Jasa Pengurusan RDTR | KKPR

JASA PEMBUATAN KKPR ( KESESUIAN KEGIATAN PEMANFAATAN TATA RUANG )

JASA PENGURUSA KKPR

JASA MEMBUAT KKPR RDTR

JASA BIKIN KKPR

Penyelenggaraan Penataan Ruang
sebagai amanah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Terobosan Kebijakan terkait KKPR Perencanaan Tata Ruang

KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RTR.

Konfirmasi KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
Persetujuan KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
selain RDTR.
Rekomendasi KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat
strategis dan belum diatur dalam RTR dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geo$rafis’ beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administra-tif dan/ atau aspek fungsional.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya,
Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.Kavrasan Budi Daya adalafr wilayah Srang ditetapkan
dengan fungsi utama unttrk dibuciidayakan atas
ciasar kondisi dan potensi sunrber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.
Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya.. alam dengan susunan fungsi kawasa:-r
sebagai tempat permukiman perdesaan, .peiayan jasa pemerintah3.n, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi’
Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
Kawasan Strategis Nasional yang seianjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang pcnataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, buciaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.
Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan serta merupakan bagian . tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempur{ai pengaruh sangar penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan,/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota.
Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak
yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang’yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pernerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatea f kota, dan Masyarakat.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.
(1) Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk
menghasilkan:
a. rencana unrum tata ruang; dan
b. rencana rinci tata ruang.
(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana climaksud
pada ayat (1) huruf a secara hierarkis terdiri atas:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
d. rencana tata ruang wilayatr kota.
(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ
KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari
rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
c. RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana
tata ruang wilayah kota.
Pasal 6
(l) Perencanaan Tata Ruang meliputi penyusunan dan
penetapan RTR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang,rn.
(21 Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. penyusunan rencana umum tata ruang; dan
b. penJrusunan rencana rinci tata ruang.
(3) Penetapan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. penetapan rencana umum tata ruang; dan
b. penetapan rencana rinci tam ruang.
(4) Pemerintah Pr.rsat dan Pemerintah Daerah wajib
men5rusun dan menyediakan RTR yang telah
ditetapkan dalam bentuk digital tlan sesuai standar
yang ditetapkan oleh Pemerintah hrsat.
(5) Penyediaan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk
digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh
Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai
kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau
usahanya dengan RTR.
Pasal 7
(1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan penyusunan RTR;
b. pengumprrlan datet;
c. pengolahan Can analisis data;
d. perumusan konsepsi RTR; dan
e. penyusunan rancangan perattrran tentang RTR.
l2l PenSrusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) menghasilkan dokumen:
a. konsepsi RTR, konsepsi RZ KSNT, dan konsepsi
RZ KA!V; dan
b. rancangan peraturan tentang RTR, rancangan
peraturan. tentang RZ KSNT, dan rancangan
peraturan te4tang RZ KAW.

(3) Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) melibatkan peran Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan lainnya melalui Konsultasi lfublik.
(4) Pen5msunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pen)rusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan lylenteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan RZ KSNT dan lV KAW sebagaimana
dimaksrrd pada ayat 12) diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

(1) RTR sebagai hasil dari Perencanaan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
mirupakan acuan bagi:
a. penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;
b. Pemanfaatan Ruang tuk seluruh kegiatan
pembangunan sektoral dan pengembangan
Wilayah dan Kawasan yang memerlukan Ruang;
dan
c. penerbitan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di Laut serta pemberian hak atas
tanah dan hak. pengelolaan.
(21 Pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) huruf c
didasarkan pada peruntukan ruang sesuai RTR.
(3) Pemt.erian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c pada ruang atas tanah
didasarkan pada koefisign dasar bangunan, kcefisien
lantai bangunan, serta koefisien Pemanfaatan Ruang
lainnya yang menrpakart bagian dari RTR.

(4) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c pada ruang bawah tanah
memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam
bumi yang diatur dalam RTR.
(1) Pen5rusunan rencana umum tata ruang meliputi:
a. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
b. pen5rusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi;
c. pen5rusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten; dan
d. penJrusunan rencana tata ruang wilayah kota.
(2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana
umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan
terhitung seiak pelaksanaan penyusunan rencana
umum tata ruang.
Paragraf 2
Pen5rusunan Rencana Tata Ruang Wila5’ah Nasional
Pasal 10
(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Menteri.

(21 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup
ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang
meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
(3) Muatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dirumuskan berdasarkan materi teknis yang
disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.
Pasal 1 1
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
b. rencana pembangunan jangka menengah
nasional;
c. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
d. ketentuan hukuni Laut internasional;
e. perjanjian internasional;
f. perkembangan permasalahan regional dan
global serta hasil pengkajian implikasi penataan
ruang nasional;
g. upaya pemerataan pembAngunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
h. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;
i. daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;
j. kondisi dan poterrsi sosial Masyarakat;
k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk nrang di dalanr bumi;

  1. kebijakan penrbangtrnan nasional yang bersifat
    strategis; dan
    m. rencana tata ruang wrlayah provinsi, rencana
    tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau
    rencana tata ruang wilayah kota.
    {21 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional paling sedikit
    memuat:
    a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
    wilayah nasional;
    b. rencana Struktur Ruang wilayah nasional yang
    meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
    rencana sisrem jaringan prasarana;
    c. rencana Pola Ruang wilayah nasional yang
    meliputi Kawasan Lindung yang memiliki nilai
    strategis nasional termasuk Kau’asan Konservasi
    di Laut, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki
    nilai strategis nasional termasuk Kawasan
    Pemanfaatan Umum;
    d. alur.migrasi biota laut;
    e. penetapar. lokasi KSN;
    f. penetapan lokasi KSNT;
    g. penetaparr lokasi Karyasan Antarwilayah;
    h. arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi
    program utama jangka menengah lima tahunan;
    i. strategi kebijakan pengembangan KSN;
    j. strategi kebljakan pengembangan pulau/kepulauan;
    k. strategi kebijakan pengembangan KSNT;
    KKPR – kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut
    Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.
    Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
    dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur
    dan administrasi dalam perolehan Kesesuaian Kegiatan
    Pemanfaatan Ruang, contohnya data pemohon tidak benar
    dan/ atau lokasi-yang dimohonkan berbeda.
    Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rtrang
    adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
    Kerja.
    Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah
    memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai
    status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
    telah dibatalkan sekaligus melaksauakan penghentian
    kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatallcan
    Kesesuaian Kegiatan Peraanfaatan Ruangnya.
    Pembongkaran bangunan dapat dil terhadap
    keseluruhan bangr.nan atau sebagian bangunan.
    Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap
    memperhatikan aspek keselamatan bangunan,
    keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.
    Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang
dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan
melalui media elektronik.
Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi informasi
pelanggaran bidang Penataan Ruang yang ditempel atau
dilekatkan pada objek pelanggaran.
Papan tanda pemberitahuan pelanggaran dan spanduk berisi
irrformasi pelanggaran bidang Penataan Ruang yang bersifat
tetap dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan agar
mudah terlihat oleh publik.
Papan yang digunakan sebagai tanda pemberitahuan
pelanggaran bidang Penataan Ruang biasanya dipergunakan
pada lokasi persil atau kawasan.
Media elektronik yang dapat digunakan sebagai pemberitahuan
informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang antara lain
videotron, televisi, radio, dan lain-lain.
Upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dapat berupa pemindahan sementara sebagian atau
seluruh barang peralatan dan/atau sarana kegiatan atau
usaha, pengosongan lahan dan bangunan kegiatan atau usaha,
dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk dengan segera
menghentikan pelanggaran demi menjaga kondisi keselamatan,
keamanan, dan ketertiban umum.
Besar atau kecilnya dampak pelanggaran dipertimbangkan
antara lain dengan memperhatikan jumlah Masyarakat yang
terdampak dan/atau radius kawasan yang terkena dampak
pelanggaran tersebut.
Nilai manfaat pengenaan sanksi dipertimbangkan dengan
memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengenaan sanksi
terhadap suatu pelanggaran.
Huruf c
Kerugian publik yang ditimbulkan dipertimbangkan dengan
memperhatikan nilai ekonomi suatu kawasan dan pendapatan
Masyarakat sekitar akibat pelanggaran tersebut.
Pasal 197
Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat
dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan
penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi
administratif.

Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR
Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 1 bulan sejak mendapat Persub.
Jika Perkada RDTR Kabupaten/Kota belum ditetapkan paling lama 2 bulan sejak mendapat Persub, maka Menteri menetapkan Peraturan Menteri yang wajib ditindaklanjuti


Bupati/Wali Kota dengan penetapan Perkada RDTR
Kabupaten/Kota.
Perkada RDTR Kabupaten/Kota wajib ditetapkan Bupati/Wali Kota termasuk pengundangan peraturan da lam bentuk berita daerah oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota palinglama 15 hari sejak Peraturan Menteri ditetapkan.

Jasa murah pembuatan izin PT

Perusahaan PT dan PMA di Indonesia

Jasa Pengurusan PT

Jasa Pembuatan PT

Jasa Mengurus PT

Jasa Bikin PT Jakarta

Jasa Izin PT Jakarta

Jasa Pengurusan PT murah

Jasa Pengurusan PT murah

Jasa Bikin PT murah


Perseroan Terbatas (PT) dan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah dua jenis perusahaan besar di Indonesia. Keduanya memiliki karakteristik tertentu yang menandai mereka sebagai unik di antara semua perusahaan Indonesia, dan keduanya juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi negara.

Perusahaan PT di Indonesia
Karakteristik Setiap Jenis PT
Perusahaan PMA di Indonesia
Dunia Usaha dan PMA Indonesia
Topik-topik yang berkaitan
Badan Usaha Milik Asing (PMA)
Perusahaan Daerah (PT)
Biaya yang Diperlukan untuk mendirikan PT PMA di Indonesia
PT PMA di Indonesia
Perusahaan yang Tidak Aktif di Indonesia
Perusahaan PT & PMA
Perusahaan PT dan PMA di Indonesia
Lingkungan bisnis suatu negara sangat dipengaruhi oleh jenis perusahaan yang ada di negara tersebut. Setiap badan usaha akan memiliki dampak dan kontribusi tersendiri bagi perekonomian negara. Seperti halnya di Indonesia, di mana calon pemilik bisnis dapat memulai perusahaan apa pun selama mereka memenuhi semua kriteria dan peraturan yang diperlukan. Dua dari badan usaha yang paling penting dan terkenal di Indonesia adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Perusahaan baik PT atau PMA dapat ditemukan di seluruh negeri. Orang-orang dari semua lapisan masyarakat memiliki atau bekerja di perusahaan semacam itu. Dengan demikian, mereka membentuk sebagian besar tulang punggung perekonomian Indonesia dan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan negara.

Tentu saja, tidak perlu dikatakan lagi bahwa karena ini adalah entitas bisnis yang berbeda, ada karakteristik tertentu dari PT dan PMA yang dimiliki bersama, serta karakteristik lain yang menonjolkan perbedaan di antara keduanya. Keduanya juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga calon pemilik usaha harus memiliki pengetahuan tentang segala hal yang berkaitan dengan badan usaha tersebut sebelum memulainya.

Jika Anda tertarik untuk memulai bisnis apa pun di Indonesia, jangan ragu untuk menghubungi kami di Paul Hype Page & Co. Spesialis pendirian kami akan memastikan bahwa seluruh proses pendirian diselesaikan dengan lancar dan benar. Kami bahkan akan melakukan kontak dengan badan pemerintah tertentu atas nama Anda jika diperlukan.

Perusahaan PT di Indonesia
PT adalah akronim dari istilah “Perseroan Terbatas”. Istilah ini tidak memiliki padanan bahasa Inggris, tetapi memiliki bahasa Belanda: “naamloze vennootschap”. Perusahaan semacam itu hanya ada di Belanda, Belgia, dan bekas jajahan Belanda, di mana Indonesia adalah salah satunya. PT adalah badan usaha yang dibentuk menurut dan beroperasi berdasarkan hukum niaga Indonesia.

PT di Indonesia adalah perusahaan Indonesia yang menerima investasi dari luar negeri. Ada enam jenis PT yang ada di Indonesia; keenamnya adalah PT dalam negeri, perseorangan, tertutup, umum, terbuka, dan asing. Meskipun ada banyak jenis PT di tanah air, yang paling umum adalah yang menawarkan sahamnya kepada publik. PT yang melakukannya adalah PT terbuka dan umum.


Karakteristik Setiap Jenis PT
Meskipun PT terbuka dan umum menawarkan sahamnya kepada publik, namun mereka berbeda dalam satu hal penting. PT umum dapat mencatatkan sahamnya di bursa efek; tidak demikian halnya dengan PT terbuka.

PT tertutup dan individu keduanya memberlakukan pembatasan tertentu pada kepemilikan saham. PT tertutup hanya menawarkan saham pribadi; saham tersebut hanya diperbolehkan untuk dibeli oleh individu atau kelompok tertentu. PT tertutup terutama perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh keluarga. PT individu bahkan lebih ketat dalam hal kepemilikan saham. Hanya satu orang yang dapat menerbitkan saham PT perorangan; orang yang sama ini juga satu-satunya yang diperbolehkan memiliki saham PT perseorangan. Orang ini biasanya akan menjadi pemilik perusahaan atau direktur utama. Oleh karena itu, orang ini akan memiliki otoritas penuh di dalam PT.

PT Domestik harus memiliki kehadiran fisik di Indonesia dan juga menawarkan barang dan jasa mereka di sana. PT Domestik diwajibkan untuk mematuhi semua hukum bisnis yang mengatur perusahaan di Indonesia. PT Asing adalah PT yang didirikan di luar negeri. Untuk alasan ini, PT asing harus mematuhi hukum negara tempat mereka didirikan. Namun, ketika PT asing memulai kegiatan bisnis di Indonesia, ia juga harus mengikuti semua peraturan dan hukum perusahaan Indonesia.

Informasi Lebih Lanjut tentang PT
Mereka yang memilih untuk berinvestasi di PT hanya akan bertanggung jawab atas jumlah uang yang mereka gunakan dalam investasi awal mereka. Anggaran Dasar A PT akan memberikan rincian lebih lanjut mengenai hal ini, serta informasi mengenai kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

Hukum bisnis Indonesia juga menentukan bisnis mana yang diizinkan untuk dijalankan sebagai PT. Setiap wilayah di Indonesia harus menetapkan kriterianya sendiri untuk mengatur PT dan semua hal yang terkait dengannya.

