JASA PEMBUATAN KKPR ( KESESUIAN KEGIATAN PEMANFAATAN TATA RUANG )
JASA PENGURUSA KKPR
JASA MEMBUAT KKPR RDTR
JASA BIKIN KKPR
Penyelenggaraan Penataan Ruang
sebagai amanah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Terobosan Kebijakan terkait KKPR Perencanaan Tata Ruang
KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RTR.
Konfirmasi KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
Persetujuan KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
selain RDTR.
Rekomendasi KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat
strategis dan belum diatur dalam RTR dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geo$rafis’ beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administra-tif dan/ atau aspek fungsional.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya,
Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.Kavrasan Budi Daya adalafr wilayah Srang ditetapkan
dengan fungsi utama unttrk dibuciidayakan atas
ciasar kondisi dan potensi sunrber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.
Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya.. alam dengan susunan fungsi kawasa:-r
sebagai tempat permukiman perdesaan, .peiayan jasa pemerintah3.n, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi’
Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
Kawasan Strategis Nasional yang seianjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang pcnataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, buciaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.
Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan serta merupakan bagian . tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempur{ai pengaruh sangar penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan,/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota.
Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak
yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang’yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pernerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatea f kota, dan Masyarakat.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.
(1) Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk
menghasilkan:
a. rencana unrum tata ruang; dan
b. rencana rinci tata ruang.
(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana climaksud
pada ayat (1) huruf a secara hierarkis terdiri atas:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
d. rencana tata ruang wilayatr kota.
(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ
KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari
rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
c. RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana
tata ruang wilayah kota.
Pasal 6
(l) Perencanaan Tata Ruang meliputi penyusunan dan
penetapan RTR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang,rn.
(21 Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. penyusunan rencana umum tata ruang; dan
b. penJrusunan rencana rinci tata ruang.
(3) Penetapan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. penetapan rencana umum tata ruang; dan
b. penetapan rencana rinci tam ruang.
(4) Pemerintah Pr.rsat dan Pemerintah Daerah wajib
men5rusun dan menyediakan RTR yang telah
ditetapkan dalam bentuk digital tlan sesuai standar
yang ditetapkan oleh Pemerintah hrsat.
(5) Penyediaan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk
digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh
Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai
kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau
usahanya dengan RTR.
Pasal 7
(1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan penyusunan RTR;
b. pengumprrlan datet;
c. pengolahan Can analisis data;
d. perumusan konsepsi RTR; dan
e. penyusunan rancangan perattrran tentang RTR.
l2l PenSrusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) menghasilkan dokumen:
a. konsepsi RTR, konsepsi RZ KSNT, dan konsepsi
RZ KA!V; dan
b. rancangan peraturan tentang RTR, rancangan
peraturan. tentang RZ KSNT, dan rancangan
peraturan te4tang RZ KAW.
(3) Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) melibatkan peran Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan lainnya melalui Konsultasi lfublik.
(4) Pen5msunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pen)rusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan lylenteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan RZ KSNT dan lV KAW sebagaimana
dimaksrrd pada ayat 12) diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.
(1) RTR sebagai hasil dari Perencanaan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
mirupakan acuan bagi:
a. penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;
b. Pemanfaatan Ruang tuk seluruh kegiatan
pembangunan sektoral dan pengembangan
Wilayah dan Kawasan yang memerlukan Ruang;
dan
c. penerbitan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di Laut serta pemberian hak atas
tanah dan hak. pengelolaan.
(21 Pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) huruf c
didasarkan pada peruntukan ruang sesuai RTR.
(3) Pemt.erian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c pada ruang atas tanah
didasarkan pada koefisign dasar bangunan, kcefisien
lantai bangunan, serta koefisien Pemanfaatan Ruang
lainnya yang menrpakart bagian dari RTR.
(4) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c pada ruang bawah tanah
memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam
bumi yang diatur dalam RTR.
(1) Pen5rusunan rencana umum tata ruang meliputi:
a. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
b. pen5rusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi;
c. pen5rusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten; dan
d. penJrusunan rencana tata ruang wilayah kota.
(2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana
umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan
terhitung seiak pelaksanaan penyusunan rencana
umum tata ruang.
Paragraf 2
Pen5rusunan Rencana Tata Ruang Wila5’ah Nasional
Pasal 10
(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Menteri.
(21 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup
ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang
meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
(3) Muatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dirumuskan berdasarkan materi teknis yang
disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.
