Jasa Pengurusan Rdtr | Kkpr

JASA PEMBUATAN KKPR ( KESESUIAN KEGIATAN PEMANFAATAN TATA RUANG )

JASA PENGURUSA KKPR

JASA MEMBUAT KKPR RDTR

JASA BIKIN KKPR

Penyelenggaraan Penataan Ruang
sebagai amanah UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Terobosan Kebijakan terkait KKPR Perencanaan Tata Ruang

KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) adalah
kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RTR.

Konfirmasi KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
Persetujuan KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencena kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
selain RDTR.


Rekomendasi KKPR Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat
strategis dan belum diatur dalam RTR dengan
mempertimbangkan asas dan tujuan


Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan
geo$rafis’ beserta segenap unsur terkait yang batas
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek
administra-tif dan/ atau aspek fungsional.


Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama
lindung atau budi daya,
Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan
dengan fungsi utama melindungi kelestarian
lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.Kavrasan Budi Daya adalafr wilayah Srang ditetapkan
dengan fungsi utama unttrk dibuciidayakan atas
ciasar kondisi dan potensi sunrber daya alam, sumber
daya manusia, dan sumber daya buatan.


Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya.. alam dengan susunan fungsi kawasa:-r
sebagai tempat permukiman perdesaan, .peiayan jasa pemerintah3.n, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi’


Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan
fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
ekonomi.


Kawasan Strategis Nasional yang seianjutnya
disingkat KSN adalah wilayah yang pcnataan
ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting secara nasional terhadap
kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi, sosial, buciaya, dan/atau
lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan
sebagai warisan dunia.


Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang
penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai
pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi
terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
lingkungan serta merupakan bagian . tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.


Kawasan Strategis Kabupaten/Kota adalah wilayah
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena
mempur{ai pengaruh sangar penting dalam lingkup
kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya,
dan,/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak
terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota.


Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak
yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan
Penataan Ruang’yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pernerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah
kabupatea f kota, dan Masyarakat.
Orang adalah orang perseorangan dan/atau
korporasi.
(1) Perencanaan Tata Ruang dilakukan untuk
menghasilkan:
a. rencana unrum tata ruang; dan
b. rencana rinci tata ruang.
(2) Rencana umum tata ruang sebagaimana climaksud
pada ayat (1) huruf a secara hierarkis terdiri atas:
a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
c. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
d. rencana tata ruang wilayatr kota.
(3) Rencana rinci tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
a. RTR pulau/kepulauan, RTR KSN, RZ KSNT, RZ
KAW, dan RDTR KPN sebagai rencana rinci dari
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b. RDTR kabupaten sebagai rencana rinci dari
rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
c. RDTR kota sebagai rencana rinci dari rencana
tata ruang wilayah kota.
Pasal 6
(l) Perencanaan Tata Ruang meliputi penyusunan dan
penetapan RTR sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang,rn.
(21 Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas:
a. penyusunan rencana umum tata ruang; dan
b. penJrusunan rencana rinci tata ruang.
(3) Penetapan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. penetapan rencana umum tata ruang; dan
b. penetapan rencana rinci tam ruang.
(4) Pemerintah Pr.rsat dan Pemerintah Daerah wajib
men5rusun dan menyediakan RTR yang telah
ditetapkan dalam bentuk digital tlan sesuai standar
yang ditetapkan oleh Pemerintah hrsat.
(5) Penyediaan RTR yang telah ditetapkan dalam bentuk
digital sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh
Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai
kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau
usahanya dengan RTR.
Pasal 7
(1) Pen5rusunan RTR sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
a. persiapan penyusunan RTR;
b. pengumprrlan datet;
c. pengolahan Can analisis data;
d. perumusan konsepsi RTR; dan
e. penyusunan rancangan perattrran tentang RTR.
l2l PenSrusunan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) menghasilkan dokumen:
a. konsepsi RTR, konsepsi RZ KSNT, dan konsepsi
RZ KA!V; dan
b. rancangan peraturan tentang RTR, rancangan
peraturan. tentang RZ KSNT, dan rancangan
peraturan te4tang RZ KAW.