Jasa urus Rekomendasi BKPM u/ TKA

MASTERPIECE JASA, Membantu mengurus Surat Rekomendasi untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

JASA PENGURUSAN REKOMENDASI BKPM

JASA PEMBUATAN REKOMENDASI BKPM

AGEN PENGURUSAN REKOMENDASI KITAS

JASA PENGURUSABREKOMENDASI KITAS

JASA BIKIN REKOMENDASI BKPM UNTUK TKA BARU

JASA MENGURUS REKOMENDASI BKPM UNTUK PEKERJA WNA

Pada Era pandemic Covid 19 saat ini, Surat Rekomendasi BKPM untuk KITAS WNA adalah salah satu syarat untuk Mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Normal Baru sangat dibutuhkan perusahaan pengguna tenaga kerja asing.


Layanan Imigrasi dan Relokasi21 Agustus 2020Sekretarial
Di awal wabah Covid-19 di Indonesia, pemerintah segera memberlakukan larangan lalu lintas Orang Asing termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenkumham 11) / 2020). Peraturan ini melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia dengan beberapa pengecualian.

Dalam Permenkumham 11/2020, WNA yang dibebaskan masuk Indonesia saat Pandemi Covid 19 adalah:

Orang Asing pemegang KITAS Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Resmi;
Bantuan medis dan personel pendukung, makanan dan alasan kemanusiaan;
Kru alat angkut; dan
Orang asing yang akan mengerjakan proyek strategis nasional.
Sejak awal April, aturan pelarangan orang asing masih berlaku hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena banyaknya proyek penting yang tertunda hingga membutuhkan bantuan tenaga ahli asing. Setelah 3 bulan melarang orang asing masuk wilayah Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama-sama membuat kesepakatan terkait tata cara mendatangkan pekerja asing selama Pandemi Covid-19.

BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama membuat Perjanjian Dukungan Penggunaan Tenaga Kerja Asing selama Pandemi Covid-19. Kesepakatan tersebut merumuskan prosedur dan persyaratan baru yang harus dipenuhi perseroan jika ingin mendatangkan TKA saat Pandemi Covid-19 akan mendapat Rekomendasi Tertulis dari BKPM. Berikut ini adalah hal penting yang perlu diketahui terkait Rekomendasi BKPM untuk Mendatangkan Tenaga Kerja Asing.

Diperlukan untuk Memproses Semua Dokumen Izin Tenaga Kerja Asing
Rekomendasi BKPM diperlukan sejak tahap awal pengurusan izin TKA yaitu RPTKA. Sampai tahap akhir kapan orang asing akan masuk ke Indonesia. Surat Rekomendasi BKPM ini akan memberikan tembusan kepada instansi terkait untuk memberikan persetujuan dan izin kepada Perusahaan untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing. Lembaga-lembaga tersebut adalah Direktur Jenderal Binapenta dan Kementerian Ketenagakerjaan, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Izin Tinggal dan Direktur Pengawasan Penegakan Keimigrasian, dan Direktur Pengendalian Penggunaan Asing. Pekerja di Kementerian Tenaga Kerja.

Berlaku untuk TKA pemegang Visa dan Pekerja Kitas
Rekomendasi BKPM diperlukan tidak hanya untuk mendatangkan TKA, akan tetapi bagi WNA yang akan masuk ke Indonesia untuk keperluan business talk menggunakan Visa Bisnis, maka perusahaan di Indonesia yang menjamin atau mengundang harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari BKPM.

Tidak ada batasan minimum dan jumlah maksimum orang asing yang akan dibawa masuk
Surat rekomendasi BKPM diperlukan untuk semua perusahaan yang akan mendatangkan TKA berapa pun jumlah TKA yang akan didatangkan. Namun jika jumlah TKA yang akan didatangkan lebih dari 500 orang, maka melalui rekomendasi ini BKPM akan memberikan surat pemberitahuan kepada DPMPTSP dan tembusan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi.

Alur Proses Mendapatkan Rekomendasi BKPM
Proses Rekomendasi BKPM
Perusahaan / pemohon mengajukan Dokumen Aplikasi untuk Perwakilan Perusahaan dan / atau
Tenaga Ahli Tenaga Kerja Asing (dokumen lamaran) yang terdiri dari:
Sebuah. Dokumen lamaran ditujukan kepada Kepala BKPM;
b. Dokumen lamaran ditandatangani oleh pejabat tertinggi perusahaan (Presiden Direktur / Ketua / Direktur / CEO);
c. Rincian kontak penanggung jawab dokumen aplikasi (nomor ponsel);
d. Pernyataan tujuan mendatangkan perwakilan perusahaan dan / atau tenaga ahli asing
pekerja selama pandemi Covid-19;
e. Rincian pelaksanaan kegiatan investasi (total investasi, lokasi proyek);
f. Rencana Mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia;
g. Kredensial perwakilan perusahaan dan / atau tenaga ahli asing yang terdiri dari
Nama, Nomor Paspor, Kewarganegaraan, Jabatan dan / atau departemen sesuai dengan hukum yang berlaku;
h. Perjanjian untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19;
dalam bentuk hardcopy kepada Kantor Tata Usaha BKPM (Kantor BKPM, Gedung Ismail Saleh Lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan) dan diberikan tanda terima atas dokumen lamaran yang diajukan;
Kantor Tata Usaha BKPM mencatat dokumen lamaran dalam surat yang diterima
buku besar dan menyimpan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan memeriksa th





Jasa Pengurusan Izin Usaha Oss Efektif

JASA MENGURUS IZIN USAHA NIB Oss Efektif

JASA PENGURUSAN IZIN USAHA EFEKTIF

JASA PEMBUATAN IZIN USAHA OSS EFEKTIF

JASA BIKIN NIB IZIN USAHA EFEKTIF

NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) – NOMOR USAHA TUNGGAL


NIB (Nomor Induk Berusaha) – Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018, Pemerintah kini akan menerapkan Sistem OSS (Online Single Submission) yang merupakan “Layanan Perizinan Online Terpadu”.
Sistem OSS untuk sementara menjadi kewenangan Menteri Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), selanjutnya akan diambil alih oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada akhir 2018.
OSS merupakan sistem baru yang digunakan untuk pengajuan aplikasi bisnis, (baik perusahaan non perseorangan, perusahaan perseorangan, kantor perwakilan seperti SIUP3A dan BUJK, dan badan usaha lainnya).
Izin utama yang dikeluarkan dalam OSS ini adalah NIB (Nomor Induk Berusaha) dimana NIB ini berlaku sebagai TDP, Import Identification Number (API) dan Customs Access.