Pasal 1 1
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
b. rencana pembangunan jangka menengah
nasional;
c. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
d. ketentuan hukuni Laut internasional;
e. perjanjian internasional;
f. perkembangan permasalahan regional dan
global serta hasil pengkajian implikasi penataan
ruang nasional;
g. upaya pemerataan pembAngunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
h. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;
i. daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;
j. kondisi dan poterrsi sosial Masyarakat;
k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk nrang di dalanr bumi;
- kebijakan penrbangtrnan nasional yang bersifat
strategis; dan
m. rencana tata ruang wrlayah provinsi, rencana
tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau
rencana tata ruang wilayah kota.
{21 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional paling sedikit
memuat:
a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
wilayah nasional;
b. rencana Struktur Ruang wilayah nasional yang
meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
rencana sisrem jaringan prasarana;
c. rencana Pola Ruang wilayah nasional yang
meliputi Kawasan Lindung yang memiliki nilai
strategis nasional termasuk Kau’asan Konservasi
di Laut, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki
nilai strategis nasional termasuk Kawasan
Pemanfaatan Umum;
d. alur.migrasi biota laut;
e. penetapar. lokasi KSN;
f. penetapan lokasi KSNT;
g. penetaparr lokasi Karyasan Antarwilayah;
h. arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi
program utama jangka menengah lima tahunan;
i. strategi kebijakan pengembangan KSN;
j. strategi kebljakan pengembangan pulau/kepulauan;
k. strategi kebijakan pengembangan KSNT;
KKPR – kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.
Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur
dan administrasi dalam perolehan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang, contohnya data pemohon tidak benar
dan/ atau lokasi-yang dimohonkan berbeda.
Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rtrang
adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
Kerja.
Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah
memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai
status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
telah dibatalkan sekaligus melaksauakan penghentian
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatallcan
Kesesuaian Kegiatan Peraanfaatan Ruangnya.
Pembongkaran bangunan dapat dil terhadap
keseluruhan bangr.nan atau sebagian bangunan.
Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap
memperhatikan aspek keselamatan bangunan,
keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.
Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.
Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang
dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan
melalui media elektronik.
Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi informasi
pelanggaran bidang Penataan Ruang yang ditempel atau
dilekatkan pada objek pelanggaran.
Papan tanda pemberitahuan pelanggaran dan spanduk berisi
irrformasi pelanggaran bidang Penataan Ruang yang bersifat
tetap dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan agar
mudah terlihat oleh publik.
Papan yang digunakan sebagai tanda pemberitahuan
pelanggaran bidang Penataan Ruang biasanya dipergunakan
pada lokasi persil atau kawasan.
Media elektronik yang dapat digunakan sebagai pemberitahuan
informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang antara lain
videotron, televisi, radio, dan lain-lain.
Upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dapat berupa pemindahan sementara sebagian atau
seluruh barang peralatan dan/atau sarana kegiatan atau
usaha, pengosongan lahan dan bangunan kegiatan atau usaha,
dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk dengan segera
menghentikan pelanggaran demi menjaga kondisi keselamatan,
keamanan, dan ketertiban umum.
Besar atau kecilnya dampak pelanggaran dipertimbangkan
antara lain dengan memperhatikan jumlah Masyarakat yang
terdampak dan/atau radius kawasan yang terkena dampak
pelanggaran tersebut.
Nilai manfaat pengenaan sanksi dipertimbangkan dengan
memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengenaan sanksi
terhadap suatu pelanggaran.
Huruf c
Kerugian publik yang ditimbulkan dipertimbangkan dengan
memperhatikan nilai ekonomi suatu kawasan dan pendapatan
Masyarakat sekitar akibat pelanggaran tersebut.
Pasal 197
Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat
dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan
penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi
administratif.
Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR
Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 1 bulan sejak mendapat Persub.
Jika Perkada RDTR Kabupaten/Kota belum ditetapkan paling lama 2 bulan sejak mendapat Persub, maka Menteri menetapkan Peraturan Menteri yang wajib ditindaklanjuti
Bupati/Wali Kota dengan penetapan Perkada RDTR
Kabupaten/Kota.
Perkada RDTR Kabupaten/Kota wajib ditetapkan Bupati/Wali Kota termasuk pengundangan peraturan da lam bentuk berita daerah oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota palinglama 15 hari sejak Peraturan Menteri ditetapkan.
Jasa Pengurusan NIB 