tidak langsung untuk orang tua perusahaan di luar negeri “, ini dijelaskan lebih lanjut di bawah ini).
Selain kantor perwakilan asing, yang merupakan topik utama yang dibahas dalam bagian ini, ada juga kantor perwakilan perdagangan luar negeri (K3PA) dan kantor perwakilan jasa konstruksi luar negeri (BUJK). Keduanya merupakan entitas terpisah dari kantor perwakilan umum dan dengan demikian tunduk pada persyaratan yang berbeda (diatur oleh Departemen Perdagangan dan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan kantor perwakilan asing secara umum diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, disingkat BKPM). K3PA dan BUJK tidak dibahas lebih lanjut di bagian ini. Jadi, mari kembali ke kantor perwakilan asing umum
Badan Usaha
▪ Badan Usaha terlebih dahulu mengurus pengesahan akta pendirian atau perubahan akta melalui AHU online
Khusus untuk perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, lembaga penyiaran publik, atau badan layanan umum menggunakan dasar hukum pembentukan, peraturan pemerintah atau peraturan daerah.
Perorangan
▪ Pelaku usaha perorangan mengakses NIB dengan menginput Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan beberapa informasi lainnya pada Form Registrasi yang tersedia.
Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:
jenis, pemohon, dan penerbit Perizinan Berusaha;
pelaksanaan Perizinan Berusaha;
reformasi Perizinan Berusaha sektor;
sistem OSS;
Lembaga OSS;
pendanaan OSS;
insentif atau disinsentif pelaksanaan Perizinan Berusaha melalui OSS;
penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha melalui OSS; dan
Sanksi.
Pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas:
Pelaku Usaha perseorangan; dan
Pelaku Usaha non perseorangan.
(1) Pelaku Usaha perseorangan merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
(2) Pelaku Usaha non perseorangan terdiri atas:
perseroan terbatas;
perusahaan umum;
perusahaan umum daerah;
badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara;
badan layanan umum;
lembaga penyiaran;
NIB berlaku pula sebagai TDP, Angka Pengenal Importir dan Hak akses kepabeanan untuk ekspor impor
NIB wajib dimiliki pelaku usaha yang igin mengurus perizinan berusaha, baik usaha baru maupun yang sudah berdiri sebelumnya.
Restoran, adalah bisnis yang menyiapkan dan menyajikan makanan dan minuman kepada pelanggan dengan imbalan uang. Makanan umumnya disajikan dan dimakan di tempat, tetapi banyak restoran juga menawarkan layanan antar-jemput dan pengiriman makanan, dan beberapa hanya menawarkan dibawa pulang dan dikirim. Restoran sangat bervariasi dalam hal penampilan dan penawaran, termasuk berbagai macam masakan dan model layanan mulai dari restoran cepat saji murah dan kafetaria hingga restoran keluarga dengan harga menengah, hingga restoran mewah dengan harga tinggi.
Di negara-negara Barat, sebagian besar restoran kelas menengah ke atas menyajikan minuman beralkohol seperti bir dan anggur. Beberapa restoran menyajikan semua makanan utama, seperti sarapan, makan siang, dan makan malam (misalnya, jaringan makanan cepat saji utama, restoran, restoran hotel, dan restoran bandara). Restoran lain hanya dapat menyajikan makanan tunggal (misalnya, rumah panekuk hanya dapat melayani sarapan) atau mereka dapat menyajikan dua kali makan (misalnya, makan siang dan makan malam).
Perusahaan terbatas – Apa itu perusahaan terbatas?
Perusahaan terbatas adalah jenis struktur bisnis yang telah dimasukkan ke dalam badan atau ‘orang’ yang secara hukum berbeda.
Apakah Anda seorang pedagang atau pengusaha tunggal? Apakah bisnis Anda berkembang? Mungkin sudah waktunya untuk bergabung.
Jika Anda memilih untuk menjalankan bisnis Anda sebagai perusahaan terbatas, bisnis akan:
Secara hukum berbeda dari orang-orang yang menjalankannya;
Pertahankan keuangan terpisah dari keuangan pribadi pemilik;
Mampu memiliki aset dan mempertahankan laba apa pun yang dihasilkan setelah pajak.
