JASA PEMBUATAN/ PENGURUSAN NIB DKI JAKARTA KBLI 2017
JASA PENGURUSAN DIY YOGYAKARTA KBLI 2017
JASA PENGURUSAN NIB KOTA SURABAYA KBLI 2017
JASA PENGURUSAN NIB KOTA MEDAN KBLI 2017

NIB atau Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 2017

Setelah memperoleh NIB, sebelum memulai operasi komersialnya, suatu badan usaha harus mengajukan permohonan izin usaha. Berdasarkan PP 24/2018, tersedia dua jenis perizinan usaha: izin usaha dan izin usaha atau komersial.

Hanya bisnis tertentu yang memenuhi syarat untuk lisensi komersial atau operasi dan hanya dapat mengajukan permohonan setelah mereka memperoleh lisensi bisnis mereka.

Agar izin usahanya efektif, pemohon mungkin harus menyelesaikan komitmen tertentu. Misalnya, komitmen perusahaan farmasi adalah memastikan bahwa fasilitas produksinya mematuhi Good Manufacturing Practice.

Badan usaha diberi batas waktu untuk menyelesaikan komitmennya. Setelah selesai, dan di beberapa bisnis, biaya lisensi resmi telah dibayarkan, lisensi bisnis menjadi efektif. Izin bisnis sekarang dikeluarkan secara otomatis setelah semua informasi yang diperlukan dan dokumen pendukung telah diserahkan ke sistem OSS.

Peran notaris dan pasca-audit dalam konteks sistem OSS

Karena sistem OSS adalah sistem terintegrasi online yang dibuat untuk meminimalkan birokrasi, ia mengeluarkan lisensi, terutama NIB dan lisensi bisnis secara otomatis begitu semua informasi yang diperlukan dan dokumen pendukung telah diserahkan ke sistem OSS.

Untuk mendukung sistem online baru ini, notaris harus memastikan bahwa lini bisnis yang tercantum dalam Anggaran Dasar sesuai dengan klasifikasi yang relevan dalam Klasifikasi Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan terbuka untuk investasi asing di bawah Daftar Negatif (daftar sektor bisnis yang ditutup dan terbuka dengan persyaratan untuk investasi).

Sebelumnya, BKPM akan menentukan apakah suatu kegiatan bisnis terbuka untuk investasi asing ketika entitas bisnis tersebut mengajukan Izin Prinsip, yang pada saat itu merupakan langkah awal dalam investasi.

Investor perlu persetujuan terlebih dahulu dari BKPM untuk mendirikan perusahaan, mengubah perusahaan atau data investasi mereka atau mengambil tindakan korporasi lainnya. Di bawah sistem OSS, tanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan bisnisnya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku telah dialihkan ke badan usaha.

Badan OSS masih memantau dengan ketat kegiatan entitas bisnis dan investasi mereka di Indonesia, termasuk dengan melakukan post-audit.

Lembaga keuangan juga membutuhkan NIB

Sebagaimana dijelaskan di atas, sistem OSS tersedia untuk semua entitas bisnis di Indonesia untuk penerbitan lisensi bisnis mereka. Namun, karena berdasarkan PP 24/2018, perizinan di sektor keuangan, baik untuk bank dan lembaga keuangan non-bank, berada di luar sistem OSS, lembaga keuangan dikeluarkan dari sistem OSS karena mereka memiliki rezim pengaturan mereka sendiri (perhatikan bahwa ini juga halnya dengan perizinan di sektor pertambangan, minyak dan gas alam).

Izin diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atau Bank Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, yang berarti bahwa bank dan lembaga keuangan non-bank, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura masih harus mengajukan izin usaha kepada OJK atau Bank Indonesia.

Namun, karena sebagai perusahaan Indonesia, lembaga keuangan juga diharuskan untuk mendaftarkan diri berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pendaftaran Perusahaan Wajib dan, sebagaimana dijelaskan di atas, pendaftaran perusahaan sekarang dikelola melalui sistem OSS berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan. No. 76 tahun 2018 tentang Pengorganisasian Pendaftaran Perusahaan, lembaga keuangan juga memerlukan NIB, yang juga berfungsi sebagai TDP mereka untuk keperluan pendaftaran perusahaan, meskipun mereka tidak mengajukan izin bisnis atau operasi mereka melalui sistem OSS.

Kesimpulan

Sistem OSS diciptakan untuk mendorong pertumbuhan investasi dengan meminimalkan birokrasi dan mempercepat penerbitan lisensi. Sekarang sistem telah beroperasi selama lebih dari setahun dan operasinya telah diserahkan kepada BKPM, untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi selama operasi dan input dari pengguna serta untuk mengintegrasikan sistem lebih lanjut dan membuatnya lebih dapat diandalkan dan ramah pengguna, versi terbaru dari sistem (disebut versi 1.1) akan segera diluncurkan.

Khusus untuk lembaga keuangan, meskipun mereka juga memerlukan NIB, karena bisnis mereka dikelola secara terpisah oleh OJK dan Bank Indonesia, perizinan berikutnya tidak dilakukan melalui sistem OSS.