Jasa Pengurusan RDTR | KKPR

JASA PEMBUATAN KKPR ( KESESUIAN KEGIATAN PEMANFAATAN TATA RUANG )

JASA PENGURUSA KKPR

JASA MEMBUAT KKPR RDTR

JASA BIKIN KKPR

Penyelenggaraan Penataan Ruang
sebagai amanah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Terobosan Kebijakan terkait KKPR Perencanaan Tata Ruang

KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RTR.

Konfirmasi KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
Persetujuan KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
selain RDTR.
Rekomendasi KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat
strategis dan belum diatur dalam RTR dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan
Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geo$rafis’ beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administra-tif dan/ atau aspek fungsional.
Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya,
Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.Kavrasan Budi Daya adalafr wilayah Srang ditetapkan
dengan fungsi utama unttrk dibuciidayakan atas
ciasar kondisi dan potensi sunrber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.
Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya.. alam dengan susunan fungsi kawasa:-r
sebagai tempat permukiman perdesaan, .peiayan jasa pemerintah3.n, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi’
Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.
Kawasan Strategis Nasional yang seianjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang pcnataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, buciaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.
Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan serta merupakan bagian . tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempur{ai pengaruh sangar penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan,/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota.
Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak
yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang’yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pernerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatea f kota, dan Masyarakat.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.
(1) Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk
menghasilkan:
a. rencana unrum tata ruang; dan
b. rencana rinci tata ruang.
(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana climaksud
pada ayat (1) huruf a secara hierarkis terdiri atas:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
d. rencana tata ruang wilayatr kota.
(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ
KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari
rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
c. RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana
tata ruang wilayah kota.
Pasal 6
(l) Perencanaan Tata Ruang meliputi penyusunan dan
penetapan RTR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang,rn.
(21 Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. penyusunan rencana umum tata ruang; dan
b. penJrusunan rencana rinci tata ruang.
(3) Penetapan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. penetapan rencana umum tata ruang; dan
b. penetapan rencana rinci tam ruang.
(4) Pemerintah Pr.rsat dan Pemerintah Daerah wajib
men5rusun dan menyediakan RTR yang telah
ditetapkan dalam bentuk digital tlan sesuai standar
yang ditetapkan oleh Pemerintah hrsat.
(5) Penyediaan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk
digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh
Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai
kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau
usahanya dengan RTR.
Pasal 7
(1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan penyusunan RTR;
b. pengumprrlan datet;
c. pengolahan Can analisis data;
d. perumusan konsepsi RTR; dan
e. penyusunan rancangan perattrran tentang RTR.
l2l PenSrusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) menghasilkan dokumen:
a. konsepsi RTR, konsepsi RZ KSNT, dan konsepsi
RZ KA!V; dan
b. rancangan peraturan tentang RTR, rancangan
peraturan. tentang RZ KSNT, dan rancangan
peraturan te4tang RZ KAW.

(3) Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) melibatkan peran Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan lainnya melalui Konsultasi lfublik.
(4) Pen5msunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pen)rusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan lylenteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan RZ KSNT dan lV KAW sebagaimana
dimaksrrd pada ayat 12) diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

(1) RTR sebagai hasil dari Perencanaan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
mirupakan acuan bagi:
a. penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;
b. Pemanfaatan Ruang tuk seluruh kegiatan
pembangunan sektoral dan pengembangan
Wilayah dan Kawasan yang memerlukan Ruang;
dan
c. penerbitan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di Laut serta pemberian hak atas
tanah dan hak. pengelolaan.
(21 Pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) huruf c
didasarkan pada peruntukan ruang sesuai RTR.
(3) Pemt.erian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c pada ruang atas tanah
didasarkan pada koefisign dasar bangunan, kcefisien
lantai bangunan, serta koefisien Pemanfaatan Ruang
lainnya yang menrpakart bagian dari RTR.

(4) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c pada ruang bawah tanah
memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam
bumi yang diatur dalam RTR.
(1) Pen5rusunan rencana umum tata ruang meliputi:
a. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
b. pen5rusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi;
c. pen5rusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten; dan
d. penJrusunan rencana tata ruang wilayah kota.
(2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana
umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan
terhitung seiak pelaksanaan penyusunan rencana
umum tata ruang.
Paragraf 2
Pen5rusunan Rencana Tata Ruang Wila5’ah Nasional
Pasal 10
(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Menteri.

