Jasa Pengurusan NIB Hak Akses Pabean

Jasa Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) se Indonesia

Selamat datang !,  terimakasih telah berkunjung disitus terpercaya milik PT. Masterpiece Jasa, PT. Masatepiece jasa adalah perusahaan berbadan hukum berkedudukan di Jakarta Pusat, fokus menerima dan melayani pengurusan perijinan salah satunya ialah Jasa Pengurusan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan.,) :

Berikut kami ulas mengenai  NIB/NIK :

Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disebut NIK, adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Bea dan Cukai kepada importir, eksportir, ppjk dan pengangkut yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan degan sistem kepabeanan.

Penelitian meliputi penelitian administrasi dan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran tentang :

  1. eksistensi
  2. identitas penanggung jawab
  3. jenis usaha
  4. kepastian penyelenggaraan pembukuan

NIK dapat diblokir apabila :

  1. dalam jangka waktu 12 bulan berturut turut importir kepemikan NIK tidak melakukan kegiatan Impor.
  2. dari hasil penelitian kembali ditemukan : – eksistensi tidak sesuai dengan pemeberitahuan, identitas pengurus dan penanggung jawab tidak sesuai dengan pembertitahuan.
  3. API (angka pengenal importir) sudah habis masa berlakunya.
  4. tidak menyelenggarakan pembukuan

Direktur jenderal memberitahukan tindakan pemblokiran kepada Importir disertai dengan alasan yang jelas :

NIK dicabut apababila :

  1. importir melakukan pekanggaran ketentuan pidana menurut UU Kepabeanan, cukai dan perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. dalam waktu 3 bulan setelah pemblokiran NIK karena alasan, importir tidak memperbaiki dokumen.
  3. Sertifikat API dicabut.
  4. diminta oleh instansi penerbitan API.
  5. importir dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Berikut Syarat Registrasi NIK Kepabeanan sedikitnya melampirkan :


  1. Copy Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
    serta SK kehakiman (tersusun baik  semua halaman dan tebaca jelas tidak terpotong) wajib
  2. Scand Asli Domisili perusahaan yang masih berlaku (terbaca jelas) wajib
  3. Scand Asli Npwp perusahaan (terbaca jelas nomor Npwp serta alamat pada Npwp mengikuti alamat domisili prusahaan) wajib
  4. Foto copy Npwp Pribadi Penanggungjawab perusahaan (terlihat jelas nomor npwp pribadi , alamat sesuai dengan nomor identitas pada KTP) wajib
  5. Scand Asli  SIUP/ (SP_PMA I dan Perubahan2nya/ jika PMA) +
    TDP (terlihat baik dan terbca jelas) wajib
  6. Foto copy KTP/ IMTA/ KITAS Penanggung jawab (terbaca dengan jelas) wajib
  7. Foto copy Passport penandatanganan API (jika PMA) wajib
  8. Foto copy sewa menyewa/kontrak, (milik Sendiri) (terbaca jelas) wajib
  9. Laporan Pembukuan/Keuangan, laporan keuangan perusahaanyang baik dan benar mempercepat dan mempermudah proses registrasi NIK

Note : Scand asli bisa langsung dikirim ke masterpiecejasa@gmail.com

Syarat Izin Impor Barang

Syarat ijin impor barang sedikitnya memiliki :

NIB ( Nomor Induk Berusaha)

API (Angka pengenal Importir)
NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)
NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus)
IMPORTIR TERDAFTAR PRODUK TERTENTU (IT-PT)

Syarat tambahan :

a. Akta Pendirian Perusahaan.
b. Daftar Barang dan bahan dan Disket (soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM).
c. NPWP.
a. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
b. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
d. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
e. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industri pengolahan;
f. Kalkulasi Penggunaan Barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama.
g. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan.
h. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) atas impor mesin yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktoran Jenderal Bea dan Cukai dan faktur pembelian mesin dalam negeri.
i. Surat Rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan untuk barang dan bahan untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).
j. Data Teknis atau brosur barang dan bahan.
k. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk (SP Pabean) dan atau Izin Usaha.
l. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
m. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
n. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

Jasa Pengurusan SIUP On Line

Mengurus Siup besar, Siup menengah dan Siup kecil sejabodetabek.

Izin usaha adalah izin yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah yang memungkinkan individu atau perusahaan untuk melakukan bisnis dalam yurisdiksi geografis pemerintah. Ini adalah otorisasi untuk memulai bisnis yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat.  Suatu yurisdiksi tunggal sering membutuhkan beberapa lisensi yang dikeluarkan oleh beberapa departemen dan lembaga pemerintah.

Lisensi bisnis bervariasi antar negara, negara bagian, dan kotamadya setempat. Sering ada banyak lisensi, registrasi, dan sertifikasi yang diperlukan untuk melakukan bisnis di satu lokasi.