(3) Penyusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) melibatkan peran Masyarakat dan Pemangku
Kepentingan lainnya melalui Konsultasi lfublik.
(4) Pen5msunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat menggunakan inovasi teknologi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pen)rusunan RTR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan lylenteri.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
penyusunan RZ KSNT dan lV KAW sebagaimana
dimaksrrd pada ayat 12) diatur dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.

(1) RTR sebagai hasil dari Perencanaan Tata Ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
mirupakan acuan bagi:
a. penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang;
b. Pemanfaatan Ruang tuk seluruh kegiatan
pembangunan sektoral dan pengembangan
Wilayah dan Kawasan yang memerlukan Ruang;
dan
c. penerbitan Perizinan Berusaha terkait
pemanfaatan di Laut serta pemberian hak atas
tanah dan hak. pengelolaan.
(21 Pemberian hak atas tanah dan hak pengelolaan
sebagaimana dimaksud . pada ayat (1) huruf c
didasarkan pada peruntukan ruang sesuai RTR.
(3) Pemt.erian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c pada ruang atas tanah
didasarkan pada koefisign dasar bangunan, kcefisien
lantai bangunan, serta koefisien Pemanfaatan Ruang
lainnya yang menrpakart bagian dari RTR.

(4) Pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c pada ruang bawah tanah
memperhatikan ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam
bumi yang diatur dalam RTR.
(1) Pen5rusunan rencana umum tata ruang meliputi:
a. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional;
b. pen5rusunan rencana tata ruang wilayah
provinsi;
c. pen5rusunan rencana tata ruang wilayah
kabupaten; dan
d. penJrusunan rencana tata ruang wilayah kota.
(2) Jangka waktu penyusunan dan penetapan rencana
umum tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling lama 18 (delapan belas) bulan
terhitung seiak pelaksanaan penyusunan rencana
umum tata ruang.
Paragraf 2
Pen5rusunan Rencana Tata Ruang Wila5’ah Nasional
Pasal 10
(1) Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
sebagaimana dinraksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Menteri.

(21 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mencakup
ruang darat, ruang udara, dan ruang laut yang
meliputi wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
(3) Muatan ruang laut sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dirumuskan berdasarkan materi teknis yang
disusun oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan.
Pasal 1 1
(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
memperhatikan:
a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
b. rencana pembangunan jangka menengah
nasional;
c. wawasan nusantara dan ketahanan nasional;
d. ketentuan hukuni Laut internasional;
e. perjanjian internasional;
f. perkembangan permasalahan regional dan
global serta hasil pengkajian implikasi penataan
ruang nasional;
g. upaya pemerataan pembAngunan dan
pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
h. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan
pembangunan daerah;
i. daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup;
j. kondisi dan poterrsi sosial Masyarakat;
k. pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang
udara, termasuk nrang di dalanr bumi;