  • Rejim Baru Proses Perizinan Berusaha di Indonesia
    Sebuah gerakan besar untuk menyederhanakan proses perizinan di Indonesia dilakukan oleh Pemerintah Indonesia (“GOI”). Sistem OSS diluncurkan pada pertengahan Juli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Terintegrasi Secara Online (“PP 24/2018”).
    Sistem Online Single Submission (OSS) secara signifikan menggeser tanggung jawab pemerintah untuk memantau kepatuhan perusahaan kepada perusahaan yang diharapkan lebih proaktif dalam memenuhi semua persyaratan perizinan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

  • Registrasi

  • Sistem OSS berlaku untuk bisnis individu dan non-individu. Artinya perusahaan lokal (PT Lokal), perusahaan penanaman modal asing (PT PMA), yayasan (yayasan), firma (firma atau CV), dll. Harus terdaftar di Sistem OSS.
    Pendaftaran di Sistem OSS tidak segera diperlukan untuk bisnis berlisensi yang ada. Dalam hal perpanjangan izin atau aplikasi baru untuk izin usaha, perusahaan harus terdaftar dan kemudian melanjutkan aplikasi melalui Sistem OSS. Sementara itu, bisnis baru diharuskan mendaftar dengan Sistem OSS.
    Izin Bisnis Baru
    Prinsipnya, ada 3 (tiga) izin yang harus diperoleh perusahaan Indonesia melalui Sistem OSS:
  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
    Setelah mendaftar di Sistem OSS, perusahaan akan memperoleh Nomor Induk Berusaha – NIB). NIB sekarang akan berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan hak akses pabean (Hak Akses Kepabeanan). Ini akan berlaku selama perusahaan menjalankan bisnisnya.

Izin Usaha eFKTIF/ Non Efektif
Setelah mendapatkan NIB, perusahaan harus mengajukan Izin Usaha Efektif. Izin Usaha Eakan diberikan jika perusahaan telah memenuhi komitmen mereka yang terdaftar dalam Sistem OSS seperti Izin Lokasi (Izin Lokasi), Izin Lokasi Perairan (Aquatic Location Permit), Izin Lingkungan (Izin Lingkungan) dan / atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).


Setelah diperoleh, perusahaan dapat melakukan pengadaan tanah, perluasan, pembangunan gedung, perekrutan pekerja, komisioning dan / atau produksi3. Izin Komersial (Izin Komersial)
Pada tahap ini, perusahaan harus memenuhi komitmen untuk memperoleh standar, sertifikasi dan / atau lisensi dan / atau registrasi produk dan / atau jasanya. Keabsahan Izin Komersial ini secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin tersebut.
Sistem OSS merupakan konsep self assessment dimana kegagalan memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam Sistem OSS akan mengakibatkan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Departemen terkait yang telah ditautkan melalui Sistem OSS harus memantau tanggung jawab perusahaan terhadap komitmen mereka.
Kepatuhan Lainnya

Sistem OSS pada dasarnya adalah platform untuk proses perizinan usaha, sedangkan persyaratan pelaporan, seperti Laporan Penanaman Modal (LKPM) dan laporan kantor perwakilan, masih dalam pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk menghindari sanksi ketidakpatuhan, perusahaan harus terus memperbarui diri dengan persyaratan kepatuhan / pelaporan baru dari departemen terkait.


Namun, untuk izin perusahaan lain juga dapat diproses dalam sistem ini, seperti: izin usaha, izin operasional, dan jenis izin lainnya sesuai dengan PP No. 24 tahun 2018.
Kami melayani Jasa Pengurusan Izin Usaha Efektif khusus sektor usaha Perdagangan

Jasa Pembuatan VISA Investor| Visa Kunjungan| Visa Kerja| Visa Penyatuan Keluraga

PT. MASTERIECE JASA, Membantu layanan :

  • JASA PENGURUSAN VISA
  • JASA PEMBUATAN VISA
  • JASA MEMBUAT VISA
  • JASA BIKIN VISA
  • JASA PERPANJANG VISA
  • JASA VISA KUNJUNGAN
  • JASA VISA BISNIS
  • JASA VISA AUSTRALIA
  • JASA VISA INGGRIS
  • JASA VISA SELANDIA BARU
  • JASA VISA SAUDI ARABIA
  • JASA VISA THAILAND
  • JASA VISA AMERIKA SERIKAT
  • JAS VISA KOREA
  • JASA VISA CHINA
  • JASA VISA KERJA

  • Visa Kunjungan
  • Visa Kunjungan atau Visa Kunjungan adalah visa yang dikeluarkan untuk warga negara asing pemegang paspor biasa yang ingin mengunjungi Indonesia dalam waktu singkat yang tidak melibatkan kegiatan kerja berbayar.
  • Pemohon dengan visa B1 / B2 tidak dapat mengajukan visa Indonesia di Amerika Serikat. Pemohon tersebut harus mengajukan visa dari negara asal mereka yang dihormati.
  • Harap diperhatikan bahwa Kedutaan memiliki hak untuk menolak pelamar yang dianggap tidak memenuhi syarat tanpa mengungkapkan alasannya atau untuk menentukan jenis dan durasi visa yang sesuai untuk perjalanan.
  • Jenis visa
  • Ada beberapa jenis Visa Kunjungan berdasarkan tujuan kunjungan:
  • Visa turis
  • Visa bisnis
  • Visa Sosial-Budaya
  • Visa Jurnalis
  • Visa Riset
  • Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan masing-masing Visa, silakan klik tautan masing-masing di atas.
  • Harap dicatat bahwa Visa Transit tidak lagi tersedia. Pengunjung yang ingin transit melalui Indonesia dalam perjalanan ke tujuan luar negeri, ke negara asal, untuk bergabung dengan kendaraan pengangkut yang akan melanjutkan perjalanannya ke luar wilayah Indonesia harus mengajukan visa sekali masuk.
  • Entri Tunggal / Ganda
  • Warga negara asing yang ingin mengajukan Visa Kunjungan dapat mengajukan visa single atau multiple entry.
  • Visa Single Entry berarti Anda diperbolehkan masuk ke Indonesia satu kali sebelum tanggal kedaluwarsa visa. Kedutaan Besar Indonesia dan Konsulat Jenderal dapat mengeluarkan Visa Masuk Tunggal untuk masa tinggal hingga 60 hari.
  • Visa Multiple Entry artinya anda diperbolehkan masuk ke Indonesia beberapa kali sebelum masa berlaku visa habis (visa berlaku selama satu tahun). Pemegang visa multiple entry Indonesia diperbolehkan tinggal hingga 60 (enam puluh) hari di Indonesia. Visa masuk ganda dapat dikeluarkan untuk kunjungan resmi, kunjungan bisnis dan kunjungan keluarga.
  • Setelah dikeluarkan, Visa harus digunakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Penerbitan.
  • Persyaratan Khusus
  • Warga negara asing dari beberapa negara mungkin memenuhi syarat untuk non-visa untuk visa jangka pendek.
  • Selain itu, warga negara asing dari negara tertentu, apa pun tujuan kunjungannya, harus mendapatkan persetujuan izin sebelumnya dari Direktorat Jenderal Imigrasi di Jakarta, sebelum mengajukan visa.
  • Visa Kunjungan (Indeks B211A & 212 dan VoA)
  • Visa Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan berkunjung ke Indonesia untuk tujuan wisata, kunjungan keluarga, kunjungan sosial, seni dan budaya, tugas pemerintahan, kegiatan olah raga non komersial, benchmarking, shortcourse, konsultasi dan pelatihan dalam penerapan inovasi teknologi di industri untuk meningkatkan kualitas desain produk industri Indonesia, dan pemasaran luar negeri, jurnalistik (dengan persetujuan terlebih dahulu), pembuatan film nonkomersial (dengan persetujuan terlebih dahulu), pertemuan bisnis, membeli barang atau produk, memberikan kuliah atau mengikuti seminar, mengikuti pameran internasional , menghadiri rapat yang diadakan oleh kepala, kantor wilayah atau cabang di Indonesia, audit, pengawasan mutu, pemeriksaan ke kantor wilayah atau cabang di Indonesia, TKA dalam masa percobaan, transit, dan mengikuti moda transportasi di Indonesia.
  • Visa ini tidak berlaku untuk pekerjaan yang menguntungkan dan remunerasi.
  • Visa Masuk Tunggal (Indeks B211A)
  • Visa hanya berlaku untuk satu kali masuk. Lama tinggal maksimal di wilayah Indonesia adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak hari pertama kedatangan, terlepas dari waktu kedatangannya (misalnya tiba di Indonesia pada pukul 23.30 atau 11.30 dianggap Hari 1).
  • Lama tinggal di Indonesia bagi pemegang Visa B211A dapat diperpanjang maksimal 4 (empat) kali, dengan 30 hari per perpanjangan.