(21 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup
ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang
meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
(3) Muatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dirumuskan berdasarkan materi teknis yang
disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.
Pasal 1 1
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
b. rencana pembangunan jangka menengah
nasional;
c. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
d. ketentuan hukuni Laut internasional;
e. perjanjian internasional;
f. perkembangan permasalahan regional dan
global serta hasil pengkajian implikasi penataan
ruang nasional;
g. upaya pemerataan pembAngunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
h. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;
i. daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;
j. kondisi dan poterrsi sosial Masyarakat;
k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk nrang di dalanr bumi;

  1. kebijakan penrbangtrnan nasional yang bersifat
    strategis; dan
    m. rencana tata ruang wrlayah provinsi, rencana
    tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau
    rencana tata ruang wilayah kota.
    {21 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional paling sedikit
    memuat:
    a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
    wilayah nasional;
    b. rencana Struktur Ruang wilayah nasional yang
    meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
    rencana sisrem jaringan prasarana;
    c. rencana Pola Ruang wilayah nasional yang
    meliputi Kawasan Lindung yang memiliki nilai
    strategis nasional termasuk Kau’asan Konservasi
    di Laut, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki
    nilai strategis nasional termasuk Kawasan
    Pemanfaatan Umum;
    d. alur.migrasi biota laut;
    e. penetapar. lokasi KSN;
    f. penetapan lokasi KSNT;
    g. penetaparr lokasi Karyasan Antarwilayah;
    h. arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi
    program utama jangka menengah lima tahunan;
    i. strategi kebijakan pengembangan KSN;
    j. strategi kebljakan pengembangan pulau/kepulauan;
    k. strategi kebijakan pengembangan KSNT;
    KKPR – kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut
    Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.
    Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
    dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur
    dan administrasi dalam perolehan Kesesuaian Kegiatan
    Pemanfaatan Ruang, contohnya data pemohon tidak benar
    dan/ atau lokasi-yang dimohonkan berbeda.
    Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rtrang
    adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
    Kerja.
    Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah
    memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai
    status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
    telah dibatalkan sekaligus melaksauakan penghentian
    kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatallcan
    Kesesuaian Kegiatan Peraanfaatan Ruangnya.
    Pembongkaran bangunan dapat dil terhadap
    keseluruhan bangr.nan atau sebagian bangunan.
    Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap
    memperhatikan aspek keselamatan bangunan,
    keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.
    Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang
dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan
melalui media elektronik.
Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi informasi
pelanggaran bidang Penataan Ruang yang ditempel atau
dilekatkan pada objek pelanggaran.
Papan tanda pemberitahuan pelanggaran dan spanduk berisi
irrformasi pelanggaran bidang Penataan Ruang yang bersifat
tetap dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan agar
mudah terlihat oleh publik.
Papan yang digunakan sebagai tanda pemberitahuan
pelanggaran bidang Penataan Ruang biasanya dipergunakan
pada lokasi persil atau kawasan.
Media elektronik yang dapat digunakan sebagai pemberitahuan
informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang antara lain
videotron, televisi, radio, dan lain-lain.
Upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dapat berupa pemindahan sementara sebagian atau
seluruh barang peralatan dan/atau sarana kegiatan atau
usaha, pengosongan lahan dan bangunan kegiatan atau usaha,
dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk dengan segera
menghentikan pelanggaran demi menjaga kondisi keselamatan,
keamanan, dan ketertiban umum.
Besar atau kecilnya dampak pelanggaran dipertimbangkan
antara lain dengan memperhatikan jumlah Masyarakat yang
terdampak dan/atau radius kawasan yang terkena dampak
pelanggaran tersebut.
Nilai manfaat pengenaan sanksi dipertimbangkan dengan
memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengenaan sanksi
terhadap suatu pelanggaran.
Huruf c
Kerugian publik yang ditimbulkan dipertimbangkan dengan
memperhatikan nilai ekonomi suatu kawasan dan pendapatan
Masyarakat sekitar akibat pelanggaran tersebut.
Pasal 197
Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat
dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan
penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi
administratif.

Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR
Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 1 bulan sejak mendapat Persub.
Jika Perkada RDTR Kabupaten/Kota belum ditetapkan paling lama 2 bulan sejak mendapat Persub, maka Menteri menetapkan Peraturan Menteri yang wajib ditindaklanjuti


Bupati/Wali Kota dengan penetapan Perkada RDTR
Kabupaten/Kota.
Perkada RDTR Kabupaten/Kota wajib ditetapkan Bupati/Wali Kota termasuk pengundangan peraturan da lam bentuk berita daerah oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota palinglama 15 hari sejak Peraturan Menteri ditetapkan.

