Jasa Pengurusan Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLK)

Menurut Pasal 1 huruf (b) Pengusaha No.7 / 1981 Law berarti: individu, kemitraan atau badan hukum yang menjalankan bisnis milik sendiri;

seorang individu, kemitraan atau badan hukum yang secara mandiri menjalankan bisnis tidak dimiliki oleh mereka;

Perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia tetapi mewakili suatu bisnis sebagaimana tercantum dalam angka 1 dan angka 2 di atas.

Manajemen didefinisikan sebagai orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.

Pengusaha atau manajemen harus melaporkan setiap tahun secara tertulis berkaitan dengan pekerjaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang. Seperti dalam laporan yang disebutkan di atas harus berisi informasi berikut:

  1. Identitas perusahaan;
  2. hubungan kerja;
  3. perlindungan pekerjaan;
  4. Peluang Kerja.

Pasal 8 ayat (1) UU No.7 / 1981 mengharuskan pengusaha atau manajemen untuk melaporkan secara tertulis mengenai pengalihan, pengakhiran, pembubaran perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) ) hari sebelum transfer, penghentian, pembubaran perusahaan.

Laporan harus memuat informasi berikut:

  1. nama dan alamat perusahaan atau bagian dari perusahaan;
  2. nama dan alamat pengusaha;
  3. nama dan alamat manajemen perusahaan;
  4. tanggal pengalihan, penghentian atau pembubaran perusahaan;

kewajiban yang telah dan akan dilakukan terhadap pekerjaan mereka, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian kerja dan kebiasaan setempat; jumlah buruh yang akan dipulangkan.

Layanan pendaftaran laporan wajib tidak dikenakan biaya.

Pengusaha atau manajemen diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000. – (satu juta Rupiah) jika mereka tidak melakukan kewajiban untuk setiap tahun melaporkan pekerjaan di perusahaan.

Jasa Pembuatan SIUJK Khusus DKI Jakarta

 

JASA PEMBUATAN SIUJK SKT SKA

JASA PEMBUATAN SIUJK RESMI DKI JAKARTA

“HAL YANG PERLU DIKETAHUI UNTUK PERUSAHAAN DIBIDANG KONSTRUKSI” Jika bisnis konstruksi dilakukan oleh badan usaha Indonesia (termasuk untuk PT PMA), diperlukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).

SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui asosiasi konstruksi yang ditunjuk oleh LPJK sebagai wakilnya. Untuk badan usaha lokal, IUJK dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota untuk perusahaan lokal. Untuk PT PMA, ini diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Jika bisnis konstruksi dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA, lisensi yang relevan harus diperoleh dari BKPM.
Profesional konstruksi harus mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja, berdasarkan Undang-undang Konstruksi.

Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh setelah lulus tes kompetensi dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesional yang relevan.
Lisensi dan persetujuan lainnya untuk proyek

Lisensi yang harus diperoleh sebelum konstruksi proyek dimulai meliputi:

Izin Pemanfaatan Tanah (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)
Izin Mendirikan Bangunan
Izin Lingkungan
Persetujuan dan rekomendasi teknis juga harus diperoleh dari lembaga pemerintah terkait. Lisensi, persetujuan, dan rekomendasi ini umumnya diperoleh dari pemerintah daerah. Mungkin ada sedikit perbedaan dalam lisensi, persetujuan dan / atau rekomendasi yang diperlukan dari daerah ke daerah, karena perbedaan dalam ketentuan peraturan pemerintah daerah terkait dan kebijakan yang diadopsi.

Selama pekerjaan konstruksi, beberapa lisensi yang diperlukan mengharuskan pemegang lisensi untuk menyerahkan laporan berkala kepada otoritas regional terkait.

Sebagai contoh, setelah penerbitan IUJK, PT PMA harus menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (umumnya dikenal sebagai LKPM) setiap semester pada kegiatan investasinya. Jika ada perubahan dalam desain atau tata letak konstruksi, lisensi mungkin perlu diperbarui atau direvisi.