Biasanya, aktivitas bisnis perusahaan dan lokasi fisik (alamat) menentukan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi secara sah. Faktor penentu lainnya mungkin termasuk jumlah karyawan dan bentuk kepemilikan bisnis, seperti pemilik tunggal atau perusahaan.

Instansi pemerintah dapat melakukan atau menutup operasi bisnis tanpa lisensi bisnis yang diperlukan.
PERSYARATAN LISENSI PERDAGANGAN DI INDONSIA
Lisensi perdagangan adalah cara untuk mengatur bisnis tertentu dari suatu wilayah tertentu. Ini diatur untuk memastikan bahwa warga negara tidak dirugikan oleh Bahaya Kesehatan & Gangguan oleh perdagangan yang tidak benar.

Lisensi perdagangan adalah sarana untuk memastikan bahwa cara dan lokasi di mana bisnis sedang dijalankan sesuai dengan aturan, standar, dan pedoman keselamatan yang relevan. Ketentuan lisensi perdagangan ditetapkan oleh pemerintah  untuk memantau dan mengatur perdagangan di dalam kota. Ini dikeluarkan oleh perusahaan kota tempat di mana bisnis berada.

Lisensi perdagangan adalah izin untuk melakukan perdagangan atau bisnis tertentu di tempat yang telah dikeluarkannya. Setiap perdagangan yang tidak sah adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan hukuman yang cukup besar dan penuntutan selanjutnya. Pemilik bisnis harus mengajukan permohonan untuk lisensi perdagangan jika diperlukan di area tertentu tanpa penundaan.

Aplikasi harus dibuat sebelum dimulainya kegiatan. Namun, beberapa pemerintah negara bagian mengizinkan waktu bulan untuk mencari lisensi perdagangan. Lisensi yang pernah diterbitkan membutuhkan pembaruan berkala setiap tahun. Permohonan untuk pembaruan harus diajukan setidaknya 30 hari sebelum berakhirnya lisensi. Proses pendaftaran izin perdagangan sering kali memakan waktu dan proses yang mahal.

TDP PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Salah satu keputusan pertama yang perlu Anda buat ketika Anda akan mengatur bisnis Anda adalah format legal apa yang ingin Anda operasikan. Ini adalah salah satu keputusan terpenting yang perlu Anda ambil pada tahap awal karena akan menentukan bagaimana Anda akan menjalankan bisnis Anda.

Jenis format hukum yang Anda pilih bergantung pada jenis bisnis apa yang akan Anda tetapkan dan sektor industri apa yang akan Anda operasikan. Selain itu, juga tergantung pada jumlah orang yang menginvestasikan uang dalam usaha baru.

Opsi pendaftaran yang memungkinkan adalah:

Bekerja sendiri

Kemitraan

Perseroan Terbatas (Ltd)

Koperasi

Bisnis Pertama dapat memberikan informasi tentang formalitas yang terkait dengan mendaftarkan bisnis Anda.

BEKERJA SENDIRI

Apa yang perlu dilakukan?

Dimulainya formulir kerja untuk orang yang bekerja sendiri harus dikirim baik melalui Jobsplus atau melalui eForm dengan mengikuti tautan ini. Atau pelamar bisa datang ke kantor pertama Bisnis. Untuk informasi lebih lanjut tentang formulir yang akan dikirim silakan merujuk ke situs web Jobplus di sini.

Dokumen apa yang perlu saya bawa untuk saya daftarkan sebagai wiraswasta melalui Bisnis Pertama?

Anda harus mendapatkan Nomor Jaminan Sosial Anda

Kartu Identitas Anda atau Paspor

Ketentuan Umum

terdaftar sebagai orang yang bekerja sendiri;

beroperasi dari alamat terdaftar dan memenuhi semua persyaratan lain yang biasanya diperlukan dari wiraswasta Malta, termasuk semua hal yang berkaitan dengan pendaftaran dan perpajakan; dan

memiliki kemampuan untuk mendukung dirinya dan tanggungan seperti yang mungkin menyertainya.

KEMITRAAN YANG TIDAK TERDAFTAR

Orang-orang yang ingin membentuk kemitraan adalah untuk menciptakan ‘Akta Kemitraan’ melalui notaris. Setelah selesai, mitra harus terdaftar secara individual dengan Jobsplus sebagai wiraswasta. Untuk informasi lebih lanjut klik di sini atau kirimkan aplikasi secara online. Perhatikan bahwa untuk menggunakan aplikasi online, seseorang harus masuk ke portal Jobsplus terlebih dahulu. Setelah itu, para mitra harus menyerahkan formulir Pendaftaran Kemitraan termasuk salinan Akta Kemitraan untuk mendapatkan nomor Pajak Penghasilan. Selanjutnya formulir aplikasi PPN harus diisi oleh salah satu mitra; namun kedua mitra harus mengisi formulir Pendaftaran Kemitraan. Kemitraan dapat memulai perdagangan selama izin dan registrasi yang diperlukan telah dilakukan.

