Jasa Perpanjang Api |Pengurusan API

PT. MASTERPIECE JASA, 0811-6828737

Salah satu hal terpenting yang dibutuhkan siapa pun yang ingin memulai bisnis di Indonesia dan mengimpor barang ke dalam negeri adalah izin usaha impor (API ). Kami Jasa Perpanjang API siap membantu masalah importasi anda

Tanpa izin usaha impor (API), Anda tidak akan bisa melewati bea cukai. Terlepas dari seberapa kecil atau besar kiriman Anda, Anda harus mengajukan izin khusus ini sebelum mengimpor barang ke Indonesia.

Anda benar-benar tidak ingin menunggu hingga menit terakhir untuk mengetahui semua tentang persyaratan izin API impor. Selain itu, Anda harus mengetahui sebelumnya izin impor bisnis apa yang sesuai dengan bisnis Anda dan bagaimana cara mendapatkan API, Pada tahun 2017, Indonesia merupakan ekonomi terbesar ke-8 di dunia berdasarkan paritas daya beli. Setiap tahun selama dekade terakhir, itu tumbuh rata-rata 5%. Dan dengan bantuan pertumbuhan ekonomi yang konsisten ini, dan sumber daya alam yang berlimpah seperti gas alam, minyak mentah, bahan bakar, dan bahan makanan, Indonesia telah berhasil masuk ke dalam status berpenghasilan menengah ke atas.

Perdagangan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dengan nilai gabungan ekspor dan impor setara dengan 37% dari PDB. Indonesia juga dikenal dengan banyaknya barang impor yang kemudian diekspor kembali ke negara tetangga.

Perlu juga dicatat bahwa dalam upaya untuk lebih memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian reformasi untuk menghilangkan persyaratan yang tidak perlu untuk beberapa kebijakan. hubungi Jasa perpanjang API yang sudah terverifikasi melalu kolega anda

Hasilnya jelas merupakan kabar baik bagi sebagian besar ekspatriat termasuk importir – lebih dari 31% proses perizinan dan prosedur pemeriksaan yang tidak relevan dibatalkan di Kementerian Perdagangan (MOT), melamar ke lebih dari 15 entitas pemerintah dan kementerian perizinan.

Apakah API  Izin Usaha Impor di Indonesia itu?
Secara umum, API izin usaha impor di Indonesia digunakan untuk mengontrol izin impor, dan juga barang-barang impor, ke Indonesia. Lisensi khusus ini merupakan penghalang non-tarif bagi Indonesia untuk melindungi ekonomi dan produsen lokal, dengan menetapkan pembatasan jumlah barang yang diimpor.

Banyak importir di Indonesia mewakili beberapa produsen dan perusahaan produk asing. Seringkali, perusahaan luar negeri akan menjalin hubungan dekat dengan importir Indonesia yang memungkinkan dua entitas beroperasi sebagai satu, melalui izin usaha impor.

API = Izin Ekspor Impor Yang Harus Dimiliki Perusahaan Anda

Berbagai Jenis Izin Usaha Impor di Indonesia
Sesuai peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Nomor Pengenal Impor (API) wajib bagi perusahaan yang ingin mengimpor barang ke Indonesia.

Semua aktivitas impor dilarang tanpa API, karena API berfungsi sebagai catatan dalam database importir dan aktivitas impor mereka. Semua importir di Indonesia diharuskan memiliki API, dan jenis API bergantung pada tujuan penggunaan barang impor.

Ada dua jenis utama API: Lisensi Impor Umum (API-U) atau Lisensi Impor Produsen (API-P). Perlu diketahui juga bahwa mulai 1 Januari 2016, Kementerian Perhubungan mengeluarkan dua peraturan izin impor baru, dan perubahan signifikan telah dilakukan di bawah Permendag Nomor 70/2015. hubungi Jasa Perpanjang API yang bertanggung Jawab

General Import License API-U (Angka Pengenal Impor Umum)
Sesuai dengan namanya, izin usaha impor ini memperbolehkan perusahaan dagang untuk mengimpor barang yang digunakan untuk keperluan perdagangan umum di Indonesia.