Dalam penyelesaian

Di beberapa daerah, Sertifikat Kelaikan Fungsi diperlukan setelah selesainya pembangunan. Pemerintah daerah juga dapat mengenakan persyaratan pelaporan berkala dan melakukan inspeksi berkala untuk memantau fasilitas / bangunan yang sedang dibangun

Jasa Perpanjang SIUP3A Kantor Perwakilan Asing

Bagaimana cara mendirikan Kantor Perwakilan (KPPA) di Indonesia?

Ketika orang asing ingin terlibat dalam pengawasan pasar, jaringan, mencari peluang bisnis atau memberikan dukungan manajerial lainnya di Indonesia kepada perusahaan induknya di luar negeri, ia perlu mendirikan kantor perwakilan asing (umum) di Indonesia: Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, disingkat KPPA ). Kantor ini adalah perwakilan lokal dari perusahaan induk asing. Perlu ditekankan bahwa kantor perwakilan asing ini dilarang keras terlibat dalam kegiatan komersial dan menghasilkan pendapatan / laba, mengirim faktur, dll. Untuk kegiatan bisnis semacam ini diperlukan perusahaan investasi asing (PT PMA).

Sering terjadi bahwa investor asing membuka kantor perwakilan di Indonesia terlebih dahulu untuk ‘mengenal pasar’. Jika temuannya positif, maka dia bisa membuka PT PMA. Keuntungan dari membuka kantor perwakilan pertama adalah bahwa ia tidak memerlukan investasi modal besar dan merupakan cara yang relatif mudah dan cepat untuk membentuk badan hukum di Indonesia. Bertentangan dengan PT PMA (yang dibatasi oleh Daftar Investasi Negatif), sebuah kantor perwakilan dapat didirikan di sebagian besar – tetapi tidak semua (!) – sektor industri (misalnya, firma hukum tidak dapat membuka kantor perwakilan di Indonesia).

Indonesia adalah pasar yang menggiurkan bagi para pengusaha asing karena penduduknya yang sangat besar (kekuatan konsumen yang besar), upah minimum yang rendah, dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, jika Indonesia adalah pasar baru untuk Anda, atau, jika Anda tidak yakin apakah produk, jasa atau proyek Anda dapat menjadi sukses, atau sumber keuangan Anda terbatas, Anda disarankan untuk membuka “Kantor Rep” terlebih dahulu, dan gunakan badan hukum ini untuk menjelajahi pasar, mempromosikan produk Anda, menemukan mitra bisnis (distributor) dan berkenalan dengan budaya (bisnis) Indonesia. Namun, kami tekankan lagi, Anda tidak dapat menggunakan “Kantor Rep” Anda untuk menghasilkan laba atau terlibat dalam aktivitas bisnis langsung.

Selain menjadi pilihan yang jauh lebih murah dibandingkan dengan PT PMA, keuntungan dari Kantor Reputasi adalah bahwa Anda memiliki 100 persen (asing) kontrol atas badan hukum ini dan tidak ada persyaratan direktur atau pemegang saham. Namun, kami menekankan di sini, karena ini kadang-kadang disalahpahami, bahwa harus ada perusahaan induk asing di luar negeri sebelum Anda dapat membuka Kantor Pusat di Indonesia. Strategi yang sering digunakan oleh perusahaan asing adalah bahwa Kantor Pusat mempromosikan dan menawarkan produk perusahaan induk kepada pengecer / klien Indonesia (faktur kepada klien Indonesia dikirim oleh perusahaan induk di luar negeri). Kemudian, setelah portofolio klien yang kuat telah ditetapkan, perusahaan asing memutuskan untuk membuka PT PMA di Indonesia (strategi ini memang berdampak pada kewajiban pajak penghasilan perusahaan dari Kantor Repo karena dianggap “membimbing keuntungan tidak langsung untuk orang tua perusahaan di luar negeri “, ini dijelaskan lebih lanjut di bawah ini).