Jasa Pengurusan PKP dan Faktur Pajak

JASA PEMBUATAN FAKTUR PAJAK PKP

JASA MENGURUS PKP DAN FAKTUR PAJAK

JASA BIKIN PKP DAN FAKTUR

JASA PENGURUSAN PKP FAKTUR PAJAK

Sangat penting bagi setiap pemilik bisnis untuk sepenuhnya mematuhi semua peraturan perpajakan yang ada di negara tempat pemilik bisnis menjalankan bisnis yang bersangkutan.
Persyaratan Perpajakan untuk Pemilik Bisnis Indonesia di Indonesia
Pembayaran Pajak oleh Pemilik Bisnis Asing di Indonesia


Sangat penting bagi setiap pemilik bisnis untuk sepenuhnya mematuhi semua peraturan perpajakan yang ada di negara tempat pemilik bisnis menjalankan bisnis yang bersangkutan. Pemilik bisnis, sebagai individu pembayar pajak, diharuskan membayar pajak penghasilan pribadi; Namun, sebagai pemilik usaha, mereka juga harus mempertimbangkan pajak penghasilan badan agar kegiatan usahanya juga patuh terhadap pajak. Pemilik bisnis asing juga harus menyadari kewajiban pajak mereka. Ada beberapa hal yang membedakan kewajiban perpajakan pemilik bisnis asing di Indonesia dengan kewajiban pajak pemilik bisnis di Indonesia.


Persyaratan Perpajakan untuk Pemilik Bisnis Indonesia di Indonesia
Salah satu syarat terkait perpajakan yang harus diikuti oleh para pelaku usaha di Indonesia adalah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan penegasan statusnya sebagai Pengusaha Kena Pajak atau status usaha sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). NPWP diwajibkan oleh setiap individu dan bisnis kena pajak di Indonesia sebagai tanda pengenal resmi untuk keperluan perpajakan. Ini diberikan kepada setiap entitas pembayar pajak yang memenuhi syarat di Indonesia dan diterbitkan oleh Kantor Pajak.


Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan NPWP seseorang adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat tinggal atau lokasi kegiatan usaha dari badan pembayar pajak yang bersangkutan berada atau Kantor Pelayanan Pajak yang ditunjuk secara khusus yang mungkin telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. NPWP yang diterbitkan untuk setiap entitas pembayar pajak di Indonesia tidak akan pernah berubah.


Penting juga bagi pemilik usaha di Indonesia untuk mendapatkan kepastian bahwa usahanya memiliki status resmi kena pajak (PKP). Sebuah bisnis harus mendapat status resmi PKP dari pemerintah jika memasok barang atau jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan memiliki nilai total minimal 4,8 miliar rupiah. Pengukuhan status PKP akan mencegah pelaku usaha tersebut melakukan pelanggaran pajak tertentu karena mereka yang menyalahgunakan aturan mengenai status PKP dapat melakukannya untuk menghindari kewajiban membayar pajak yang diwajibkan kepada mereka.

Pembayaran Pajak oleh Pemilik Bisnis Asing di Indonesia
Faktor yang menentukan otoritas pajak kepada siapa pemilik bisnis asing di Indonesia harus membayar pajak adalah domisili pajak pemilik bisnis yang bersangkutan. Untuk setiap orang, termasuk pemilik bisnis asing, yang saat ini berada di Indonesia, kriteria yang menentukan status wajib pajak adalah sebagai berikut: jika orang tersebut bertempat tinggal di Indonesia, berada di perbatasan Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan tertentu. , atau berada di Indonesia kapan saja selama tahun fiskal dan bermaksud untuk menetap secara permanen di Indonesia.
Hanya satu dari kriteria ini yang harus dipenuhi oleh seorang individu agar dapat dianggap sebagai wajib pajak Indonesia. Semua wajib pajak di Indonesia harus membayar pajak kepada otoritas pajak Indonesia. Sebaliknya, semua orang asing yang tidak memenuhi salah satu kriteria ini tetapi memenuhi kriteria domisili pajak negara asalnya tidak akan dianggap sebagai wajib pajak di Indonesia; orang asing seperti itu malah membayar pajak kepada otoritas pajak negara asal mereka. Dalam kasus tertentu, perjanjian pajak berganda (DTA) antara Indonesia dan negara lain dapat mempengaruhi status wajib pajak orang tertentu di Indonesia.

Jasa Pengurusan Kartu APEC Bisnis

Masterpiece Jasa PT, 0811-6828737 Membantu :

JASA PENGURUSAN KARTU APEC

JASA PERPANJANG KARTU APEC BISNIS

JASA PEMBUATAN KARTU APEC BISNIS

JASA BIKIN KARTU APEC BISNIS

APEC Business Travel Card (ABTC) – Dengan meningkatnya aktivitas perjalanan bisnis di bidang perdagangan dan investasi antara Asia Pacific Economic Cooperation / APEC, maka kesederhanaan dalam proses keimigrasian menjadi kebutuhan yang tak terelakkan. Oleh karena itu, muncul kesepakatan untuk memfasilitasi kegiatan lalu lintas antar imigrasi bagi para pelaku bisnis di negara APEC dalam bentuk APEC Business Travel Card (ABTC).

Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik yang selanjutnya disingkat APEC adalah organisasi negara-negara Asia Pasifik yang didirikan di Canberra pada November 1989 dengan tujuan untuk membangun kerja sama ekonomi.
Kartu Perjalanan Bisnis APEC (ABTC) memfasilitasi perjalanan bisnis jangka pendek di kawasan APEC dengan merampingkan proses masuk ke ekonomi APEC. Tujuannya untuk mempercepat proses masuk dan keluar suatu negara bagi pemegangnya, terutama bagi para pebisnis yang sangat mementingkan efisiensi waktu, karena dengan ABTC, para pebisnis tidak perlu lagi mengajukan visa setiap kali hendak bepergian. Negara peserta ABTC dan dapatkan fasilitas layanan di bandara dengan rute khusus. Saat ini APEC sendiri memiliki 21 (dua puluh satu) negara anggota, seperti:


21 Ekonomi Anggota APEC :
Australia Papua Nugini
Brunei Darussalam Peru
Kanada Filipina
Chili Rusia
Cina Singapura
Hong Kong Korea Selatan
Indonesia Taiwan
Jepang Thailand
Malaysia Amerika Serikat
Meksiko Vietnam
Selandia Baru
Anggota Apec

……….