Sebelumnya, perusahaan dengan API-U hanya dapat mengimpor satu kelompok barang tertentu yang ditentukan di bawah Peraturan Perdagangan (bagian dalam Lampiran 1). Namun, sekarang dengan amandemen tersebut, pemegang API-U dapat mengimpor item di bawah beberapa bagian lain dengan kode HS.

Selain itu, importir dengan API-U tidak perlu lagi menjalin hubungan khusus dengan pemasok luar negeri seperti dulu. Hubungan khusus ini dulunya diperlukan dan dibangun melalui beberapa perjanjian seperti perjanjian pemasok, perjanjian keagenan atau distributor, kendali bersama atas kegiatan ekonomi, dll.

Producer Import License API-P (Angka Pengenal Impor Produsen)
API-P memberi perusahaan industri hak untuk mengimpor barang yang hanya akan digunakan untuk keperluan internal mereka sendiri. Barang impor di bawah API-P adalah bahan baku, barang modal, dan bahan penolong, untuk diolah lebih lanjut atau digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dan operasional.

Berdasarkan Peraturan Perdagangan, barang industri yang diimpor atau barang jadi di bawah API-P dilarang keras untuk dijual langsung atau dialihkan kepada pihak ketiga. Ada dua pengecualian. Barang impor tersebut hanya dapat dialihkan ke pihak lain dengan fasilitas pembebasan bea masuk. Selanjutnya, perusahaan harus menunjukkannya, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan kami Jasa perpanjang api yang sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun

Angka Pengenal Impor (API) Indonesia – Tinjauan
Nomor Impor API-PImport ID Perusahaan Perdagangan IndonesiaAPI-U API TradeImpor & Ekspor EksporImpor
Angka Pengenal Impor (API) diperlukan dalam hal suatu perusahaan ingin memasukkan barang ke dalam wilayah Indonesia. Tanpa nomor tersebut perusahaan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan impor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 (Perdagangan). jenis API berdasarkan tujuan penggunaan produk yang diimpor.

JENIS NOMOR IDENTIFIKASI IMPOR DI INDONESIA
Ada dua jenis Nomor Pengenal Impor:

1. API-U (umum), yaitu nomor pengenal impor yang berlaku bagi perusahaan yang ingin mengimpor barang tertentu untuk tujuan perdagangan umum; dan
2. API-P (produksi), yaitu nomor pengenal impor yang berlaku bagi perusahaan yang ingin mengimpor barang untuk digunakan sendiri.
Seorang importir hanya dapat memiliki satu jenis API.
IMPOR KE INDONESIA BERDASARKAN API-U
Perusahaan yang telah memperoleh nomor pengenal impor berupa API-U hanya dapat mengimpor satu kelompok barang sebagaimana diatur dalam bagian lampiran 1 Peraturan Perdagangan. Pengecualian untuk pembatasan di atas dibuat untuk perusahaan pengimpor yang:
1. memiliki hubungan khusus dengan pemasok luar negeri. Hubungan khusus dapat diperoleh melalui hal berikut:
a) kesepakatan untuk berbagi kendali atas suatu kegiatan ekonomi;
b) perjanjian keagenan/distributor;
c) perjanjian pinjaman;
d) perjanjian pemasok;
e) anggaran dasar; atau
f) kepemilikan saham; atau
2. sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara Indonesia.
Perusahaan-perusahaan di atas diperbolehkan mengimpor barang lebih dari satu golongan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Perdagangan. jangan ragu hubungi kami Jasa pengurusan api yang kredible

IMPOR KE INDONESIA BERDASARKAN API-P
Perusahaan yang telah memperoleh nomor pengenal impor berupa API-P hanya dapat mengimpor barang untuk dimanfaatkan sendiri, seperti:
1. bahan baku untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan yang sama;
2. barang modal yang digunakan untuk proses produksi perusahaan; atau
3. bahan pendukung yang mendukung proses produksi perusahaan.
Peraturan Perdagangan melarang barang impor berdasarkan API-P dijual langsung atau dialihkan kepada pihak ketiga. Untuk aturan umum ini ada dua pengecualian:
1. barang yang diberikan fasilitas impor dan telah digunakan oleh perusahaan pengimpor paling sedikit dua tahun dapat diperdagangkan atau dialihkan kepada pihak ketiga; dan
2. barang-barang industri tertentu yang diperlukan untuk pengembangan usaha dan investasi perusahaan, yang tidak digunakan dalam proses produksi dan hanya akan digunakan oleh perusahaan untuk pengujian pasar dan/atau digunakan sebagai barang pelengkap. Barang-barang tersebut dapat diperdagangkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.

Sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir (“Peraturan Baru”) pada September 28 Tahun 2015. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 sebelumnya tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/ 12/2012 (secara bersama-sama disebut “Peraturan Sebelumnya”). Penerbitan Perpres baru ini bertujuan untuk kemudahan perdagangan dan logistik. Peraturan baru ini akan berlaku mulai 1 Januari 2016.
Sama seperti ketentuan dalam Peraturan Sebelumnya, dalam Peraturan Baru, perusahaan hanya dapat memiliki salah satu dari dua jenis Angka Pengenal Importir (API), yaitu:
1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) yang hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk diperdagangkan; dan
2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), yang hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang mengimpor barang untuk digunakan dalam proses produksinya.
Tidak ada batasan barang yang boleh diimpor oleh pemegang API-U
Sebelumnya, barang yang dapat diimpor oleh pemegang API-U terbatas pada barang yang diklasifikasikan dalam satu bagian Sistem Klasifikasi Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait atau yang biasa disebut dengan Harmonized System (“HS”) Code.

Pengecualian pembatasan ini dalam Peraturan Sebelumnya, yaitu jika pemegang API-U mengimpor barang dari perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa dengan pemegang API-U atau jika pemegang API-U adalah perusahaan milik negara. Berdasarkan Peraturan Baru, tidak ada pembatasan jenis barang yang dapat diimpor oleh pemegang API-U dan tidak ada persyaratan untuk memiliki hubungan khusus dengan perusahaan di luar negeri jika pemegang API-U ingin mengimpor. segera hubungi kami Jasa perpanjang Api yang sudah bayak membantu puluhan ratusan perusahaan2 di Indonesia

Serba_serbi API ( Angka Pengenal Importir) Indonesia.
Sebelum penerapan OSS (Online Single Submission), menurut Kementerian Perdagangan di Indonesia, setiap orang atau perusahaan yang ingin mengimpor barang ke Indonesia secara legal wajib memiliki izin khusus – Izin Umum Impor (API-U) atau Lisensi Impor Produsen (API-P), tergantung pada produk apa yang Anda tangani.
Terlepas dari seberapa besar atau kecil pengiriman impor Anda, Anda memerlukan API salah satu dari lisensi ini berdasarkan Hukum Indonesia.

Waktu pemrosesan lisensi API ini bisa jadi menakutkan dan biasanya memakan waktu hingga lima bulan. Namun, penerapan sistem perizinan API OSS dan pembatalan prosedur yang tidak perlu oleh Kementerian Perdagangan telah memungkinkan waktu pemrosesan yang lebih nyaman dan lebih singkat.
Hal ini juga mendorong semakin banyak investor untuk memulai bisnis perdagangan di Indonesia. Pada artikel ini, kami akan merinci pembaruan tentang mengamankan lisensi impor dengan API OSS, dan persyaratan tentang cara memulai perusahaan perdagangan di Indonesia.

Perbedaan antara API-U dan API-P sebelum OSS ( diperlukan pemahaman konsultasi dengan Jas Perpanjang API yang sudah terpercaya).
Dua lisensi khusus tersebut, sebagaimana disebutkan, adalah API-U dan API-P. Perbedaan antara kedua lisensi ini menjadi jelas setelah perubahan signifikan sejak 1 Januari 2016, berdasarkan Peraturan 70/2015 oleh Kementerian Perdagangan.

Perusahaan di Indonesia dilarang memegang dua jenis izin sekaligus.
Izin Impor Umum API-U (Angga Pengenal Impor Umum)
Lisensi impor API-U memungkinkan perusahaan perdagangan untuk mengimpor barang untuk perdagangan umum dan perdagangan di Indonesia. Harap dicatat bahwa di bawah Reg 70/2015 yang diperbarui, pemegang lisensi API-U sekarang dapat mengimpor produk di bawah lebih dari satu grup dengan kode HS. Sebelumnya, hanya satu kelompok barang tertentu yang diizinkan untuk diimpor oleh pemegang API-U.