Selain kantor perwakilan asing, yang merupakan topik utama yang dibahas dalam bagian ini, ada juga kantor perwakilan perdagangan luar negeri (K3PA) dan kantor perwakilan jasa konstruksi luar negeri (BUJK). Keduanya merupakan entitas terpisah dari kantor perwakilan umum dan dengan demikian tunduk pada persyaratan yang berbeda (diatur oleh Departemen Perdagangan dan Kementerian Pekerjaan Umum, sedangkan kantor perwakilan asing secara umum diatur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, disingkat BKPM). K3PA dan BUJK tidak dibahas lebih lanjut di bagian ini. Jadi, mari kembali ke kantor perwakilan asing umum

Jasa Pengurusan TKA Tenaga Kerja Asing ( RPTKA )

Jasa Pengurusan Tenaga Kerja Asing

Jasa Pengurusan Tenaga Kerja Asing

Jasa Pengurusan RPTKA( Rencana Penggu Tenaga Kerja Asing ) proses mudah dan cepat hub. 0811-6828-737 / 0818-150-204 dalam melayani izin memperkerjakan tenaga kerja asing yang berasal dari luar negeri. Kini jika saat ini anda ingin memperkerjakan seseorang karyawan, ahli, maupun tim khusus dari mancanegara, maka hal ini haruslah di urus terlebih dahulu dokumen ijin nya. Untuk itu, di sini kami bisa membantu dalam penyelesaian akan kepentingan ini. Dengan pelayanan yang ada di PT Masterpiece Jasa ini, maka anda bisa mengajukan data-data yang nantinya diperlukan untuk mendapatkan ijin.

Memang terkadang sebuah perusahaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri. Hal ini terjadi kadang karena memang kebutuhan untuk mengisi posisi jabatan dalam perusahaan tersebut sangat mendesak.

Adakalanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja ahli yang memang sangat dibutuhkan untuk menobang terlaksananya kegiatan produksi dan management dalam perusahaan tersebut. Untuk itu jasa pengurusan tenaga kerja asing sangat diperlukan. Dan kabar baiknya anda telah menemukan website jasa pengurusan tenaga kerrja asing yang tepat untuk mengurus semua keperluan akan ijin memperkejakan tenaga kerja yang berasal dari luar negeri tersebut.

Baca Juga : Jasa Pengurusan API

Jasa Pengurusan RPTKA Tenaga Kerja Asing

Jasa Pengurusan Tenaga Kerja Asing

Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing

Tentunya dengan memperkerjakan tenaga kerja asing haruslah bisa mendapatkan sebuah izin dari pemerintah. Dalam hal ini izin tersebut akan dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Dengan adanya izin untuk tenaga kerja asing tersebut tertuang pada awalnya Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 (Permenaker 16) tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Namun kemudian peraturan tersebut direvisi dengan Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 (Permenaker 35) yang kurang lebih isinya mengubah Permenaker 16.

Memang dengan dikeluarkannya Permenaker 35 tersebut yaitu menghapus ketentuan yang mengharuskan merekrut sekitar 10 orang tenaga kerja lokal setiap satu TKA (tenaga kerja asing). Sehingga dengan adanya perubahan tersebut tentunya akan lebih mudah memperkerjakan TKA tanpa harus merekrut 10 orang tenaga lokal.

Selain itu, pada Permenaker 35 juga telah mengubah yang pada sebelumnya komisaris dan direksi yang notabene orang berkewarganegaraan asing berdomisili di luar negeri maupun di Indonesia dan namanya tercatat dalam akta pendirian diwajibkan memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Akan tetapi sekarang hanya mereka yang berdomisli di Indonesia saja yang wajib memegang IMTA.

Baca Juga : Jasa Pengurusan Praktek Dokter Perorangan

Pengurusan RPTKA Online

Pada tahapan pengurusan TKA ada yang namanya RPTKA (Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing) yang dilakukan secara online. Berdasarkan ketentuannya tidak sembarangan semua perusahaan bisa memperkerjakan TKA. Pemberi kerja yang akan memperkejakan TKA tersebut diantaranya kantor perwakilan perusahaan asing, perusahaan swasta asing, perwakilan negara asing; kantor perwakilan dagang asing, badan-badan internasional, kantor perwakilan perusahaan berita asing, dan instansi pemerintah.