+628116828737 Jasa Pembuatan NIB Oss |RDTR-KKPR | Responsif | Transparan| Terjangkau & terdekat, |HARGA Covid-19 !

PT. MASTERPIECE JASA, 0816828737

  • JASA PENGURUSAN OSS BERBASIS RESIKO/ RBA
  • JASA PENGURUSAN KKPR | RDTR
  • JASA MIGRASI OSS V.1.1 – OSS RBA
  • JASA PENGURUSAN NIB DIBEKUKAN
  • JASA PENGURUSAN IZIN USAHA OSS RBA | EFEKTIF
  • JASA MENGURUS NIB IZIN USAHA | EFEKTIF OSS RBA
  • JASA PEMBUATAN NIB SIUP OSS | EFEKTIF
  • JASA BIKIN NIB IZIN USAHA OSS RBA | EFEKTIF
  • JASA PENGURUSAN NIB YANG HILANG
  • JASA PENGURUSAN NIB YANG DIBEKUKAN
  • JASA PENGURUSAN NIB Oss RBA BKPM
  • JASA PENGURUSAN NIB PMA
  • JASA PENGURUSAN NIB KP3A
  • JASA PENGURUSAN NIB KPPA
  • JASA PENGURUSAN NIB Izin Usaha Mikro Kecil
  • JASA MENGURUS NIB YANG HILANG DARI SYSTEM
  • JASA MENGURUS NIB YANG DIBEKUKAN
  • JASA MENGURUS NIB PINDAH ALAMAT
  • JASA PENGURUSAN NIB Oss Versi Baru
  • JASA MEMBUAT NIB Oss RBA
  • Agen Jasa Pengurusan NIB
  • JASA MEMBUAT NIB PERORANGAN
  • JASA MEMBUAT NIB YAYASAN
  • JASA PEBUATAN NIB CV
  • JASA PEMBUATAN NIB PT
  • JASA PENGURUSAN NIB PMA
  • JASA MENGURUS NIB PERWAKILAN ASING
  • JASA URUS NIB OSS Berbasis Resiko
  • JASA HARGA NIB MURAH
  • JASA BIAYA NIB TERPERCAYA
  • JASA HARGA NIB TERCEPAT
  • JASA URUS NIB PERORANGAN
  • JASA BIAYA URUS NIB PT
  • JASA BIAYA NIB MURAH MERIAH
  • JASA NIB PENAMBAHAN BIDANG USAHA
  • JASA NIB PERUBAHAN BIDANG USAHA
  • JASA TAMBAH BIDANG USAHA KBLI NIB
  • JASA BIKIN AKTA KBLI 2017 NIB
  • JASA PENGURUSAN NIB JAKARTA
  • JASA PENGURUSAN NIB SEMARANG
  • JASA PEMBUATAN NIB TANGERANG
  • JASA PEMBUATAN NIB YANG HILANG
  • JASA NIB TERDEKAT
  • JASA BIAYA NIB BEKASI
  • JASA BIAYA NIB BOGOR
  • JASA NIB BANDUNG
  • JASA NIB SURABAYA
  • JASA NIB JAKARTA
  • JASA NIB DEPOK
  • JASA NIB BOGOR
  • JASA NIB TANGERANG
  • JASA NIB SURABAYA
  • JASA NIB PAPUA
  • BIRO JASA NIB
  • BIRO JASA NIB JAKARTA
  • BIRO JASA NIB JAKARTA PUSAT
  • JASA MENGURUS NIB
  • JASA MENGURUS NIB MURAH
  • JASA MENGURUS NIB
  • JASA BUAT NIB
  • JASA BIKIN NIB
  • JASA BIKIN NIB BADAN HUKUM
  • JASA BIKIN NIB NON BADAN HUKUM
  • JASA BIKIN NIB PERUBAHAN
  • JASA BIKIN NIB KANTOR PERWAKILAN ASING

Apa Itu NIB (Nomor Induk Berusaha)? NIB adalah kebijakan baru dari pemerintah untuk memudahkan izin usaha