Jenis-jenis perusahaan terbatas
Ada dua jenis perusahaan terbatas: perusahaan terbatas swasta dan perusahaan terbatas publik.
Perusahaan terbatas dan tanggung jawab terbatas
Dalam beberapa struktur bisnis – seperti pengaturan pedagang tunggal – tidak ada perbedaan hukum antara keuangan pemilik dan keuangan bisnis. Dengan demikian, jika bisnis gagal, pemilik secara pribadi bertanggung jawab atas segala hutang.
Karena perusahaan terbatas memiliki keuangan terpisah dan secara hukum berbeda dari pemiliknya, pemegang saham memiliki kewajiban terbatas – yang berarti bahwa pemilik dan pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian atau debet yang dikeluarkan oleh bisnis mereka.
Kewajiban terbatas adalah salah satu keuntungan utama dari pengaturan perusahaan terbatas karena pemegang saham hanya bertanggung jawab secara hukum sejauh investasi awal mereka, dan hanya dapat kehilangan modal yang awalnya mereka masukkan ke dalam bisnis.
Menyiapkan perusahaan terbatas
Untuk mendirikan perusahaan terbatas, Anda harus mendaftar ke Companies House – ini disebut penggabungan.
Anda dapat mendaftarkan perusahaan terbatas Anda secara online atau melalui pos. Anda dapat melakukan ini sendiri atau membayar akuntan atau pengacara untuk melalui proses atas nama Anda.
Saat mendaftar, Anda harus menyediakan:
Nama dan alamat lengkap yang terdaftar dari perusahaan Anda;
Nama dan alamat direktur dan, jika berlaku, sekretaris perusahaan;
Rincian pemegang saham dan modal.
Perusahaan dan pajak terbatas
Setelah perusahaan terbatas Anda didirikan, Anda harus mendaftar untuk pajak korporasi. Ini perlu dilakukan dalam waktu tiga bulan, atau Anda mungkin harus membayar denda.
Semua perusahaan terbatas harus membayar pajak korporasi, tetapi Anda juga dapat berutang untuk jenis pajak lain seperti PPN, Pajak Keuntungan Modal, atau PAYE dan Kontribusi Asuransi Nasional.
Jasa Bikin PT pembuatan PT harga murah hub. 0811-6828-737 / 0818-150-204 melayani pendirian perseroan terbatas, CV, PMA, maupun jenis legalitas lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Kini sudah tidak perlu lagi bingung jika saat ini anda sedang ingin mendirikan sebuah PT untuk perusahaan anda. Dengan hadirnya kami disini maka permasalahan akan sebuah kebutuhan legalitas pendirian legalitas company bisa diatasi dengan mudah.
Bagi seorang direksi perusahaan, pendirian PT yang legal sesuai dengan perundang-undangan yang ada memang penting adanya. Perijinan sebuah perusahaan haruslah terdaftar dalam catatan negara yang sah. Sehingga kegiatan produksi, pemasaran, maupun aspek kegiatan yang lainnya dalam perusahaan tersebut bisa berjalan dengan sempurna.. Untuk itu jasa bikin PT murah dengan proses mudah cukup menjadi kebutuhan penting saat ini.
Jasa bikin PT yang notabene baru menjadi sebuah pilihan tersendiri dalam mengurusnya. Pengurusan yang akan kami tawarkan yaitu mulai dari proses konsultasi, pendaftaran, sampai dengan pada tahap akhir dari pengurusan PT tersebut. Tak jarang sebagian dari pemilik perusahaan yang baru tidak mengetahui teknis dan data-data yang perlu dipersiapkan. Untuk itu adanya komunikasi, diskusi, dan konsultasi inilah yang cukup membantu dalam proses pengurusan pendirian perseroan terbatas tersebut.
Pelayanan jasa bikin PT ini tujuan tak lain dan tak bukan untuk memaksimalkan kepada setiap klien yang datang untuk mengurus pendiri PT tersebut. Dengan demikian dedikasi yang tinggi tersebut akan bisa mengoptimalkan dalam hal pelayanan yang prima. Untuk itu langkah terbaik yaitu dengan menghubungi kontak kami untuk sekedar menanyakan atau membicarakan kebutuhan ini.