Selain itu bisa juga badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi berwenang di Indonesia; keagamaan, lembaga sosial, pendidikan dan kebudayaan; hingga usaha jasa impresariat. Tanpa memiliki status badan hukum, maka bentuk usaha berupa Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Dagang (UD), maupun persekutuan perdata, Firma (Fa) tidak diperkenankan mempekerjakan TKA kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dokumen-dokumen yang telah disiapkan untuk mendapatkan ijin TKA tersebut selanjutkan di upload secara online pada situs Kemenakertrans. Untuk itu jika memang pada proses ini anda mengalami kendala, sebaiknya didiskusikan dengan jasa pengurusan tenaga kerja asing PT Masterpiece Jasa.

Peraturan Tenaga Kerja Asing

Tentunya memperkerjakan TKA ada beberapa peraturan yang wajib dilaksanakan. Dalam hal ini terdapat syarat-syarat yang menentukan tenaga kerja asing bisa bekerja di Indonesia. Peraturan terkait tersebut tertuang dalam Permenaker Nomor 35 Tahun 2015 (Permenaker 35).

Prosedur Pengurusan Tenaga Kerja Asing

Prosedur pengurusan tenaga kerja asing ada beberapa tahapan yang wajib dilewati. Beberapa diantaranya menyiapkan dokumen terkait yang nantinya akan diajukan. Untuk lebih jelasnya mengani alur tersebut anda bisa mengakses situs http://tka-online.naker.go.id/alur.asp

Namun demikian jika anda bingung dan akan mendiskusikannya maka bisa menghubungi jasa pengurusan tenaga kerja asing pada kontak yang ada di website ini. Kami bisa mendiskusikannya kepada anda untuk lebih akan pengurusan tenaga kerja asing tersebut. Untuk itu langkah terbaik adalah dengan menghubungi kontak kami sekarang juga.

Baca Juga : Jasa Izin Usaha Pengurusan Transportasi (IUJPT)

PT. MASTERPIECE JASA
Office : Gd. Maya Indah 3th Floor. Jl. Kramat Raya No.5A Senen – Jakarta Pusat 10450
Telepon : (021) 310-2661 Fax : (021) 310-2661
WhatsUps : 0811-6828-737 / 0818-150-204
Pin BBM : 7-DB-2543-E
Email : MasterPieceJasa [at] gmail.com
Website : https://www.biro-jasa.org

Jasa Pengurusan SIUP Transportasi (SIUJPT) Tlp. 08116828737

biaya pembuatan TDP

Penyedia Jasa Izin Usaha Jasa Pengurusan Izin Transportasi (IUJPT)

SIUPJPT JASA TRASNPORTASI JAKARTA PUSAT

SIUPJPT JASA TRASNPORTASI JAKARTA BARAT

SIUPJPT JASA TRASNPORTASI JAKARTA SELATAN

SIUPJPT JASA TRANSPORTASI JAKARTA UTARA

SIUPJPT JASA TRASNPORTASI JAKARTA TIMUR

Jasa Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT) –

Forwarder atau forwarding agent, juga dikenal sebagai non-vessel operating common carrier (NVOCC), adalah orang atau perusahaan yang mengatur pengiriman untuk individu atau perusahaan untuk mendapatkan barang dari produsen atau produsen ke pasar, pelanggan atau titik akhir distribusi. Forwarder kontrak dengan operator atau sering beberapa operator untuk memindahkan barang.

Forwarder tidak memindahkan barang tetapi bertindak sebagai ahli dalam jaringan logistik. Operator ini dapat menggunakan berbagai mode pengiriman, termasuk kapal, pesawat terbang, truk, dan rel kereta api, dan sering menggunakan beberapa mode untuk satu pengiriman. Sebagai contoh, perusahaan pengirim barang dapat mengatur agar kargo dipindahkan dari pabrik ke bandara dengan truk, diterbangkan ke kota tujuan, kemudian dipindahkan dari bandara ke gedung pelanggan oleh truk lain.

Perusahaan pengiriman internasional biasanya menangani pengiriman internasional. Perusahaan pengangkutan internasional memiliki keahlian tambahan dalam mempersiapkan dan memproses bea cukai dan dokumentasi lainnya serta melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pengiriman internasional.