ABTC yang dikeluarkan selama jangka waktu lima tahun berfungsi sebagai otoritas masuk ke negara lain yang berpartisipasi penuh yang telah memberikan izin awal untuk perjalanan bisnis jangka pendek hingga 60 atau 90 hari. Berikut syarat untuk mendaftar ABTC:


A. Khusus

Pengusaha yang bonafid dengan jabatan setara dengan direktur atau lebih tinggi yang memimpin perusahaan (dibuktikan dengan melampirkan fotokopi akta pendirian perusahaan untuk verifikasi dokumen). Perusahaan harus setara dengan Perseroan Terbatas (PT), bukan CV, UD dan sebagainya (dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) untuk verifikasi dokumen).

B. Umum
Persyaratan untuk mengirimkan ABTC baru / perpanjangan adalah:

Formulir permohonan APEC.

Surat lamaran dari perusahaan.

Surat rekomendasi dari majikan / asosiasi profesional.

Surat Referensi Bank dengan laporan saldo 3 bulan terakhir minimal Rp 500.000.000.

Fotokopi Paspor dengan masa berlaku minimal 2 tahun.

Bukti perjalanan dinas selama 6 bulan terakhir.

Surat Keterangan Rekam Polisi (SKCK).

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

ABTC lama (untuk penggantian).

Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 × 4 sebanyak 2 lembar.

Lampirkan tanda tangan menggunakan spidol papan tulis besar untuk diunggah ke sistem.

Melampirkan surat tugas dan tanda pengenal perusahaan bagi yang mewakili manajemen ABTC.
Bagi pelamar yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, persyaratan tambahannya adalah:

Fotokopi bukti domisili negara setempat;

Untuk surat rekomendasi dari asosiasi, surat referensi bank dan sertifikat catatan polisi harus diterbitkan oleh negara tempat tinggal pemohon;

Persyaratan poin 2 dilegalisir di Kedutaan Besar Indonesia di negara tempat tinggal pemohon.
Proses ABTC memakan waktu sekitar 4-6 bulan atau lebih dan lamanya proses tergantung pada persetujuan dari 21 negara anggota ABTC lainnya.
informasi tambahan


A.Persyaratan cetak ulang kartu karena hilang / rusak:

  • Surat lamaran (ditujukan kepada Direktur Lalu Lintas Imigrasi).
  • Surat keterangan kehilangan dari polisi (untuk kartu hilang).
  • Kartu lama (bagi yang rusak).
  • Fotokopi paspor.
  • Tanda tangan pelamar dengan spidol besar.
  • Surat kuasa.
    Proses estimasi akan memakan waktu hingga 1 – 2 bulan dan pemohon akan dijadwalkan hadir untuk membuat laporan investigasi polisi.
    B.Persyaratan cetak ulang kartu karena perubahan paspor / penambahan negara:
  • Surat permintaan untuk mencetak ulang ABTC.
  • Kartu lama.
  • Fotokopi paspor baru.
  • Tanda tangan pelamar dengan spidol besar.
  • Surat kuasa.
    Proses estimasi akan memakan waktu hingga 1 – 2 bulan.
    Masterpiece Jasa, penyedia layanan Formalitas Ekspatriat yang kredibel dan informatif, siap memberikan layanan terbaik dan cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda dalam hal Visa, KITAS, KITAP, dan dokumen Keimigrasian lainnya. Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran terbaik!

Langka Jasa Pengurusan TDUP Sektor Pariwisata terdekat

PT. Masterpiece Jasa, Melayani :

JASA PENGURUSAN TDUP

JASA PENGURUSAN NIB TDUP

JASA PENGURUSAN IZIN USAHA TDUP

JASA PEGURUSAN IZIN RESTORAN

JASA PENGURUAN CAFE

JASA PENGURUSAN MICE

JASA PENGURUSAN EO

JASA PEMBUATAN TDUP

JASA BIKIN TDUP

JASA BUAT TDUP

JASA MENGURUS TDUP OSS

JASA TDUP PARIWISATA

Berikut Daftar KBLI yang termasuk dalam TDUP

N BIDANG USAHA KBLI USAHA
O
1. Daya Tarik Wisata 91022 Pengelolaan Museum
91024 Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
93221 Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
93222 Pengelolaan Goa
93231 Wisata Agro
93239 Pengelolaan Permukiman dan/atau Lingkungan
Adat
Pengelolaan Objek Ziarah
2. Kawasan Pariwisata 68120 Kawasan Pariwisata
3. Jasa Transportasi Wisata 49221 Angkutan Jalan Wisata

 

– 24 –

 

N BIDANG USAHA KBLI USAHA
O
49442 Angkutan Wisata dengan Kereta Api
50113 Angkutan Laut Wisata Dalam Negeri
50123 Angkutan Laut Internasional Wisata
50213 Angkutan Wisata di Sungai dan Danau
4. Jasa Perjalanan Wisata 79111 Agen Perjalanan Wisata
79120 Biro Perjalanan Wisata
5. Jasa Makanan dan Minuman 56101 Restoran
Rumah Makan
56210 Jasa Boga
56290 Pusat Penjualan Makanan
56301 Bar/Pub
56303 Kafe
6. Penyediaan Akomodasi 55111 Hotel
55112
55113
55114
55115
55120
55130 Pondok Wisata
55192 Bumi Perkemahan
55193 Persinggahan Karavan
55194 Vila
55195 Kondominium Hotel

 

 

– 25 –
N BIDANG USAHA KBLI USAHA
O

 

Apartemen Servis

 

55199       Rumah wisata

 

55900       Jasa Manajemen Hotel

 

Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia

 

  1. Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 90001        Sanggar Seni

 

90004       Jasa Impresariat/Promotor

 

93191

 

90006       Galeri Seni

 

Gedung Pertunjukan Seni

 

93111       Rumah Bilyar

 

93112       Lapangan Golf

 

93113                 Gelanggang Bowling

 

93114                 Gelanggang Renang

 

93115       Lapangan Sepak Bola/Futsal

 

93116       Lapangan Tenis

 

93119       Wisata Olahraga Minat Khusus

 

93199

 

93223       Wisata Petualangan Alam

 

93210       Taman Bertema

 

93232       Taman Rekreasi

 

93291       Kelab Malam

 

Diskotik

 

– 26 –

 

N BIDANG USAHA KBLI USAHA
O
93292 Karaoke
93293 Arena permainan
96121 Panti/Rumah Pijat
8. Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, 82301 Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan insentif,
Konferensi, dan Pameran Konferensi, dan Pameran
9. Jasa Informasi Pariwisata 79911 Jasa Informasi Pariwisata
10 Jasa Konsultan Pariwisata 70201 Jasa Konsultan Pariwisata
.
11 Jasa Pramuwisata 79921 Jasa Pramuwisata
.
12 Wisata Tirta 93241 Wisata Arung Jeram
.
93242 Wisata Selam
93249 Wisata Dayung
Wisata Selancar
Wisata Olahraga Tirta
93233 Wisata Memancing
93199
93243 Dermaga Wisata
13 SPA 96122 SPA
.