Syarat Pembuatan PT, CV, PMA
Untuk membuat atau mendirikan PT, CV, maupun PMA tentunya ada beberapa syarat yang harus diikuti. Persiapan berbagai datapun haruslah dipersiapkan mulai dari sekarang. Hal ini wajar adanya mengingat jasa bikin PT atau pengurusan untuk perijinan tersebut membutuhkan beberapa data yang terkait dengan perusahaan tersebut.
Adapun data-data yang biasanya perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut :
Nama Perusahaan = Sebaiknya persiapkan dua atau tiga nama perusahaan yang diingin agar jika ditolak nama pertama, maka nama kedua bisa langsung diajukan.
Klasifikasi Usaha = untuk Usaha Kecil (Rp.51 juta s/d Rp.500 juta), Menengah (Rp. 501 Juta s/d Rp. 10 M), dan Klasifikasi Usaha Besar (Lebih dari Rp. 10 M)
Presentase tentang kepemilikan modal
Jenis bidang usaha yang dijalankan
Nama pemilik modal (dua orang)
Nama Direktur Utama dan Direktur (Pimpinan Tertinggi Perusahaan)
Foto copy indentitas KTP pemilik modal
KK (Kartu Keluarga) jika direktur utama yaitu perempuan
Nomor pokok wajib pajak (NPWP) Direktur dan Direktur Utama
Pas Photo berwarna direktur dan direktur utama ukuran 3×4 dan 4×6 sebanyak 2 lembar
Surat keterangan domisili usaha dari Lurah atau Kepala Desa
Jika tempat usaha berupa tempat sewa, lampirkan bukti surat sewa tempat usaha
Jika tempat usaha milik sendiri, lampirkan bukti surat kepemilikan tempat dan PBB
Nomor Telepon Perusahaan
Lampirkan denah lokasi tempat usaha jika Perusahaan menjadi PKP (Perusahaan Kena Pajak)
Jika memang nantinya dibutuhkan beberapa data yang kiranya masih kurang, maka akan kami hubungi kepada klien untuk melengkapi data yang kurang.
Biaya Pembuatan PT
Banyak juga klien yang menanyakan sebenarnya berapa biaya pembuatan PT. Tentunya untuk lebih rinci tidak kami listing pada website ini. Hal ini mengingat terkadang kebutuhan setiap klien tidak sama satu dengan yang lainnya. Untuk itu, jika memang saat ini ingin mengetahui biaya jasa pengurusan PT langsung hubungi kontak kami.
Jasa Pembuatan PT Murah
Jasa pembuatan PT dengan harga murah tentunya banyak dicari. Apalagi dengan proses yang cepat dan mudah akan semakin membuat banyak pemilik perusahaan yang memburunya. Pembiayaan pengurusan perijinan perusahaan memang terkadang variatif. Hal ini tergantung dari beberapa dokumen legalitas yang dibutuhkan.
Tentunya, satu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya. Mengingat terkadang kelengkapan sebuah perusahaan ada yang sudah memenuhi, disisi lain, banyak juga sebuah perusahaan yang belum melengkapi banyak dokumennya.
Jasa Pengurusan RPTKA( Rencana Penggu Tenaga Kerja Asing ) proses mudah dan cepat hub. 0811-6828-737 / 0818-150-204 dalam melayani izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang berasal dari luar negeri. Kini jika saat ini anda ingin memperkerjakan seseorang karyawan, ahli, maupun tim khusus dari mancanegara, maka hal ini haruslah di urus terlebih dahulu dokumen ijin nya. Untuk itu, di sini kami bisa membantu dalam penyelesaian akan kepentingan ini. Dengan pelayanan yang ada di PT Masterpiece Jasa ini, maka anda bisa mengajukan data-data yang nantinya diperlukan untuk mendapatkan ijin.