Kementerian Investasi akhirnya meluncurkan pada hari Senin sistem online single submission (NIB OSS) yang diperbarui untuk memproses izin usaha NIB, setelah tiga penundaan berturut-turut sejak tanggal peluncuran awal pada bulan Juni dan setelah penonaktifan versi OSS sebelumnya pada 30 Juli. Versi terbaru mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dan mengurangi persyaratan administratif untuk bisnis yang dianggap “berisiko rendah”. Usaha tersebut hanya diwajibkan untuk memperoleh nomor induk (NIB), sedangkan usaha yang dianggap “berisiko tinggi” memerlukan dokumentasi tambahan, seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Ini adalah reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan,” kata Presiden Joko Widodo pada acara peluncuran sistem yang ditingkatkan pada hari Senin. “Perizinan usaha yang terintegrasi, cepat dan sederhana merupakan instrumen yang menentukan daya saing kita dalam menarik investasi.”

Peraturan No. 24 tahun 2018 (“GR 24/2018”) tentang Layanan Perizinan Usaha Terpadu Secara Elektronik. Sistem ini pertama kali direncanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Implementasi Bisnis dan diluncurkan sebagai upaya Pemerintah untuk mempercepat dan memfasilitasi layanan perizinan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan sistem perizinan Indonesia dengan menciptakan sistem layanan terintegrasi online sehingga semua aplikasi perizinan diproses melalui satu sistem online, dan dengan demikian mengurangi langkah-langkah birokrasi yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi bisnis, baik di tingkat lokal maupun nasional serta untuk mempromosikan transparansi. .

Badan Koordinasi Penanaman Modal (“BKPM”) sebagai Badan OSS RBA (Berbasis Resiko)

Setelah mengambil alih pada awal 2019 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang awalnya mengoperasikan sistem tersebut. BKPM sekarang sedang bersiap untuk meluncurkan versi terbaru dari sistem OSS (versi 1.1) sekitar tahun ini (2019), yang rinciannya akan diberikan dalam peraturan BKPM. Versi yang diperbarui ini diharapkan untuk memperbaiki sistem saat ini dengan, antara lain, menstandarisasi berbagai persyaratan dan prosedur untuk layanan perizinan melalui sistem OSS.

Kewajiban untuk mendapatkan Nomor Identifikasi Bisnis (Nomor Induk Berusaha / “NIB Oss”) RBA (Berbasis Resiko)

Semua entitas bisnis yang ada dan baru, baik yang didirikan sebagai perusahaan lokal atau perusahaan investasi asing (perusahaan PMA), harus mengajukan NIB dan untuk mendaptkan NIB, anda bisa juga menghubungi “Jasa Pengurusan NIB, jika anda menenmuai kesuliyan dnan pengurusan NIB, jagka waktu NIB berlaku selama entitas bisnis tetap dalam bisnis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.  NIB berfungsi sebagai identitas entitas bisnis dan diperlukan untuk aplikasi untuk lisensi, izin, dan persetujuan bisnis. Uang muka tersebut juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), Nomor Pengenal Importir (API) dan hak akses Bea Cukai. Setelah memiliki NIB, sebuah badan usaha secara bersamaan terdaftar sebagai peserta dalam program jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja.

Siapa saja yang dapat menggunakan NIB  untuk mengurus perizinan berusaha?
Semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:
● Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
● Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
● Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS NIB

Kirimkan Izin Bisnis Baru anda kepada Jasa Pengurusan NIB yang terpercaya terekat di Kota-kota anda.

Apa yang harus dilakukan pertama kali?
Untuk mengajukan izin bisnis baru Anda bisa mencari Jasa Pembuatan NIB terdekat dikota anda, jika anda belum memahami tata cara pengajuan pengurusan NIB,  Nomor identifikasi tunggal ini, yang lebih dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha / NIB) adalah nomor registrasi 13 digit. Ini berfungsi sebagai identitas pemilik bisnis untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Setiap pemilik bisnis harus mendapatkan NIB terlebih dahulu sebelum mulai memproses semua izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya secara legal. jika anda kesulitan , anda dapat menghubungi Jasa Pengurusan NIB yang terpercaya.

Lisensi apa yang dikeluarkan di bawah sistem OSS RBA berbasisresiko ?
Ada dua izin utama yang diterbitkan di bawah sistem OSS, yaitu NIB Izin Usaha EFEKTIF(Business License) dan izin komersial atau operasional (Izin Komersial atau Operasional). Kedua lisensi utama yang disederhanakan ini memiliki fungsinya masing-masing. Sebelum pemilik usaha mulai beroperasi secara komersial, maka izin usaha harus dianggap sebagai izin prinsip untuk melakukan kegiatan persiapan.

