Khusus Jasa Pengurusan SIUJPT Jakarta Raya

Jasa Pembuatan SIUJPT Moda Trans Darat, Laut, Udara

Persyaratan untuk mendapatkan SIUJPT (Izin Usaha) Jasa Pengurusan Transportasi (Jasa Pengurusan Transportasi)
Kamu di sini:


Persyaratan untuk mendapatkan Izin Usaha…SIUJPT


Persyaratan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Jasa Manajemen Transportasi (Jasa Pengurusan Transportasi SIUJPT) Bagi Perusahaan Patungan dan Penanaman Modal Asing (PMA – Penanaman Modal Asing) dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) adalah sebagai berikut:

Persyaratan Administrasi SIUJPT :

  1. Surat lamaran ditujukan kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)
  2. Fotokopi Anggaran Dasar (Akta Pendirian Perusahaan) dan Akta Pendirian (SK Kehakiman) Perusahaan
  3. Bukti penyetoran dan penyertaan modal 25% dari modal dasar atau Laporan Pemeriksaan Keuangan perusahaan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mengesahkan penyetoran.
  4. Fotokopi NPWP Perusahaan dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT-Surat Keterangan Terdaftar)
  5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan (Surat Keterangan Domisili)
  6. Fotokopi Izin Prinsip Perusahaan (Izin Prinsip) yang diterbitkan oleh BKPM dengan rencana investasi minimal US$ 4.000.000
  7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP-Tanda Daftar Perusahaan)
  8. Fotokopi Izin Tinggal Terbatas (KITAS-Izin Tinggal Terbatas) Pemegang Saham Asing/Direksi/Komisaris perusahaan
  9. Fotokopi Surat Izin Kerja (IMTA-Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) Tenaga Kerja Asing perusahaan.
  10. Sertifikat Tenaga Ahli Tenaga Kerja Indonesia (S1 bidang Navigasi/Maritim/Penerbangan/Transportasi/IATA Diploma/Ijazah FIATA, Magister Logistik/Sertifikat Kepabeanan/Kepelabuhanan)
  11. Surat rekomendasi dari Penyelenggara Pelabuhan setempat dan/atau otoritas angkutan lainnya untuk provinsi yang tidak memiliki pelabuhan dan dari asosiasi di bidang Jasa Pengelola Transportasi dan Logistik yang terdaftar di Kamar Dagang (KADIN)
    Persyaratan teknis:

Ruang Kantor Fisik (Dimiliki oleh perusahaan atau disewa)
Sistem perangkat lunak dan perangkat keras milik sendiri serta Sistem Informasi Transportasi Terpadu untuk manajemen transportasi darat / laut / udara / kereta api.

Melakukan Pelayanan Manajemen Transportasi hanya ke Bandara Kuala Namu, Soekarno Hatta, Juanda, Hasanuddin, I Gusti Ngurah Rai, dan Pelabuhan Utama Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar.
Pemohon bertanggung jawab penuh atas keabsahan dokumen yang disertakan dengan aplikasi.

Pemerintah DKI Jakarta pada Selasa meluncurkan layanan satu hari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 66 dokumen untuk memotong birokrasi dan meningkatkan layanan kota. Kepala Badan PTSP yang baru dilantik Edy Junaedi Harahap mengatakan, layanan baru satu hari ini akan sangat membantu warga kota, khususnya dunia usaha. “PTSP didirikan untuk melayani warga dengan cepat. Dengan semangat itu, kami mulai berinovasi untuk memotong birokrasi.
Jadi, mulai hari ini kami akan menerapkan one day service kami,” kata Edy saat peluncuran layanan di kantor kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. PTSP bertanggung jawab atas 518 jenis dokumen, baik izin maupun non-izin. Namun, layanan satu hari tersebut saat ini hanya mampu menangani 66 jenis dokumen. Edy mengatakan, 66 dokumen tersebut antara lain dokumen Rencana

Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), perpanjangan Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK), Surat Izin Usaha Jasa Manajemen Transportasi (SIUJPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), antara lain.
“Kami telah menyederhanakan dan memotong beberapa proses untuk mendapatkan 66 dokumen sehingga dapat diperoleh hanya dalam satu hari. Misalnya, sebelumnya butuh 10 hari untuk mendapatkan SIUJK dan SIUJPT, dan delapan hari untuk IMTA. Namun, kami telah menyederhanakan prosesnya sehingga izin ini dapat diproses dalam satu hari, ”katanya. Edy mengatakan, setiap izin memiliki persyaratan tertentu. Misalnya, kata dia, RPTKA, IMTA, SIUJK dan SIUJPT hanya bisa diterbitkan oleh PTSP provinsi yang bertempat di Balai Kota. Sementara itu, SIUP dapat diterbitkan oleh kantor PTSP kota, kabupaten atau kecamatan tergantung pada ukuran perusahaan.