Lisensi Impor Produsen API-P (Angga Pengenal Impor Produsen)
Berbeda dengan API-U, API-P adalah lisensi yang digunakan untuk mengimpor barang untuk penggunaan pribadi atau penggunaan internal di suatu perusahaan. Barang impor berdasarkan API-P ini meliputi bahan baku, barang modal atau barang penunjang yang dapat diolah lebih lanjut untuk menghasilkan barang lain, atau hanya untuk menunjang kegiatan operasional dan produksi.
Importir dengan API-P perlu mengetahui bahwa barang yang diimpor dengan jenis lisensi ini tidak diizinkan untuk dipindahtangankan atau dijual langsung ke pihak ketiga mana pun.
Persyaratan Proses untuk Lisensi Impor sebelum OSS

Sebelumnya, selain dari regulator impor seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kementerian Pertanian, investor atau importir juga harus melalui proses yang panjang hingga 5 bulan.
Selain itu, jenis barang yang diimpor juga dapat semakin memperumit proses permohonan izin impor API. Biarkan kami memandu Anda melalui bagaimana proses sebelumnya terlihat seperti:

PT PMA atau pendirian PT di Indonesia (1,5 bulan)
Untuk pemohon API-U, Anda harus mendapatkan izin usaha tetap IUT (2 minggu)
Mendapatkan lisensi impor (1 minggu)
Memperoleh nomor identifikasi khusus NIK/SRP (1 bulan)
Jika Anda mengimpor barang dari kategori makanan atau barang anak-anak, Anda harus mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian KEMENTAN (1 bulan)
Tergantung pada kelompok atau kategori barang Anda, Anda akan memerlukan persetujuan dari otoritas terkait lainnya. Misalnya, untuk produk makanan, Anda memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (3 minggu)

API memerlukan Persetujuan dari Kementerian Perdagangan Indonesia
cara mengamankan izin impor di indonesia
Persyaratan Proses API untuk Lisensi Impor dengan OSS
Sistem OSS di Indonesia telah berlaku efektif sejak Juli 2018. Sistem tersebut telah ditingkatkan secara bertahap, dan pada akhirnya, semua proses perizinan dan perizinan akan dirampingkan di bawah OSS.
Proses perizinan yang tercakup dalam OSS termasuk izin impor – kabar baik bagi investor dan importir adalah dengan OSS, mereka tidak perlu lagi mendapatkan API dan NIK (Pendaftaran Kepabeanan) sebagai izin impor dasar lagi.
NIB API adalah Lisensi Impor Dasar
Dengan sistem baru ini, semua badan usaha perlu mendaftarkan diri melalui sistem tersebut. setiap pelaku usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (Nomor Induk Berusaha) + API
NIB +API tidak akan habis masa berlakunya selama perusahaan masih beroperasi. Nomor NIB ini membuat semua proses menjadi lebih mudah karena menggantikan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir (untuk izin impor), dan NIK (Nomor Induk Kepabeanan) Kepabeanan.

Jasa Perpanjang api

Jasa Pembuatan NIB Oss Jakarta- Surabaya

08181-6828737 Jasa Pengurusan NIB Oss Risiko Rendah

 

Jasa pengurusan Nib Oss

OSS – Pendekatan Berbasis Risiko – Omnibus Law telah mengatur 11 Cluster Bidang Usaha di Indonesia : beberapa di antaranya terkait dengan topik kita hari ini tentang sistem OSS yang baru diluncurkan yang dikenal dengan OSS RBA (Risk Based Approach) , untuk lebih jelasnya hub. kami “Jasa Pembuatan NIB Oss dengan system terbaru ini yang berdasarkan Risk based Approach.