Memang terkadang sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Hal ini terjadi kadang karena memang kebutuhan untuk mengisi posisi jabatan dalam perusahaan tersebut sangat mendesak. Adakalanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ahli yang memang sangat dibutuhkan untuk menobang terlaksananya kegiatan produksi dan management dalam perusahaan tersebut. Untuk itu jasa pengurusan tenaga kerja asing sangat diperlukan. Dan kabar baiknya anda telah menemukan website jasa pengurusan tenaga kerrja asing yang tepat untuk mengurus semua keperluan akan ijin memperkejakan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri tersebut.
Tentunya dengan memperkerjakan tenaga kerja asing haruslah bisa mendapatkan sebuah izin dari pemerintah. Dalam hal ini izin tersebut akan dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Dengan adanya izin untuk tenaga kerja asing tersebut tertuang pada awalnya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 (Permenaker 16) tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun kemudian peraturan tersebut direvisi dengan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 (Permenaker 35) yang kurang lebih isinya mengubah Permenaker 16.
Memang dengan dikeluarkannya Permenaker 35 tersebut yaitu menghapus ketentuan yang mengharuskan merekrut sekitar 10 orang tenaga kerja lokal setiap satu TKA (tenaga kerja asing). Sehingga dengan adanya perubahan tersebut tentunya akan lebih mudah memperkerjakan TKA tanpa harus merekrut 10 orang tenaga lokal.
Selain itu, pada Permenaker 35 juga telah mengubah yang pada sebelumnya komisaris dan direksi yang notabene orang berkewarganegaraan asing berdomisili di luar negeri maupun di Indonesia dan namanya tercatat dalam akta pendirian diwajibkan memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Akan tetapi sekarang hanya mereka yang berdomisli di Indonesia saja yang wajib memegang IMTA.
Pada tahapan pengurusan TKA ada yang namanya RPTKA (Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing) yang dilakukan secara online. Berdasarkan ketentuannya tidak sembarangan semua perusahaan bisa memperkerjakan TKA. Pemberi kerja yang akan memperkejakan TKA tersebut diantaranya kantor perwakilan perusahaan asing, perusahaan swasta asing, perwakilan negara asing; kantor perwakilan dagang asing, badan-badan internasional, kantor perwakilan perusahaan berita asing, dan instansi pemerintah.
Selain itu bisa juga badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi berwenang di Indonesia; keagamaan, lembaga sosial, pendidikan dan kebudayaan; hingga usaha jasa impresariat. Tanpa memiliki status badan hukum, maka bentuk usaha berupa Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Dagang (UD), maupun persekutuan perdata, Firma (Fa) tidak diperkenankan mempekerjakan TKA kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, dokumen-dokumen yang telah disiapkan untuk mendapatkan ijin TKA tersebut selanjutkan di upload secara online pada situs Kemenakertrans. Untuk itu jika memang pada proses ini anda mengalami kendala, sebaiknya didiskusikan dengan jasa pengurusan tenaga kerja asing PT Masterpiece Jasa.
Peraturan Tenaga Kerja Asing
Tentunya memperkerjakan TKA ada beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan. Dalam hal ini terdapat syarat-syarat yang menentukan tenaga kerja asing bisa bekerja di Indonesia. Peraturan terkait tersebut tertuang dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 (Permenaker 35).
Prosedur Pengurusan Tenaga Kerja Asing
Prosedur pengurusan tenaga kerja asing ada beberapa tahapan yang wajib dilewati. Beberapa diantaranya menyiapkan dokumen terkait yang nantinya akan diajukan. Untuk lebih jelasnya mengani alur tersebut anda bisa mengakses situs http://tka-online.naker.go.id/alur.asp
Namun demikian jika anda bingung dan akan mendiskusikannya maka bisa menghubungi jasa pengurusan tenaga kerja asing pada kontak yang ada di website ini. Kami bisa mendiskusikannya kepada anda untuk lebih akan pengurusan tenaga kerja asing tersebut. Untuk itu langkah terbaik adalah dengan menghubungi kontak kami sekarang juga.