  1. kebijakan penrbangtrnan nasional yang bersifat
    strategis; dan
    m. rencana tata ruang wrlayah provinsi, rencana
    tata ruang wilayah kabupaten, dan/atau
    rencana tata ruang wilayah kota.
    {21 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional paling sedikit
    memuat:
    a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang
    wilayah nasional;
    b. rencana Struktur Ruang wilayah nasional yang
    meliputi rencana sistem pusat permukiman dan
    rencana sisrem jaringan prasarana;
    c. rencana Pola Ruang wilayah nasional yang
    meliputi Kawasan Lindung yang memiliki nilai
    strategis nasional termasuk Kau’asan Konservasi
    di Laut, dan Kawasan Budi Daya yang memiliki
    nilai strategis nasional termasuk Kawasan
    Pemanfaatan Umum;
    d. alur.migrasi biota laut;
    e. penetapar. lokasi KSN;
    f. penetapan lokasi KSNT;
    g. penetaparr lokasi Karyasan Antarwilayah;
    h. arahan Pemanfaatan Ruang yang berisi indikasi
    program utama jangka menengah lima tahunan;
    i. strategi kebijakan pengembangan KSN;
    j. strategi kebljakan pengembangan pulau/kepulauan;
    k. strategi kebijakan pengembangan KSNT;
    KKPR – kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut
    Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.
    Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
    dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur
    dan administrasi dalam perolehan Kesesuaian Kegiatan
    Pemanfaatan Ruang, contohnya data pemohon tidak benar
    dan/ atau lokasi-yang dimohonkan berbeda.
    Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Rtrang
    adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum
    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta
    Kerja.
    Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah
    memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai
    status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
    telah dibatalkan sekaligus melaksauakan penghentian
    kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatallcan
    Kesesuaian Kegiatan Peraanfaatan Ruangnya.
    Pembongkaran bangunan dapat dil terhadap
    keseluruhan bangr.nan atau sebagian bangunan.
    Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap
    memperhatikan aspek keselamatan bangunan,
    keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.
    Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang
dapat berupa stiker, papan, spanduk, danf atau pemberitahuan
melalui media elektronik.
Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi informasi
pelanggaran bidang Penataan Ruang yang ditempel atau
dilekatkan pada objek pelanggaran.
Papan tanda pemberitahuan pelanggaran dan spanduk berisi
irrformasi pelanggaran bidang Penataan Ruang yang bersifat
tetap dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan agar
mudah terlihat oleh publik.
Papan yang digunakan sebagai tanda pemberitahuan
pelanggaran bidang Penataan Ruang biasanya dipergunakan
pada lokasi persil atau kawasan.
Media elektronik yang dapat digunakan sebagai pemberitahuan
informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang antara lain
videotron, televisi, radio, dan lain-lain.
Upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah dapat berupa pemindahan sementara sebagian atau
seluruh barang peralatan dan/atau sarana kegiatan atau
usaha, pengosongan lahan dan bangunan kegiatan atau usaha,
dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk dengan segera
menghentikan pelanggaran demi menjaga kondisi keselamatan,
keamanan, dan ketertiban umum.
Besar atau kecilnya dampak pelanggaran dipertimbangkan
antara lain dengan memperhatikan jumlah Masyarakat yang
terdampak dan/atau radius kawasan yang terkena dampak
pelanggaran tersebut.
Nilai manfaat pengenaan sanksi dipertimbangkan dengan
memperhatikan efektivitas dan efisiensi pengenaan sanksi
terhadap suatu pelanggaran.
Huruf c
Kerugian publik yang ditimbulkan dipertimbangkan dengan
memperhatikan nilai ekonomi suatu kawasan dan pendapatan
Masyarakat sekitar akibat pelanggaran tersebut.
Pasal 197
Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat
dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan
penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi
administratif.

Penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR
Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lama 1 bulan sejak mendapat Persub.
Jika Perkada RDTR Kabupaten/Kota belum ditetapkan paling lama 2 bulan sejak mendapat Persub, maka Menteri menetapkan Peraturan Menteri yang wajib ditindaklanjuti


Bupati/Wali Kota dengan penetapan Perkada RDTR
Kabupaten/Kota.
Perkada RDTR Kabupaten/Kota wajib ditetapkan Bupati/Wali Kota termasuk pengundangan peraturan da lam bentuk berita daerah oleh sekretaris daerah Kabupaten/Kota palinglama 15 hari sejak Peraturan Menteri ditetapkan.

Jasa Pembuatan NIB Oss Jakarta- Surabaya

08181-6828737 Jasa Pengurusan NIB Oss Risiko Rendah

 

Jasa pengurusan Nib Oss

OSS – Pendekatan Berbasis Risiko – Omnibus Law telah mengatur 11 Cluster Bidang Usaha di Indonesia : beberapa di antaranya terkait dengan topik kita hari ini tentang sistem OSS yang baru diluncurkan yang dikenal dengan OSS RBA (Risk Based Approach) , untuk lebih jelasnya hub. kami “Jasa Pembuatan NIB Oss dengan system terbaru ini yang berdasarkan Risk based Approach.