Selain itu, bagi pemilik usaha, izin usaha juga menjadi dasar untuk memperoleh izin komersial atau operasional. Sedangkan izin komersial atau operasional penting bagi seorang pemilik usaha karena dapat memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan komersial sesuai dengan bidang usahanya. Anda dapat menemukan daftar lisensi yang diperlukan di masing-masing sektor di bawah kewenangan OSS melalui Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 yang baru.

Bagaimana langkah-langkah pendaftaran usaha dan perizinan menggunakan OSS RBA ?
Pertama, Anda harus menyiapkan akun OSS Anda. Sebelum mengakses sistem OSS, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mendapatkan Persetujuan Hak Asasi Manusia atau Tanda Daftar Perusahaan melalui sistem online AHU. Langkah ini untuk mendapatkan otorisasi Akta Pendirian atau Nomor Pendaftaran.

Setelah itu badan usaha dapat melakukan registrasi di sistem NIB OSS dengan memasukkan NIK penanggung jawab atau direktur utama, beserta informasi lain sesuai Formulir Pendaftaran. Setelah langkah ini, NIB OSS akan mengirim dua email ke entitas bisnis yang berisi ID pengguna dan kata sandi akun OSS untuk pendaftaran dan verifikasi akun NIB OSS.

Pada dasarnya, semua bisnis bisa mendapatkan izin usaha melalui OSS. Secara khusus:

1. Sebuah organisasi atau individu.

2. Usaha mikro, kecil, menengah, atau besar.

3. Bisnis baru atau yang sudah ada sebelum pengoperasian OSS.

4. Bisnis yang seluruhnya bermodal dalam negeri atau yang mengandung modal asing.

NIB  berlaku untuk bisnis individu dan non-individu. Artinya perusahaan lokal (PT Lokal), perusahaan penanaman modal asing (PT PMA), yayasan (yayasan), firma (firma atau CV), dll

Izin Bisnis Baru

Prinsipnya, ada 3 (tiga) izin yang harus diperoleh perusahaan Indonesia melalui Sistem OSS:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah memenuhi persyaratan dan mengajukannya kepada Agen/Jasa Pengurusan/ pembuatan NIB , perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha – NIB Oss

  1. Izin Usaha NIB (Izin Usaha)

Setelah mendapatkan Agensi atau Jasa Pengurusan NIB yang ditunjuk, perusahaan harus mengajukan Izin Usaha. Izin Usaha akan diberikan jika perusahaan telah memenuhi komitmen mereka yang terdaftar dalam Sistem OSS seperti Izin Lokasi (Izin Lokasi), Izin Lokasi Perairan (Aquatic Location Permit), Izin Lingkungan (Izin Lingkungan) dan / atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Usaha berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Setelah diperoleh, perusahaan dapat melakukan pengadaan tanah, perluasan, pembangunan gedung, perekrutan pekerja, komisioning dan / atau produksi. Serupa dengan NIB, lisensi ini akan berlaku selama bisnis tersebut beroperasi.

  1. Izin Komersial NIB (Izin Komersial)

Sebelum menjual produk dan / atau layanan ke pasar, perusahaan harus mendapatkan Izin Komersial (Izin Komersial). Pada tahap ini, perusahaan harus memenuhi komitmen untuk memperoleh standar, sertifikasi dan / atau lisensi dan / atau registrasi produk dan / atau jasanya. Keabsahan Izin Komersial ini secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang izin tersebut.

Sistem NIB OSS merupakan konsep self assessment dimana kegagalan dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam Sistem NIB OSS akan mengakibatkan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Departemen terkait yang telah terhubung melalui Sistem NIB OSS harus memantau tanggung jawab perusahaan terhadap komitmen mereka.

Kepatuhan Lainnya

Sistem

NIB OSS pada dasarnya adalah platform untuk proses perizinan usaha, sedangkan persyaratan pelaporan, seperti Laporan Penanaman Modal (LKPM) dan laporan kantor perwakilan, masih dalam pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk menghindari sanksi ketidakpatuhan, perusahaan harus terus memperbarui diri dengan persyaratan kepatuhan / pelaporan baru dari departemen terkait.

NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) – NOMOR USAHA TUNGGAL
NIB (Nomor Induk Berusaha) – Single Business Number
Sistem NIB OSS untuk sementara berada di bawah kewenangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), kemudian akan diambil alih oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada akhir 2018.
NIB OSS merupakan sistem baru yang digunakan untuk pengajuan aplikasi bisnis, (baik perusahaan non perseorangan, perusahaan perseorangan, kantor perwakilan seperti SIUP3A dan BUJK, dan badan usaha lainnya).
Perizinan utama yang dikeluarkan dalam NIB OSS ini adalah NIB (Single Business Number) dimana NIB ini berlaku sebagai TDP, Import Identification Number (API) dan Customs Access.
Namun, untuk izin perusahaan lain juga bisa diproses dalam sistem ini, seperti: izin usaha, izin operasional, dan jenis izin lainnya sesuai PP No. 24 tahun 2018.
Kami menyediakan layanan pengajuan NIB OSS dengan harga yang kompetitif.
KBLI (Klasifikasi Bisnis di Indonesia)
KBLI Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Badan Online Single Submission (“OSS”) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Ditjen AHU”) mengeluarkan pengumuman bersama bahwa perseroan terbatas yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyesuaikan klasifikasi kegiatan usahanya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.
KBLI Indonesia Penyesuaian wajib ini berlaku karena situasi yang sedang berlangsung dimana Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) yang dikelola oleh Ditjen AHU dan sistem OSS yang dikelola oleh Badan OSS dirancang untuk saling berhubungan, dimana dalam memproses aplikasi untuk Bisnis Tunggal Angka (Nomor Induk Berusaha atau “NIB”), sistem OSS mengandalkan data perseroan terbatas yang tercatat dalam SABH. Namun, sistem OSS saat ini menggunakan KBLI 2017 sedangkan data yang tercatat di SAHB menggunakan KBLI versi sebelumnya. Ketidaksesuaian data ini mengakibatkan sistem OSS tidak dapat memproses aplikasi NIB.
Sesuai Pengumuman Bersama, Ditjen AHU dan Badan OSS akan memproses permohonan dan menerbitkan NIB untuk perseroan terbatas yang maksud, tujuan, dan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan KBLI 2017, dengan ketentuan perusahaan tersebut wajib menyesuaikan maksud, tujuan, dan kegiatan usahanya agar sesuai dengan KBLI 2017. Untuk entitas baru harus memastikan mengikuti KBLI ini selama proses pendaftaran
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerbitkan 1.239 Nomor Pokok Usaha (NIB) per hari selama periode 2-11 Januari 2019.
Angka tersebut dikeluarkan oleh unit baru lembaga bernama layanan Online Single Submission (OSS) yang telah beroperasi sejak awal Januari lalu.
“Berdasarkan laporan yang saya terima, setiap hari rata-rata terbit 1.239 nomor registrasi usaha, dengan total 8.895 NIB-PMDN, 541 NIB – Usaha Kecil Menengah (UKM), dan 486 NIB – PMA.
layanan NIB OSS yang diambil alih dari kantor Menko Perekonomian berjalan lancar.
Namun, banyak pengusaha yang belum terbiasa dengan sistem layanan online dan terintegrasi yang baru, sehingga rata-rata 208 pengusaha datang ke ruang tunggu OSS yang terletak di gedung BKPM, untuk pendaftaran, katanya.
Call center layanan NIB OSS menerima 113 panggilan dan 1.625 pesan email, katanya.
“Dari total pesan email, sekitar 1,2 ribu telah ditanggapi. Kami mohon maaf karena tidak menanggapi semuanya,” katanya.
Badan ini akan terus meningkatkan dan mempromosikan layanan OSS dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga terkait lainnya, katanya.
Layanan NIB OSS pertama kali diluncurkan oleh Menko Perekonomian pada 9 Juli 2018.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin mengunjungi kantor BKPM untuk mengecek layanan NIB OSS.
Jokowi didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Mensesneg Pratikno.
Awalnya, layanan NIB OSS berada di bawah Menko Perekonomian, namun BKPM mengambil alih tugas tersebut pada 2 Januari.
Layanan NIB OSS memiliki OSS Lounge, call center di nomor telepon: 1500765, dan technical help desk melalui email, menurut Susiwijono, sekretaris menteri koordinator bidang ekonomi.
Apa sajakah tanda daftar perusahaan (NIB) yang harus diperoleh dengan Online Single Submission (OSS)?

Sekarang Anda bisa mengajukan izin usaha baru Anda dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Agen/ Jasa Pengurusan NIB terpercaya anda. Semoga informasi ini bermanfaat!