Jasa Pembuatan/ Pengurusan IUJK

“HAL YANG PERLU DIKETAHUI UNTUK PERUSAHAAN DIBIDANG KONSTRUKSI” Jika bisnis konstruksi dilakukan oleh badan usaha Indonesia (termasuk untuk PT PMA), diperlukan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). SBU diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) melalui asosiasi konstruksi yang ditunjuk oleh LPJK sebagai wakilnya. Untuk badan usaha lokal, IUJK dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota untuk perusahaan lokal. Untuk PT PMA, ini diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Jika bisnis konstruksi dilakukan oleh kantor perwakilan BUJKA, lisensi yang relevan harus diperoleh dari BKPM.
Profesional konstruksi harus mendapatkan Sertifikat Kompetensi Kerja, berdasarkan Undang-undang Konstruksi. Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh setelah lulus tes kompetensi dan dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesional yang relevan.
Lisensi dan persetujuan lainnya untuk proyek

Lisensi yang harus diperoleh sebelum konstruksi proyek dimulai meliputi:

Izin Pemanfaatan Tanah (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah)
Izin Mendirikan Bangunan
Izin Lingkungan
Persetujuan dan rekomendasi teknis juga harus diperoleh dari lembaga pemerintah terkait. Lisensi, persetujuan, dan rekomendasi ini umumnya diperoleh dari pemerintah daerah. Mungkin ada sedikit perbedaan dalam lisensi, persetujuan dan / atau rekomendasi yang diperlukan dari daerah ke daerah, karena perbedaan dalam ketentuan peraturan pemerintah daerah terkait dan kebijakan yang diadopsi.

Selama pekerjaan konstruksi, beberapa lisensi yang diperlukan mengharuskan pemegang lisensi untuk menyerahkan laporan berkala kepada otoritas regional terkait. Sebagai contoh, setelah penerbitan IUJK, PT PMA harus menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (umumnya dikenal sebagai LKPM) setiap semester pada kegiatan investasinya. Jika ada perubahan dalam desain atau tata letak konstruksi, lisensi mungkin perlu diperbarui atau direvisi.

Dalam penyelesaian

Di beberapa daerah, Sertifikat Kelaikan Fungsi diperlukan setelah selesainya pembangunan. Pemerintah daerah juga dapat mengenakan persyaratan pelaporan berkala dan melakukan inspeksi berkala untuk memantau fasilitas / bangunan yang sedang dibangun