 

+62811-6828737 Jasa Pembuatan SIUP Oss terdekat dikota anda

PT. Masterpiece Jasa, Melayani JASA PENGURUSAN SIUP ;

  • JASA BIKIN SIUP Oss RBA
  • JASA PENGURUSAN SIUP OSs RBA
  • JASA MENGURUS SIUP
  • JASA PEMBUATAN SIUP
  • JASA SIUP NIB IUMK
  • JASA PENGURUSAN SIUP Izin Usaha
  • JASA PENGURUSAN NIB
  • JASA PENGURUSAN SIUP IZIN USAHA Mikro
  • JASA MEMBUAT NIB
  • JASA MENGURUS SIUP NIB Mikro Kecil
  • JASA MEMBUAT SIUP IMK Mikro Kecil
  • JASA MEMBUAT SIUP MENENGAH NIB
  • JASA PENGURUSAN SIUP TDP
  • JASA PENGURUSAN SIUP NIB
  • JASA PENGURUSAN SIUP SIUJPT
  • JASA MENGURUS SIUP NIB
  • JASA BIKIN NIB
  • JASA BIKIN SIUP NIB
  • JASA BUAT SIUP PERORANGAN
  • BIAYA BIKIN NIB
  • BIAYA JASA NIB
  • BIRO JASA SIUP MURAH
  • BIRO JASA SIUP TERDEKAT

Pemerintah memfasilitasi proses memulai bisnis di Indonesia dalam hal persyaratan pembuatan Perusahaan, baik berupa PT maupun CV menjadi lebih mudah. Selain menurunkan modal dasar, pemerintah juga memberikan kemudahan dalam penanganan SIUP dan TDP secara online yang dapat diselesaikan dalam dua hari kerja.
Mulai dari ketentuan modal dasar PT yang bisa kurang dari 50 juta dan besarnya tergantung kesepakatan para pendirinya. Perubahan regulasi lainnya adalah penghapusan surat keterangan domisili usaha untuk perizinan usaha di Jakarta. Ini membuat daftar perusahaan online Indonesia lebih mudah.

SIUP / Surat Izin Usaha Perdagangan atau dalam bahasa Indonesia disingkat “SIUP”, adalah Surat Izin dari pemerintah untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan. Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan ini sendiri adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang atau jasa yang disertai dengan imbalan.
Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. Anda dapat mendaftar langsung melalui website Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau disebut juga “BPTSP”. Berikut cara mengajukan SIUP online:

Mendaftar dengan membuat akun online melalui website BPTSP Jakarta dengan mendaftarkan alamat email perusahaan yang digunakan. Setelah itu, sistem akan mengirimkan notifikasi ke pelamar baru untuk verifikasi dokumen ke PTSP terdekat. Ini bertujuan untuk mengaktifkan akun. Menyiapkan dokumen yang dipersyaratkan, yaitu dokumen yang diverifikasi antara lain; NPWP perusahaan, Kartu Tanda Penduduk dan NPWP dari direktur, dan Surat Kuasa jika diperlukan untuk mendaftarkan perusahaan Indonesia secara online.

Pemohon akan menerima akun yang sudah diaktifkan. Setelah itu, pemohon dapat mengunggah dokumen persyaratan untuk memperoleh SIUP dan TDP. Oleh karena itu, Anda harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain; akta pendirian, SK Kemenhukham, SKDP, dan foto direktur perusahaan
Pemohon akan mendapatkan informasi jadwal dan mendapatkan surat pendaftaran serta SIUP formulir pendaftaran. Melalui website ini juga akan didapat informasi mengenai perkiraan waktu pengambilan SIUP dan TDP di PTSP. Semua dokumen tersebut perlu ditandatangani sebelum diserahkan secara fisik pada saat pengambilan SIUP dan TDP

Kecanggihan teknologi ini membuat proses pendaftaran perusahaan online Indonesia menjadi lebih cepat dan lebih. Proses pembuatan SIUP secara online membutuhkan proses verifikasi yang bertujuan untuk menghindari penipuan.
Saat itu, dalam penanganan SIUP harus memahami berbagai jenis SIUP. Karena SIUP terdiri dari tiga kategori yaitu SIUP Besar, SIUP Sedang, SIUP Kecil dan SIUP Mikro.

Mendorong penanaman modal di Indonesia dan mempermudah proses perizinan untuk kegiatan usaha dalam negeri
2020/02/22, Sertifikat pendaftaran perusahaan (NIB) yang harus diperoleh dengan Online Single Submission (OSS)?
Penyedia IT seperti kami, ketika berhadapan dengan klien baru, diharuskan untuk memberikan AKTA Pendirian atau SK (Surat Keputusan Pendirian)
Seringkali kami diminta untuk menyerahkan copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP = Tanda Daftar Perusahaan) dan Surat Izin Usaha (SIUP = Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah), namun kali ini kami diminta untuk menyerahkan Surat Tanda Daftar Perusahaan (NIB = Nomor Induk Berusaha) untuk pertama kalinya ketika kami memulai bisnis dengan produsen elektronik konsumen utama.

Untuk mendirikan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Indonesia (PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri) di Indonesia, diperlukan Surat Keterangan Lokasi Perusahaan (Domisili Perusahaan) dari pemerintah daerah, mendapatkan persetujuan nama perusahaan dari Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum), memperoleh AKTA Pendirian dari Notaris, memperoleh SK dan TDP tersebut di atas dari instansi pemerintah pusat, memperoleh SIUP dari pemerintah daerah yang memiliki yurisdiksi atas lokasi kantor yang terdaftar di Domisili Perusahaan, dan memperoleh wajib pajak nomor pendaftaran (NPWP = Nomor Pokok Wajib Pajak) dari kantor pajak.

Untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA = Penanaman Modal Asing), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) harus menyetujui usaha tersebut setelah memeriksa apakah perusahaan tersebut berkonflik dengan daftar negatif, yang merupakan wilayah peraturan penanaman modal asing. .

Per Juli 2018, seluruh prosedur pendirian perusahaan, baik PMDN maupun PMA, telah dipusatkan melalui proses Online Single Submission (OSS) yang dioperasikan oleh BKPM, dan proses tersebut telah diubah secara signifikan sehingga mengharuskan perusahaan terlebih dahulu mendapatkan NIB. setelah membuat AKTA.

Sejauh menyangkut OSS, saya hanya memiliki pemahaman bagaimana perusahaan asing dapat dengan mudah mengatur PMA di Indonesia secara online, dan sampai batas tertentu, tetapi dalam PP (Peraturan Presiden) No. 24 Mei 2018 disebutkan bahwa semua perusahaan Indonesia pada akhirnya harus mendapatkan NIB dan izin usaha (IU = Izin Usaha) dan (IL = Izin Lokasi) di OSS karena informasi perusahaan yang sudah ada yang terdaftar di pemerintah dan BKPM di masa lalu tidak diteruskan ke OSS.

NIB tersebut menggantikan TDP, Angka Pengenal Importir (API), dan Nomor Pabean Dasar (NIK), dan ketiga dokumen tersebut tidak perlu diperoleh secara terpisah di kemudian hari.

Masalah tidak dapat memperoleh NIB dari OSS akibat pengaturan kembali Klasifikasi Standar Industri Indonesia (KBLI)
Akan tetapi tidak ada tenggat waktu khusus untuk mendapatkan NIB, IU atau IL dari OSS, sehingga tidak ada halangan untuk bisnis perusahaan yang tidak melakukan import seperti perusahaan kami.

Jadi, saya tidak termotivasi untuk mendapatkan NIB, tetapi kali ini produsen alat listrik besar meminta saya untuk menunjukkan NIB, dan ketika saya memulai prosedurnya, saya menemukan masalah besar.