Pengembangan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Usaha
⦁ Perizinan Usaha
⦁ Pekerjaan
⦁ Kerjasama dan Dukungan Usaha Kecil & Mikro
⦁ Dukungan Penelitian dan Inovasi
⦁ Penggunaan Lahan
⦁ Wilayah Ekonomi
⦁ Kemudahan melakukan bisnis
⦁ Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan PSN
⦁ Administrasi Pemerintahan
⦁ Pengenaan Sanksi
Proses Perizinan Risk Based Approach mengikuti ketentuan yang diatur dalam Omnibus Law Pasal 6 dan Pasal 7 (1) dan Pasal 7 (7) UU No. 11 tahun 2020. Pengembangan sistem baru ini membagi risiko menjadi 3 kategori : a. bisnis berisiko rendah; B. bisnis berisiko menengah dan c. bisnis berisiko tinggi. Pelaksanaan proses ini mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
NIB Oss – Penilaian Berbasis Risiko
Proses perijinan usaha diubah menjadi penilaian berbasis risiko dengan perijinan yang diterbitkan masing-masing Pendekatan, sebagaimana dinyatakan :Untuk NIB Usaha Berisiko Rendah, Nomor Induk Usaha berfungsi sebagai izin usaha lengkap untuk kegiatan operasional dan komersial untuk Usaha. Sedangkan untuk Usaha Menengah-Resiko Rendah, Nomor Induk Usaha harus diikuti dengan Sertifikat Standar berupa surat pernyataan yang dinyatakan langsung oleh pemilik usaha dan selanjutnya akan berlaku sebagai izin untuk kegiatan operasional dan komersial. (konsultasi gratis hub kami kontak Jasa Pengurusan NIB Oss pada situs ini )
Namun, untuk NIB Usaha Berisiko Menengah, persyaratan perizinan akan mengarahkan pemilik usaha untuk mendapatkan verifikasi oleh instansi pemerintah terkait sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial. Dan untuk Usaha Berisiko Tinggi, pemilik usaha wajib memiliki Izin Usaha (Izin Usaha) terkait sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial.
Penetapan Risiko tercantum dalam daftar Klasifikasi Usaha/KBLI. Sebelum mendirikan usaha, pemilik usaha terlebih dahulu harus mengikuti risiko yang telah ditentukan KBLI pilihannya. Lihat di bawah diagram alur penerbitan lisensi NIB OSS-RBA: atau kontak kami Jasa pembuatann NIB pada situs ini

Selain penerapan baru NIB OSS-RBA, Pemerintah juga mengeluarkan klasifikasi usaha baru untuk pembatasan penanaman modal, yang sebelumnya beberapa sektor dibatasi kepemilikannya oleh asing, kini dengan Perpres 10 Tahun 2021 banyak sektor yang terbuka. untuk 100% kepemilikan milik asing. Peraturan ini menggantikan Peraturan Presiden 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Penanaman Modal (DNI) dengan 350 sektor diperbolehkan untuk penanaman modal asing terbatas dan 20 sektor tertutup untuk penanaman modal asing. Tetapi. Peraturan Bidang Usaha Penanaman Modal (BUPM) hanya memiliki 43 sektor untuk penanaman modal asing terbatas; yang akan membantu investor asing untuk memperluas kegiatan bisnis pilihan mereka di Indonesia.

Kesimpulannya, sangat penting bahwa semua pemilik bisnis memahami klasifikasi risiko melalui kegiatan bisnis yang mereka maksudkan dan sementara sistem OSS-RBA masih dalam pengembangan bahkan sampai hari ini, konsultan kami dapat memberikan panduan yang lebih menyeluruh tentang cara memperoleh lisensi bisnis yang diperlukan bagi Anda untuk menjelajahi pasar terbesar di Asia Tenggara. cari info terbaru dengan menghubungi Jasa pengurusan NIb yang teverifikasi dari kolega anda.

Kementerian Investasi akhirnya meluncurkan pada hari Senin sistem online single submission (NIB OSS RBA) yang diperbarui untuk memproses izin usaha NIB, setelah tiga penundaan berturut-turut sejak tanggal peluncuran awal pada bulan Juni dan setelah penonaktifan versi OSS sebelumnya pada 30 Juli. Versi terbaru mengimplementasikan pendekatan berbasis risiko sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja dan mengurangi persyaratan administratif untuk bisnis yang dianggap “berisiko rendah”. Usaha tersebut hanya diwajibkan untuk memperoleh nomor induk (NIB) agar lebih paham mengenai NIB berbasis resiko rendah sam pai dengan tinggi hubungi kami pada menu Jasa Pengurusan NIB Oss dari situs ini.

NIB (OSS RBA) adalah perizinan baru yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan investasi langsung dalam dan luar negeri, karena menggantikan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu oleh BKPM, yang dianggap kurang menguntungkan untuk menarik investasi langsung. Dengan kemudahan yang ditawarkan oleh OSS, kini Anda dapat mengajukan izin usaha baru (NIB) tanpa khawatir. 