Pengembangan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha
⦁ Perizinan Usaha
⦁ Pekerjaan
⦁ Kerjasama dan Dukungan Usaha Kecil & Mikro
⦁ Dukungan Penelitian dan Inovasi
⦁ Penggunaan Lahan
⦁ Wilayah Ekonomi
⦁ Kemudahan melakukan bisnis
⦁ Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan PSN
⦁ Administrasi Pemerintahan
⦁ Pengenaan Sanksi
Proses Perizinan Risk Based Approach mengikuti ketentuan yang diatur dalam Omnibus Law Pasal 6 dan Pasal 7 (1) dan Pasal 7 (7) UU No. 11 tahun 2020. Pengembangan sistem baru ini membagi risiko menjadi 3 kategori : a. bisnis berisiko rendah; B. bisnis berisiko menengah dan c. bisnis berisiko tinggi. Pelaksanaan proses ini mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
NIB Oss – Penilaian Berbasis Risiko
Proses perijinan usaha diubah menjadi penilaian berbasis risiko dengan perijinan yang diterbitkan masing-masing Pendekatan, sebagaimana dinyatakan :Untuk NIB Usaha Berisiko Rendah, Nomor Induk Usaha berfungsi sebagai izin usaha lengkap untuk kegiatan operasional dan komersial untuk Usaha. Sedangkan untuk Usaha Menengah-Resiko Rendah, Nomor Induk Usaha harus diikuti dengan Sertifikat Standar berupa surat pernyataan yang dinyatakan langsung oleh pemilik usaha dan selanjutnya akan berlaku sebagai izin untuk kegiatan operasional dan komersial. (konsultasi gratis hub kami kontak Jasa Pengurusan NIB Oss pada situs ini )
Namun, untuk NIB Usaha Berisiko Menengah, persyaratan perizinan akan mengarahkan pemilik usaha untuk mendapatkan verifikasi oleh instansi pemerintah terkait sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial. Dan untuk Usaha Berisiko Tinggi, pemilik usaha wajib memiliki Izin Usaha (Izin Usaha) terkait sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial.
Penetapan Risiko tercantum dalam daftar Klasifikasi Usaha/KBLI. Sebelum mendirikan usaha, pemilik usaha terlebih dahulu harus mengikuti risiko yang telah ditentukan KBLI pilihannya. Lihat di bawah diagram alur penerbitan lisensi NIB OSS-RBA: atau kontak kami Jasa pembuatann NIB pada situs ini

Selain penerapan baru NIB OSS-RBA, Pemerintah juga mengeluarkan klasifikasi usaha baru untuk pembatasan penanaman modal, yang sebelumnya beberapa sektor dibatasi kepemilikannya oleh asing, kini dengan Perpres 10 Tahun 2021 banyak sektor yang terbuka. untuk 100% kepemilikan milik asing. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Penanaman Modal (DNI) dengan 350 sektor diperbolehkan untuk penanaman modal asing terbatas dan 20 sektor tertutup untuk penanaman modal asing. Tetapi. Peraturan Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) hanya memiliki 43 sektor untuk penanaman modal asing terbatas; yang akan membantu investor asing untuk memperluas kegiatan bisnis pilihan mereka di Indonesia.

Kesimpulannya, sangat penting bahwa semua pemilik bisnis memahami klasifikasi risiko melalui kegiatan bisnis yang mereka maksudkan dan sementara sistem OSS-RBA masih dalam pengembangan bahkan sampai hari ini, konsultan kami dapat memberikan panduan yang lebih menyeluruh tentang cara memperoleh lisensi bisnis yang diperlukan bagi Anda untuk menjelajahi pasar terbesar di Asia Tenggara. cari info terbaru dengan menghubungi Jasa pengurusan NIb yang teverifikasi dari kolega anda.

Kementerian Investasi akhirnya meluncurkan pada hari Senin sistem online single submission (NIB OSS RBA) yang diperbarui untuk memproses izin usaha NIB, setelah tiga penundaan berturut-turut sejak tanggal peluncuran awal pada bulan Juni dan setelah penonaktifan versi OSS sebelumnya pada 30 Juli. Versi terbaru mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dan mengurangi persyaratan administratif untuk bisnis yang dianggap “berisiko rendah”. Usaha tersebut hanya diwajibkan untuk memperoleh nomor induk (NIB) agar lebih paham mengenai NIB berbasis resiko rendah sam pai dengan tinggi hubungi kami pada menu Jasa Pengurusan NIB Oss dari situs ini.

NIB (OSS RBA) adalah perizinan baru yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi langsung dalam dan luar negeri, karena menggantikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh BKPM, yang dianggap kurang menguntungkan untuk menarik investasi langsung. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh OSS, kini Anda dapat mengajukan izin usaha baru (NIB) tanpa khawatir. 