KEMITRAAN PERUSAHAAN TERDAFTAR ( TDP )

Berbagai jenis kemitraan komersial:

(a) Kumpulkan Kolektif Kemitraan En Nom;

(b) Kemitraan En Commandite; dan

(c) Perseroan Terbatas.

Jasa Pembuatan PT murah di Jakarta

Selamat Datang di Portal Biro Jasa pengurusan izin usaha, terima kasih telah berkunjung disitus PT. Masterpiece Jasa, PT. Masterpiece Jasa adalah Biro jasa berbadan Hukum yang berkedudukan di Jakarta Pusat, bergerak dalam bidang pengurusan perijinan diwilayah Jakarta dan sekitarnya fokus melayani pengurusan izin usaha baik Izin usaha perorangan, badan hukum maupun non badan hukum, jasa layanan yang tersedia diperusahaan ini antara lain Jasa Pembikinan/ pembuatan PT, Cv, PMA, Pengurusan domisili, siup, tdp, api, nik, kadin, keagenan, label, siujk. etc

Berikut ulasan mengenai ketentuan Anggaran dasar perseroaan (PT) dan perubahannya :

Anggaran dasat PT memuat sekurang kurangnya :

  1. nama dn tempt kedudukan PT
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT
  3. jangka waktu berdirinya PT
  4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
  5. Anggaran dasar tidak boleh memuat :
  • ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham
  • ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain

PT (perseroan) tidak boleh memakai nama yang :

  • telah dipakai secara sah oleh PT (perseroan)lain atau sama pada pokoknya dengan nama PT lain.
  • bertentangan dengan ketertiban umum.
  • sama atau mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan
  • tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan PT saja tanpa nama diri.
  • mempunya arti sebagai PT, badan hukum atau persekutuan perdata.
  • Nama PT harus didahului dengan frase “perseroan terbatas” atau disingkat “PT”
  • dalam hal PT terbuka selain berlaku ketentuan pada akhir nama PT ditambah kata singkat “tbk”
  • PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan (PT) sesuai dengan peraturan UU.
  • PT yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria PT publik sesuai dengan ketentuan peraturan UU dibidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
  • Direksi PT wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan UU dibidang pasar modal.

Perubahan anggaran dasar mengenai status PT yang tertutup menjadi PT terbuka mulai berlaku sejak tanggal :

  • Efektif pernyataan pendaftaran yg diajukan kpd lembaga pengawas dibidang pasar modal bagi PT publik atau :
  • dilaksanakan penawaran umum bagi PT yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas dibidang pasar modal untuk melakukan penawaran saham sesuai dengan ketentuan peraturan UU dibidang pasar modal
  • dalam hal pernyataan pendaftaran PT tidak menjadi efektif atau PT yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, PT harus mengubah kembali anggaran dasarnya  dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Modal Saham PT :

  1. Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham
  2. Modal dasar PT paling sedikit Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)
  3. UU yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal PT yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar.
  4. Perubahan besarnya modal dasar ditetapkan dengan peraturan pemerintah
  5. Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
  6. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
  • Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh PT (perseroan)#penjelasan pasal 34 ayat 1, UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Syarat bikin PT PMA :

  1. Copy Paspor bagi pemegang saham WNA termasuk alamat di luar negeri ( terbaca jelas nama, tempat diterbitkan, masa berlaku paspor, copy tidak buram tidak terpotong)
  2. Copy Article of Association ( Anggaran Dasar) Perusahaan Asing termasuk alamatnya ( jika pemegang saham Badan Hukum Asing ) (PMA) (terbaca jelas tidak buram tidak teringgal 1 halamanpun dan tidak terpotong)
  3. Copy KTP + NPWP Pribadi bagi pemegang saham WNI (jelas terbaca nama, alamat, nomot KTP dan No. Npwp alamat sesuai antara ktp dan npwp)
  4. Copy Identitas ( KTP/ Paspor) anggota Direktur dan Komisaris (terlihat jelas tidak buram)
  5. Perjanjian sewa-menyewa gedung/ kantor (jelas terbaca masa belaku minimal 1 tahun)
  6. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung.
  7. Nama Perusahaan, Alamat dan Nomor Telepon Kantor, Bidang Usaha, Modal Perseroan, Komposisi Saham, Susunan direksi dan Komisaris

Alur Proses Pengurusan PT :

  1. Pesan Nama
  2. Pembuatan Minuta AKta
  3. TTd akta minuta
  4. Pembuatan AKta Pendirian Perusahaan
  5. Pembuatan domisili Perusahaan
  6. Pembuatan Npwp Perusahaan
  7. Pembuatan SIUP
  8. Pembuatatan TDP
  9. Penerbitan SK Pengesahan Kehakiman (BNRI)