Jasa urus Rekomendasi BKPM u/ TKA

MASTERPIECE JASA, Membantu mengurus Surat Rekomendasi untuk Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing

JASA PENGURUSAN REKOMENDASI BKPM

JASA PEMBUATAN REKOMENDASI BKPM

AGEN PENGURUSAN REKOMENDASI KITAS

JASA PENGURUSABREKOMENDASI KITAS

JASA BIKIN REKOMENDASI BKPM UNTUK TKA BARU

JASA MENGURUS REKOMENDASI BKPM UNTUK PEKERJA WNA

Pada Era pandemic Covid 19 saat ini, Surat Rekomendasi BKPM untuk KITAS WNA adalah salah satu syarat untuk Mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Normal Baru sangat dibutuhkan perusahaan pengguna tenaga kerja asing.


Layanan Imigrasi dan Relokasi21 Agustus 2020Sekretarial
Di awal wabah Covid-19 di Indonesia, pemerintah segera memberlakukan larangan lalu lintas Orang Asing termasuk Tenaga Kerja Asing (TKA) melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permenkumham 11) / 2020). Peraturan ini melarang warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia dengan beberapa pengecualian.

Dalam Permenkumham 11/2020, WNA yang dibebaskan masuk Indonesia saat Pandemi Covid 19 adalah:

Orang Asing pemegang KITAS Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
Orang Asing pemegang Visa Diplomatik dan Visa Dinas;
Orang Asing pemegang Izin Tinggal Diplomatik dan Izin Tinggal Resmi;
Bantuan medis dan personel pendukung, makanan dan alasan kemanusiaan;
Kru alat angkut; dan
Orang asing yang akan mengerjakan proyek strategis nasional.
Sejak awal April, aturan pelarangan orang asing masih berlaku hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha karena banyaknya proyek penting yang tertunda hingga membutuhkan bantuan tenaga ahli asing. Setelah 3 bulan melarang orang asing masuk wilayah Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama-sama membuat kesepakatan terkait tata cara mendatangkan pekerja asing selama Pandemi Covid-19.

BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama-sama membuat Perjanjian Dukungan Penggunaan Tenaga Kerja Asing selama Pandemi Covid-19. Kesepakatan tersebut merumuskan prosedur dan persyaratan baru yang harus dipenuhi perseroan jika ingin mendatangkan TKA saat Pandemi Covid-19 akan mendapat Rekomendasi Tertulis dari BKPM. Berikut ini adalah hal penting yang perlu diketahui terkait Rekomendasi BKPM untuk Mendatangkan Tenaga Kerja Asing.

Diperlukan untuk Memproses Semua Dokumen Izin Tenaga Kerja Asing
Rekomendasi BKPM diperlukan sejak tahap awal pengurusan izin TKA yaitu RPTKA. Sampai tahap akhir kapan orang asing akan masuk ke Indonesia. Surat Rekomendasi BKPM ini akan memberikan tembusan kepada instansi terkait untuk memberikan persetujuan dan izin kepada Perusahaan untuk mendatangkan Tenaga Kerja Asing. Lembaga-lembaga tersebut adalah Direktur Jenderal Binapenta dan Kementerian Ketenagakerjaan, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktur Izin Tinggal dan Direktur Pengawasan Penegakan Keimigrasian, dan Direktur Pengendalian Penggunaan Asing. Pekerja di Kementerian Tenaga Kerja.

Berlaku untuk TKA pemegang Visa dan Pekerja Kitas
Rekomendasi BKPM diperlukan tidak hanya untuk mendatangkan TKA, akan tetapi bagi WNA yang akan masuk ke Indonesia untuk keperluan business talk menggunakan Visa Bisnis, maka perusahaan di Indonesia yang menjamin atau mengundang harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari BKPM.

Tidak ada batasan minimum dan jumlah maksimum orang asing yang akan dibawa masuk
Surat rekomendasi BKPM diperlukan untuk semua perusahaan yang akan mendatangkan TKA berapa pun jumlah TKA yang akan didatangkan. Namun jika jumlah TKA yang akan didatangkan lebih dari 500 orang, maka melalui rekomendasi ini BKPM akan memberikan surat pemberitahuan kepada DPMPTSP dan tembusan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Dirjen Imigrasi.

Alur Proses Mendapatkan Rekomendasi BKPM
Proses Rekomendasi BKPM
Perusahaan / pemohon mengajukan Dokumen Aplikasi untuk Perwakilan Perusahaan dan / atau
Tenaga Ahli Tenaga Kerja Asing (dokumen lamaran) yang terdiri dari:
Sebuah. Dokumen lamaran ditujukan kepada Kepala BKPM;
b. Dokumen lamaran ditandatangani oleh pejabat tertinggi perusahaan (Presiden Direktur / Ketua / Direktur / CEO);
c. Rincian kontak penanggung jawab dokumen aplikasi (nomor ponsel);
d. Pernyataan tujuan mendatangkan perwakilan perusahaan dan / atau tenaga ahli asing
pekerja selama pandemi Covid-19;
e. Rincian pelaksanaan kegiatan investasi (total investasi, lokasi proyek);
f. Rencana Mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia;
g. Kredensial perwakilan perusahaan dan / atau tenaga ahli asing yang terdiri dari
Nama, Nomor Paspor, Kewarganegaraan, Jabatan dan / atau departemen sesuai dengan hukum yang berlaku;
h. Perjanjian untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19;
dalam bentuk hardcopy kepada Kantor Tata Usaha BKPM (Kantor BKPM, Gedung Ismail Saleh Lantai 2, Jl. Gatot Subroto Kav. 44, Jakarta Selatan) dan diberikan tanda terima atas dokumen lamaran yang diajukan;
Kantor Tata Usaha BKPM mencatat dokumen lamaran dalam surat yang diterima
buku besar dan menyimpan dokumen dalam bentuk hardcopy dengan memeriksa th