Pengajuan NIB (OSS), dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Skema NIB OSS RBA mengkategorikan bisnis berdasarkan risiko mereka, apakah mereka termasuk dalam kategori “berisiko rendah”, “risiko menengah-rendah” atau “berisiko tinggi”. Bisnis “berisiko rendah” hanya perlu mendapatkan Nomor Identifikasi Bisnis (NIB RBA), di mana bisnis “berisiko menengah-rendah” mungkin perlu mendapatkan beberapa standar sertifikat penilaian mandiri. Sedangkan untuk usaha yang “berisiko tinggi” harus mendapatkan izin khusus yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait. NIB Oss
Hal ini akan membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempromosikan produk Indonesia ke seluruh dunia. jika anda mengalami kesulitan hub. jasa pengurusan nibterdekat dikota anda

Namun, karena beberapa industri yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi masih memerlukan izin khusus dari otoritas provinsi, risiko penyimpangan tetap besar. Masih ada ruang bagi pejabat yang berwenang untuk memperlambat proses dalam upaya memeras uang dari pelamar. Dampak dari mentalitas koruptif tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan ketimpangan karena kelompok elit bisnis yang memiliki sumber daya dan memiliki jaringan yang luas di dalam birokrasi dapat dengan mudah memperoleh izin tambahan dari kementerian atau pemerintah daerah. Untuk mencegah celah semacam itu dan membangun ekosistem bisnis yang lebih baik di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, menciptakan sistem perizinan digital transparan yang menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Peraturan No. 24 tahun 2018 (“GR 24/2018”) tentang Layanan Perizinan Usaha Terpadu Secara Elektronik. Sistem ini pertama kali direncanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Implementasi Bisnis dan diluncurkan sebagai upaya Pemerintah untuk mempercepat dan memfasilitasi layanan perizinan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan sistem perizinan Indonesia dengan menciptakan sistem layanan terintegrasi online sehingga semua aplikasi perizinan diproses melalui satu sistem online, dan dengan demikian mengurangi langkah-langkah birokrasi yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi bisnis, baik di tingkat lokal maupun nasional serta untuk mempromosikan transparansi. (NIB Risiko rendah, sedang, tinggi)

Setelah mengambil alih pada awal 2019 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang awalnya mengoperasikan sistem tersebut. BKPM sekarang sedang bersiap untuk meluncurkan versi terbaru dari sistem OSS (versi 1.1) sekitar tahun ini (2019), yang rinciannya akan diberikan dalam peraturan BKPM. Versi yang diperbarui ini diharapkan untuk memperbaiki sistem saat ini dengan, antara lain, menstandarisasi berbagai persyaratan dan prosedur untuk layanan perizinan melalui sistem OSS.

Kewajiban untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) RBA (Berbasis Resiko) diperlukan konsultasi dengan ahli kami Jasa pembuatan NIB yang profesional

Semua entitas bisnis yang ada dan baru, baik yang didirikan sebagai perusahaan lokal atau perusahaan investasi asing (perusahaan PMA), harus mengajukan NIB dan untuk mendaptkan NIB, anda bisa juga menghubungi “Jasa Pengurusan NIB, jika anda menenmuai kesuliyan dnan pengurusan NIB, jangka waktu NIB berlaku selama entitas bisnis tetap dalam bisnis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.  NIB berfungsi sebagai identitas entitas bisnis dan diperlukan untuk aplikasi untuk lisensi, izin, dan persetujuan bisnis. Uang muka tersebut juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), Nomor Pengenal Importir (API) dan hak akses Bea Cukai. Setelah memiliki NIB, sebuah badan usaha secara bersamaan terdaftar sebagai peserta dalam program jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja.

Siapa saja yang dapat menggunakan NIB  untuk mengurus perizinan berusaha?
Semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:
● Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
● Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
● Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS NIB

Kirimkan Izin Bisnis Baru anda kepada Jasa Pengurusan NIB yang terpercaya di Kota anda.