Forwarder atau forwarding agent, juga dikenal sebagai non-vessel operating common carrier (NVOCC), adalah orang atau perusahaan yang mengatur pengiriman untuk individu atau perusahaan untuk mendapatkan barang dari produsen atau produsen ke pasar, pelanggan atau titik akhir distribusi. Forwarder kontrak dengan operator atau sering beberapa operator untuk memindahkan barang. Forwarder tidak memindahkan barang tetapi bertindak sebagai ahli dalam jaringan logistik. Operator ini dapat menggunakan berbagai mode pengiriman, termasuk kapal, pesawat terbang, truk, dan rel kereta api, dan sering menggunakan beberapa mode untuk satu pengiriman. Sebagai contoh, perusahaan pengirim barang dapat mengatur agar kargo dipindahkan dari pabrik ke bandara dengan truk, diterbangkan ke kota tujuan, kemudian dipindahkan dari bandara ke gedung pelanggan oleh truk lain.
Perusahaan pengiriman internasional biasanya menangani pengiriman internasional. Perusahaan pengangkutan internasional memiliki keahlian tambahan dalam mempersiapkan dan memproses bea cukai dan dokumentasi lainnya serta melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengiriman internasional.
Informasi yang biasanya ditinjau oleh perusahaan pengirim barang termasuk faktur komersial, deklarasi ekspor pengirim, bill of lading dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh perusahaan atau negara pengekspor, impor, dan / atau transshipment. Banyak dari informasi ini sekarang diproses dalam lingkungan tanpa kertas.
Uraian singkat FIATA tentang pengiriman barang sebagai “Arsitek Transportasi” menggambarkan posisi komersial forwarder relatif terhadap kliennya. Di Eropa, beberapa ekspedisi mengkhususkan diri dalam bidang “niche” seperti angkutan kereta api, dan pengumpulan serta pengiriman di sekitar pelabuhan besar.
Untuk membuat jasa pengurusan transportasi, anda harus memenuhi salah satu persyaratan utamanya yaitu anda harus memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi atau yang biasa di sebut dengan IUJPT. Surat izin usaha ini merupakan salah satu bukti legalitas yang berbadan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan telah diresmikan.
Nah untuk membuat surat ijin usaha ini ada begitu banyak prosedur serta berkas yang harus anda persiapkan. Selain itu waktu untuk masing – masing tahap prosedur memiliki waktu yang cukup lama, jadi banyak yang mengalihkan urusan izin usaha ini kepada penyedia layanan jasa izin usaha jasa pengurusan transportasi (IUJPT) yang kini banyak di tawarkan oleh beberapa perusahaan yang khusus bergerak melayani jasa pengurusan surat – surat yang berkaitan tentang pembentukan sebuah lembaga, perusahaan atau surat penting lainnya.
Jasa Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)
Untuk membuat surat izin pengurusan transportasi melalui jasa izin usaha jasa pengurusan transportasi (IUJPT) anda harus menyerahkan berkas berkas seperti foto copy akta pendirian, foto copy sk menteri yang dikeluarkan oleh menkemham, fotocopy surat domisili perusahaan, foto copy npwp perusahaan, fotocopy bukti kepemilikian gedung atau tempat usaha, fotocopy identitas diri pemegang saham, daftar peralatan kantor dan nama – nama karyawan, bukti penerimaan uang dari perusahaan serta bukti setor bank berupa modal awal yang tercantum dalam akta notaris.
Sebelumnya anda harus memastikan bahwa pengurusan transportasi yang anda buat adalah berupa peusahaan terbatas atau PT yang kemudian mengisi formulir tentang permohonan pengajuan SIUJPT yang selanjutnya akan di proses oleh agen penyedia layanan pembuatan SIUJPT.Penyedia jasa layanan pengurusan surat ijin usaha jasa pengurusan transportasi ini tidak bekerja secara gratis, biasanya mereka akan menawarkan tarif secara paket atau tarif khusus.
Sebaiknya sebelum anda memilih penyedia jasa pengurusan SIUJPT ini anda harus mencari tahu dulu track record penyedia jasa tersebut agar SIUJPT yang ingin anda miliki benar – benar di proses dengan baik dan sah dimata hukum. Jika anda membutuhkan Jasa Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT) silakan kontak kami