KBLI yang terdaftar pada saat pendirian perusahaan kami adalah 6202 (Konsultasi tentang pengoperasian komputer dan fasilitas komputer = AKTIVITAS KONSULTASI KOMPUTER DAN MANAJEMEN FASILITAS KOMPUTER LAIINYA) yang merupakan kode 4 digit, tetapi bila Maksud (maksud ≒ industri) dan Tujuan (tujuan) dipilih pada layar OSS, sebuah kode 5 digit bernama 62029 dibuat dan tidak cocok.

OSS
Layar pemilihan industri dan tujuan di OSS

KBLI adalah klasifikasi industri yang disiapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS = Badan Pusat Statistik) dan telah direvisi pada tahun 2015 dan 2017 untuk mengimbangi kegiatan ekonomi Indonesia yang terdiversifikasi dan terbagi, dan KBLI untuk perusahaan yang didirikan sebelum Oktober 2018 sudah sesuai dengan edisi 2017.

Di sisi lain,
Saya mencoba mendapatkan nomor dasar bisnis (NIB) dari sistem persetujuan bisnis online (OSS), tetapi klasifikasi standar industri yang terdaftar (KBLI) sudah ketinggalan zaman, jadi saya diperintahkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPKM) untuk menerbitkan kembali Artikel saya Badan Hukum Pendirian (AKTA) dan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman dan memperbaruinya ke KBLI baru, tapi butuh waktu dan biaya.

Untuk itu pembuatan ulang AKTA di Notaris dan meminta mereka untuk menerbitkan kembali SK, dokumen keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Jasa Pembuatan Visa Elektronik |(e Visa)

PT. Masterpiece Jasa, Melayani Jasa Pengurusan :

  • JASA PENGURUSAN e VISA ( ELEKTRONIK)
  • JASA MENGURUS e VISA

Memperkenalkan Elektonik Visa/ e VISA
Menyusul beberapa negara yang telah menerapkan sistem visa elektronik, pemerintah Indonesia kini juga telah menerapkan Visa Elektronik (E-Visa) untuk mempermudah proses pembuatan visa dan membuatnya lebih mudah dari sebelumnya! Sistem online diluncurkan pada Oktober 2020 dan sudah terbukti menjadi peningkatan besar pada sistem lama.

Pasca keluarnya beberapa kebijakan terkait pelarangan sementara WNA masuk wilayah Indonesia, pemerintah kini melonggarkan pembatasan visa untuk beberapa aplikasi visa. Saat ini, pemberian visa terbatas pada Visa Pengunjung (indeks B211A, B211B, B211C) dan Visa Tinggal Sementara.

Berdasarkan peraturan baru yang diperbarui nomor 26 Tahun 2020 tanggal 1 Oktober 2020 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, warga negara asing pemegang visa yang sah dan / atau izin tinggal akan diizinkan masuk wilayah Indonesia melalui yang ditunjuk. Kontrol Perbatasan Imigrasi setelah menjalani protokol kesehatan.

Sementara itu, Menteri masih menangguhkan pemberian Visa on Arrival dan Visa Pembebasan sementara hingga status Covid 19 dinyatakan selesai oleh Kementerian atau instansi terkait di tingkat nasional.

Sebaliknya, satu Visa Kunjungan masih diperbolehkan, yaitu Visa Sekali Masuk, untuk keperluan seperti, pekerjaan darurat dan esensial, pertemuan bisnis, pembelian barang, masa percobaan bagi pekerja asing, pekerja medis, makanan, dan bantuan kemanusiaan. , dan seorang awak kapal yang bergabung dengan kapal di Indonesia.

Dapatkan Visa Bisnis Single Entry dan Masuk Indonesia | LetsMoveIndonesiaUntuk aplikasi Visa Tinggal Sementara, pemerintah memperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut:

sebagai seorang profesional atau ahli
yang ikut bekerja di kapal, kapal, atau instalasi yang beroperasi di wilayah maritim Indonesia, laut teritorial, landas kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
yang tugasnya mengontrol kualitas barang atau produk
yang melakukan inspeksi dan audit tempat kerja
yang bekerja dengan layanan aftersales
yang memasang dan memperbaiki mesin
dengan pekerjaan non-permanen dalam konstruksi
dengan masa percobaan untuk pekerjaan terampil.
investasi asing
sebuah reuni keluarga
perjalanan pensiun.
Permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Sementara tersebut di atas secara teknis harus dilakukan oleh Sponsor Indonesia kepada Direktur Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi). Setelah mendapat persetujuan, visa dapat diterbitkan secara elektronik sebagai e-Visa.

Selain itu, e-Visa ini juga berlaku untuk orang asing yang saat ini tinggal di Indonesia (biasa disebut aplikasi Onshore). Setelah e-Visa Anda diberikan, Anda harus melanjutkan ke kantor imigrasi yang ditunjuk di daerah Anda tinggal.

Bagaimana ini mempengaruhi orang asing yang mendapatkan visa di luar negeri?
E-Visa Indonesia adalah transformasi visa dari label / stiker visa pada paspor warga negara asing menjadi formulir elektronik yang dikirim melalui email. Pemohon visa tidak akan diminta lagi untuk mengambil visa secara langsung di kedutaan atau perwakilan Indonesia di luar negeri.

Apa keuntungan dari E-Visa
Visa akan dikirim ke email Anda, serta ke sponsor.
Anda tidak akan diminta untuk mengambil visa di Kedutaan Besar Indonesia atau Perwakilan Luar Negeri
Anda tidak akan bertemu petugas saat mengajukan visa
Setelah e-Visa diberikan, Anda dapat melakukan perjalanan ke Indonesia
E-Visa Baru Semua Yang Perlu Anda Ketahui | LetsMoveIndonesiaPertanyaan umum
Apakah saya masih perlu membayar biaya Kedutaan Besar Indonesia?

Karena sistem ini sudah diterapkan, Anda tidak perlu lagi membayar biaya di kedutaan besar Indonesia, karena dengan memiliki visa elektronik, Anda kini bisa langsung bepergian ke Indonesia.

Namun, ada biaya yang muncul di muka saat Sponsor memproses persetujuan visa untuk Anda. USD 50 dibayarkan untuk aplikasi Visa Kunjungan dan USD 150 dibebankan pada pengajuan Visa Tinggal Sementara.

Catatan penting, secara teknis setelah Sponsor Anda melakukan aplikasi online, mereka akan menerima lembar tagihan baik USD50 maupun USD150 yang berlaku hanya untuk 7 (tujuh) hari kalender. Setelah Anda menyelesaikannya, pembayaran tidak dapat dikembalikan. Harap dicatat bahwa jika Anda membuat kesalahan, aplikasi Anda akan ditolak dan uang Anda akan hangus – oleh karena itu sangat penting Anda memastikan setiap dokumen benar. Jika Anda tidak yakin – gunakan agen.

Ditjen Pajak akan memverifikasi dokumen Anda dan segera memberi tahu Anda / sponsor melalui email mengenai persetujuan atau penolakan. Jika Anda disetujui, Anda akan diberikan e-Visa dan bisa langsung melakukan perjalanan ke Indonesia.

Apakah ini perubahan permanen atau sementara?

Pemerintah Indonesia telah memulai pengujian sistem aplikasi visa elektronik