Apa yang harus dilakukan pertama kali?
Untuk mengajukan izin bisnis baru Anda bisa mencari Jasa Pembuatan NIB terdekat dikota anda, jika anda belum memahami tata cara pengajuan pengurusan NIB,  Nomor identifikasi tunggal ini, yang lebih dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha / NIB) adalah nomor registrasi 13 digit. Ini berfungsi sebagai identitas pemilik bisnis untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Setiap pemilik bisnis harus mendapatkan NIB terlebih dahulu sebelum mulai memproses semua izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya secara legal. jika anda kesulitan , anda dapat menghubungi Jasa Pembuatan NIB yang terpercaya.

Lisensi apa yang dikeluarkan di bawah sistem OSS RBA berbasis resiko ?
Ada dua izin utama yang diterbitkan di bawah sistem OSS, yaitu NIB Izin Usaha EFEKTIF (Business License) dan izin komersial atau operasional (Izin Komersial atau Operasional). Kedua lisensi utama yang disederhanakan ini memiliki fungsinya masing-masing. Sebelum pemilik usaha mulai beroperasi secara komersial, maka izin usaha harus dianggap sebagai izin prinsip untuk melakukan kegiatan persiapan.

Setelah itu badan usaha dapat melakukan registrasi di sistem NIB OSS dengan memasukkan NIK penanggung jawab atau direktur utama, beserta informasi lain sesuai Formulir Pendaftaran. Setelah langkah ini, NIB OSS akan mengirim dua email ke entitas bisnis yang berisi ID pengguna dan kata sandi akun OSS untuk pendaftaran dan verifikasi akun NIB OSS.

NIB  berlaku untuk bisnis individu dan non-individu. Artinya perusahaan lokal (PT Lokal), perusahaan penanaman modal asing (PT PMA), yayasan (yayasan), firma (firma atau CV), dll, dapatkan informasi Jasa Pengurusan NIB melalui referensi teman anda.

Izin Bisnis Baru

Prinsipnya, ada 3 (tiga) izin yang harus diperoleh perusahaan Indonesia melalui Sistem OSS:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah memenuhi persyaratan dan mengajukannya kepada Agen/Jasa Pengurusan/ pembuatan NIB , perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha – NIB Oss

  1. Izin Usaha NIB (Izin Usaha)

Setelah mendapatkan Agensi atau Jasa Pengurusan NIB yang ditunjuk, perusahaan harus mengajukan Izin Usaha. Izin Usaha akan diberikan jika perusahaan telah memenuhi komitmen mereka yang terdaftar dalam Sistem OSS seperti Izin Lokasi (Izin Lokasi), Izin Lokasi Perairan (Aquatic Location Permit), Izin Lingkungan (Izin Lingkungan) dan / atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Usaha berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Setelah diperoleh, perusahaan dapat melakukan pengadaan tanah, perluasan, pembangunan gedung, perekrutan pekerja, komisioning dan / atau produksi. Serupa dengan NIB, lisensi ini akan berlaku selama bisnis tersebut beroperasi.

Sistem NIB OSS merupakan konsep self assessment dimana kegagalan dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam Sistem NIB OSS akan mengakibatkan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Departemen terkait yang telah terhubung melalui Sistem NIB OSS harus memantau tanggung jawab perusahaan terhadap komitmen mereka. carilah info Jasa pengurusan NIB yang kredible dan dapat dipercaya

NIB OSS pada dasarnya adalah platform untuk proses perizinan usaha, sedangkan persyaratan pelaporan, seperti Laporan Penanaman Modal (LKPM) dan laporan kantor perwakilan, masih dalam pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk menghindari sanksi ketidakpatuhan (untuk hal tersebut dapat di konsultasikan kepada tenang ahli kami Jasa pembuatan nib oss), perusahaan harus terus memperbarui diri dengan persyaratan kepatuhan / pelaporan baru dari departemen terkait.

NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) –
NIB (Nomor Induk Berusaha) – Single Business Number
Sistem NIB OSS untuk sementara berada di bawah kewenangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), kemudian akan diambil alih oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada akhir 2018.
NIB OSS merupakan sistem baru yang digunakan untuk pengajuan aplikasi bisnis, (baik perusahaan non perseorangan, perusahaan perseorangan, kantor perwakilan seperti SIUP3A dan BUJK, dan badan usaha lainnya).