Informasi yang biasanya ditinjau oleh perusahaan pengirim barang termasuk faktur komersial, deklarasi ekspor pengirim, bill of lading dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh perusahaan atau negara pengekspor, impor, dan / atau transshipment. Banyak dari informasi ini sekarang diproses dalam lingkungan tanpa kertas.

Uraian singkat FIATA tentang pengiriman barang sebagai “Arsitek Transportasi” menggambarkan posisi komersial forwarder relatif terhadap kliennya. Di Eropa, beberapa ekspedisi mengkhususkan diri dalam bidang “niche” seperti angkutan kereta api, dan pengumpulan serta pengiriman di sekitar pelabuhan besar.

Untuk membuat jasa pengurusan transportasi, anda harus memenuhi salah satu persyaratan utamanya yaitu anda harus memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi atau yang biasa di sebut dengan IUJPT. Surat izin usaha ini merupakan salah satu bukti legalitas yang berbadan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan telah diresmikan.

Nah untuk membuat surat ijin usaha ini ada begitu banyak prosedur serta berkas yang harus anda persiapkan. Selain itu waktu untuk masing – masing tahap prosedur memiliki waktu yang cukup lama, jadi banyak yang mengalihkan urusan izin usaha ini kepada penyedia layanan jasa izin usaha jasa pengurusan transportasi (IUJPT) yang kini banyak di tawarkan oleh beberapa perusahaan yang khusus bergerak melayani jasa pengurusan surat – surat yang berkaitan tentang pembentukan sebuah lembaga, perusahaan atau surat penting lainnya.

Baca Juga : Jasa Pengurusan Izin Praktek Dokter

Jasa Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)

Jasa Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT)

Untuk membuat surat izin pengurusan transportasi melalui jasa izin usaha jasa pengurusan transportasi (IUJPT) anda harus menyerahkan berkas berkas seperti foto copy akta pendirian, foto copy sk menteri yang dikeluarkan oleh menkemham, fotocopy surat domisili perusahaan, foto copy npwp perusahaan, fotocopy bukti kepemilikian gedung atau tempat usaha, fotocopy identitas diri pemegang saham, daftar peralatan kantor dan nama – nama karyawan, bukti penerimaan uang dari perusahaan serta bukti setor bank berupa modal awal yang tercantum dalam akta notaris.

Sebelumnya anda harus memastikan bahwa pengurusan transportasi yang anda buat adalah berupa peusahaan terbatas atau PT yang kemudian mengisi formulir tentang permohonan pengajuan SIUJPT yang selanjutnya akan di proses oleh agen penyedia layanan pembuatan SIUJPT.Penyedia jasa layanan pengurusan surat ijin usaha jasa pengurusan transportasi ini tidak bekerja secara gratis, biasanya mereka akan menawarkan tarif secara paket atau tarif khusus.

Sebaiknya sebelum anda memilih penyedia jasa pengurusan SIUJPT ini anda harus mencari tahu dulu track record penyedia jasa tersebut agar SIUJPT yang ingin anda miliki benar – benar di proses dengan baik dan sah dimata hukum. Jika anda membutuhkan Jasa Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (IUJPT) silakan kontak kami

Pencarian Lainnya :
  • jasa pengurusan transportasi (freight forwarding)
  • pengertian jasa pengurusan transportasi
  • syarat pengurusan siujpt
  • syarat perpanjang siujpt
  • siujpt dikeluarkan oleh
  • jasa pengurusan transportasi adalah
  • surat izin usaha jasa penunjang tenaga listrik
  • contoh surat permohonan siujpt

Jasa Pengurusan IMTA Notifikasi Online

biaya pembuatan TDP

Jasa mengurus IMTA  Jakarta

JASA PENGURUSAN IMTA ONLINE

JASA PENGURUSAN IMTA NOTIF TENAGA KERJA ASING

JASA PEMBUATAN IMTA NOTIFIKASI ONLINE

Jasa pengurusan  IMTA terpercaya di Jakarta hub. 0811-6828-737 PT. Masterpiece Jasa merupakan jasa yang menyediakan layanan untuk mengurus semua berkas berkas sesuai dengan prosedur yang berkenaan dengan ijin memperkerjakan tenaga kerja asing di negara Indonesia. Notifikasi atau yang sebelumnya dikenal (IMTA) atau ijin mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia ini dibuat oleh perusahaan yang mensponsori atau perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut. Tenaga kerja asing biasnaya dipekerjakan oleh perusahaan di Indonesia sebagai salah satu petinggi atau tenaga kerja ahli yang belum ada di Indonesia.