Perizinan utama yang dikeluarkan dalam NIB OSS ini adalah NIB (Single Business Number) dimana NIB ini berlaku sebagai TDP, Import Identification Number (API) dan Customs Access.
Namun, untuk izin perusahaan lain juga bisa diproses dalam sistem ini, seperti: izin usaha, izin operasional, dan jenis izin lainnya sesuai PP No. 24 tahun 2018.
Kami menyediakan layanan pengajuan NIB OSS dengan harga yang kompetitif. hubungi kami Jasa Pemmbuatan NIB yang sudah berpengalaman.
KBLI (Klasifikasi Bisnis di Indonesia)

KBLI Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Badan Online Single Submission (“OSS”) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Ditjen AHU”) mengeluarkan pengumuman bersama bahwa perseroan terbatas yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyesuaikan klasifikasi kegiatan usahanya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.

KBLI Indonesia Penyesuaian wajib ini berlaku karena situasi yang sedang berlangsung dimana Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) yang dikelola oleh Ditjen AHU dan sistem OSS yang dikelola oleh Badan OSS dirancang untuk saling berhubungan, dimana dalam memproses aplikasi untuk Bisnis Tunggal Angka (Nomor Induk Berusaha atau “NIB”), sistem OSS mengandalkan data perseroan terbatas yang tercatat dalam SABH. Namun, sistem OSS saat ini menggunakan KBLI 2017 sedangkan data yang tercatat di SAHB menggunakan KBLI versi sebelumnya. Ketidaksesuaian data ini mengakibatkan sistem OSS tidak dapat memproses aplikasi NIB. dengan senang hati membantu konsultasi gratis dengan tenaga ahli Jasa Pembuatan NIB oss

Sesuai Pengumuman Bersama, Ditjen AHU dan Badan OSS akan memproses permohonan dan menerbitkan NIB untuk perseroan terbatas yang maksud, tujuan, dan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan KBLI 2017, dengan ketentuan perusahaan tersebut wajib menyesuaikan maksud, tujuan, dan kegiatan usahanya agar sesuai dengan KBLI 2017. Untuk entitas baru harus memastikan mengikuti KBLI ini selama proses pendaftaran

Sekarang Anda bisa mengajukan izin usaha baru Anda dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Biro/ Jasa Pengurusan NIB yang jujur.  Semoga informasi ini bermanfaat!

Jasa Pengurusan NIB, Jasa Pembuatan NIB Oss

  1. jasa pengurusan nib
  2. jasa pembuatan nib
  3. biaya pengurusan nib
  4. jasa pengurusan oss
  5. biro jasa nib
  6. jasa pengurusan nib oss
  7. jasa urus nib
  8. biaya pembuatan nib di notaris
  9. biaya jasa pengurusan oss
  10. biro jasa pengurusan nib
  11. biaya jasa pengurusan nib
  12. Jasa Pengurusan NIB Risiko rendah
  13. Jasa Pengurusan NIB Risiko sedang
  14. Jasa Pembuatan NIB Risiko sedang tinggi
  15. Jasa Pengurusan NIB Kkpr Berisiko Tinggi
  16. Jasa Pengurusan NIB PT Perorangan
  17. Jasa Pengurusan NIB PB UMKU
  18. JASA URUS NIB OSS Berbasis Resiko
  19. jasa pengurusan nib jakarta
  20. biaya pembuatan nib perorangan
  21. biaya pengurusan nib
  22. kantor pembuatan nib
  23. jasa pembuatan nib perorangan
  24. jasa pengurusan nib surabaya
  25. jasa oss
  26. biaya pembuatan nib oss
  27. Biaya Jasa Pengurusan NIB Jakarta
  28. Biaya Jasa Pengurusan NIB Bandung
  29. Biaya Jasa Pengurusan NIB Bekasi
  30. Biaya Jasa Pengurusan NIB Tangerang
  31. Biaya Jasa Pengurusan NIB Semarang
  32. Biaya Jasa Pengurusan NIB Depok
  33. Biaya Jasa Pengurusan NIB Papua
  34. Biaya Jasa Pengurusan NIB Nabire
  35. Biaya Jasa Pengurusan NIB Sorong