Tenaga kerja yang dipekerjakan diperusahaan sponsor jumlahnya di batasi oleh modal yang di miliki oleh perusahaan tersebut. Tidak semua tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia hasrus memiliki IMTA, hanya TKA atau tenaga kerja asing yang bekerja selama lebih dari sebulan saja yang harus memiliki IMTA. Sedangkan jika tenaga kerja asing yang berkunjung sementara ke indonesia seperti artis yang sedang show di Indonesia selama sehari atau dua hari hanya perlu memiliki IMTA sementara yang hanya berlaku selama sebulan saja.

Lihat : Jasa Pendirian PT Murah

Jasa pengurusan Notifikasi IMTA terpercaya di Jakarta

jasa pengurusan imta terpercaya di Jakarta

IZIN KERJA DAN BENTUK NOTIFIKASI

PENGANTAR

Formulir Izin Kerja (IMTA) atau Pemberitahuan (WPN) adalah alat perencanaan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan pemberitahuan tepat waktu tentang aktivitas kerja yang akan berdampak di luar area tertentu yang dipengaruhi oleh pekerjaan. Ini daftar (mengidentifikasi) izin yang berlaku, persyaratan pelatihan spesifik lokasi, dan organisasi yang perlu diberitahu sebelum dimulainya kegiatan kerja di tempat

CAKUPAN

Formulir ini berlaku untuk semua proyek yang dilakukan oleh subkontraktor yang memerlukan izin yang tercantum pada formulir Pemberitahuan Kerja dan / atau termasuk salah satu kegiatan yang dirinci di bawah ini:

  • konstruksi,
  • renovasi,
  • kegiatan penggalian,
  • operasi pengelasan-brazing-pembakaran,
  • kegiatan tali-temali,
  • revisi terhadap perlindungan struktural, mekanik, listrik, api atau sistem utilitas lainnya,
  • masuk ke ruang terbatas atau,
  • pekerjaan lingkungan, seperti pengeboran sumur, bor tanah atau investigasi bawah permukaan.

DEFINISI

  1. Manajer Area – Karyawan yang ditunjuk untuk bagian bangunan yang digambarkan secara khusus yang dapat memikul beberapa tanggung jawab yang sama dengan manajer bangunan untuk sebagian bangunan atau area luar ruang yang terkait dengan aktivitas yang ditentukan.
  2. Manajer Bangunan – Karyawan yang ditunjuk untuk setiap bangunan di situs yang akan berfungsi sebagai titik kontak untuk semua kegiatan yang akan mempengaruhi bangunan tersebut sebagai akibat dari operasi harian atau layanan yang diminta baik dari sumber internal maupun dari luar. Tergantung pada bangunan tertentu, divisi / bagian / pusat dapat menunjuk area yang berbatasan langsung dengan bangunan, termasuk area parkir, penyimpanan luar, peralatan luar, dll, sebagai tanggung jawab manajer bangunan.
  3. Konstruksi – Setiap kombinasi rekayasa, pengadaan, pemasangan, pemasangan, pembongkaran, atau fabrikasi yang digunakan untuk membuat fasilitas baru atau untuk mengubah, menambah, merehabilitasi, membongkar, atau menghapus fasilitas yang ada. Ini juga termasuk perubahan (termasuk pengerukan, penggalian, dan pengecatan) bangunan, struktur, atau properti nyata lainnya, serta kegiatan konstruksi dan penggalian yang dilakukan sebagai bagian dari upaya remediasi lingkungan. Konstruksi tidak melibatkan pembuatan, produksi, finishing, konstruksi, perubahan, perbaikan, pemrosesan, atau perakitan properti pribadi.
  4. Koordinator Konstruksi (CC) – Seseorang yang secara khusus ditugaskan untuk mengawasi pekerjaan subkontrak konstruksi untuk kesesuaian dengan perjanjian / dokumen subkontrak. Koordinator Konstruksi berfungsi sebagai titik kontak utama kontak antara Subkontraktor dan Laboratorium.
  5. Departemen Energi yang memerlukan penugasan identifier numerik permanen untuk setiap bangunan di setiap situs DOE. Setiap elemen bangunan, trailer, dan infrastruktur di situs Fermilab memiliki nomor FIMS khusus yang ditetapkan.
  6. Task Manager (TM) – Seorang divisi / bagian / pusat yang ditunjuk individu khusus ditugaskan untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan kerja. Task Manager biasanya memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan penilaian bahaya untuk pekerjaan, sebagaimana ditentukan dalam FESHM 2060 – Perencanaan Kerja dan Analisis Bahaya.
  7. Sangat tepat bagi subkontraktor untuk membantu dan mengembangkan analisis bahaya bersama dengan Task Manager. Daftar TM yang disetujui menunjukkan pengalaman individu dan kompetensi untuk mengarahkan kegiatan kerja spesifik dapat ditemukan di http://esh.fnal.gov/xms/Audience-Pages/TM-CC-SC
  8. Senior Safety Officer (SSO) – Seorang individu yang ditunjuk yang ditugaskan tugas sebagai penasehat utama untuk divisi / kepala bagian / pusat dan sumber daya konsultasi untuk divisi / bagian / pusat personil tentang keselamatan dan masalah lingkungan berdasarkan pengetahuan yang ditunjukkan, keterampilan dan pengalaman di bidang ini.
  9. Koordinator Layanan – Titik kontak karyawan Laboratorium antara subkontraktor layanan dan Laboratorium untuk kegiatan kerja tertentu, bertanggung jawab untuk mengawasi upaya kerja subkontraktor.

Untuk mengurus Notifikasi IMTA anda perusahaan bisa meminta bantuan jasa pengurusan Notifikasi IMTA terpercaya di Jakarta yang kini sudah banyak di tawarkan di berbagai media sosial. Penyedia jasa pengurusan Notifikasi IMTA akan membantu anda untuk mengurus berkas – berkas persyaratan pengajuan Notifikasi IMTA dan pengajuan surat penting lainnya yang diperlukan selama tinggal di Indonesia.

Jasa pengurusan surat Notifikasi IMTA ini terbilang sangat memudahkan bagi perusahaan yang tidak memiliki waktu luang untuk mengurusi kelengkapan berkas dan harus wara wiri ke berbagai instansi untuk sekedar mengurus kelengkapan berkas saja, apalagi untuk mengurus surat Notifikasi IMTA ini memerlukan waktu yang cukup lama.

Berkas dari perusahaan yang akan mempekerjakan tenaga asing  yang dibutuhkan untuk membuat notifikasi IMTA adalah surat permohonan, surat kuasa, Fotocopy RPTKA, fotocopy KTP direktur perusahaan dan formulir isian. Sedangkan berkas yang dibutuhkan oleh si tenaga kerja asing adalah fotocopy TA’01 , fotocopy Telex Visa, bukti pembayaran DPKK, foto copy KITAS, pas foto ukuran 4×6 2 buah lembar dan foto copy passpor dari halaman depan, cap pendaratan dan fotocopy visa.

Selain mengurus surat Notifikasi IMTA anda juga meminta layanan dari jasa pengurusan surat Notifikasi IMTA untuk membayar dana pengembangan keahlian dan keterampilan kerja yang besarnya 100 USD perbulan. Biaya pembayaran untuk sekali pengurusan tergantung dari masing masing pnyedia jasanya. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi layanan penyedia jasa pengurusan Notifikasi IMTA terpercaya di Jakarta.

Baca : Syarat Pengurusan IMTA

PT. MASTERPIECE JASA
Office : Komplek Maya Indah 3th Floor, Jl. Kramat Raya Senen – Jakarta Pusat 10450 Telepon : (021) 310-2661
Fax : (021) 310-2661
WhatsUps : 0811-6828-737 / 0818-150-204
Email : MasterPieceJasa [at] gmail.com
Website : http://www.biro-jasa.org