Pengajuan NIB (OSS), dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Skema NIB OSS RBA mengkategorikan bisnis berdasarkan risiko mereka, apakah mereka termasuk dalam kategori “berisiko rendah”, “risiko menengah-rendah” atau “berisiko tinggi”. Bisnis “berisiko rendah” hanya perlu mendapatkan Nomor Identifikasi Bisnis (NIB RBA), di mana bisnis “berisiko menengah-rendah” mungkin perlu mendapatkan beberapa standar sertifikat penilaian mandiri. Sedangkan untuk usaha yang “berisiko tinggi” harus mendapatkan izin khusus yang akan dikeluarkan oleh kementerian terkait. NIB Oss
Hal ini akan membantu usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri, sejalan dengan upaya pemerintah untuk mempromosikan produk Indonesia ke seluruh dunia. jika anda mengalami kesulitan hub. jasa pengurusan nibterdekat dikota anda

Namun, karena beberapa industri yang termasuk dalam kategori berisiko tinggi masih memerlukan izin khusus dari otoritas provinsi, risiko penyimpangan tetap besar. Masih ada ruang bagi pejabat yang berwenang untuk memperlambat proses dalam upaya memeras uang dari pelamar. Dampak dari mentalitas koruptif tersebut pada akhirnya dapat menimbulkan ketimpangan karena kelompok elit bisnis yang memiliki sumber daya dan memiliki jaringan yang luas di dalam birokrasi dapat dengan mudah memperoleh izin tambahan dari kementerian atau pemerintah daerah. Untuk mencegah celah semacam itu dan membangun ekosistem bisnis yang lebih baik di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, menciptakan sistem perizinan digital transparan yang menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Peraturan No. 24 tahun 2018 (“GR 24/2018”) tentang Layanan Perizinan Usaha Terpadu Secara Elektronik. Sistem ini pertama kali direncanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 91 tahun 2017 tentang Percepatan Implementasi Bisnis dan diluncurkan sebagai upaya Pemerintah untuk mempercepat dan memfasilitasi layanan perizinan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk menyatukan sistem perizinan Indonesia dengan menciptakan sistem layanan terintegrasi online sehingga semua aplikasi perizinan diproses melalui satu sistem online, dan dengan demikian mengurangi langkah-langkah birokrasi yang diperlukan untuk mendapatkan lisensi bisnis, baik di tingkat lokal maupun nasional serta untuk mempromosikan transparansi. (NIB Risiko rendah, sedang, tinggi)

Setelah mengambil alih pada awal 2019 dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang awalnya mengoperasikan sistem tersebut. BKPM sekarang sedang bersiap untuk meluncurkan versi terbaru dari sistem OSS (versi 1.1) sekitar tahun ini (2019), yang rinciannya akan diberikan dalam peraturan BKPM. Versi yang diperbarui ini diharapkan untuk memperbaiki sistem saat ini dengan, antara lain, menstandarisasi berbagai persyaratan dan prosedur untuk layanan perizinan melalui sistem OSS.

Kewajiban untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) RBA (Berbasis Resiko) diperlukan konsultasi dengan ahli kami Jasa pembuatan NIB yang profesional

Semua entitas bisnis yang ada dan baru, baik yang didirikan sebagai perusahaan lokal atau perusahaan investasi asing (perusahaan PMA), harus mengajukan NIB dan untuk mendaptkan NIB, anda bisa juga menghubungi “Jasa Pengurusan NIB, jika anda menenmuai kesuliyan dnan pengurusan NIB, jangka waktu NIB berlaku selama entitas bisnis tetap dalam bisnis sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.  NIB berfungsi sebagai identitas entitas bisnis dan diperlukan untuk aplikasi untuk lisensi, izin, dan persetujuan bisnis. Uang muka tersebut juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (“TDP”), Nomor Pengenal Importir (API) dan hak akses Bea Cukai. Setelah memiliki NIB, sebuah badan usaha secara bersamaan terdaftar sebagai peserta dalam program jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja.

Siapa saja yang dapat menggunakan NIB  untuk mengurus perizinan berusaha?
Semua pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut:
● Berbentuk badan usaha maupun perorangan;
● Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar;
● Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS NIB

Kirimkan Izin Bisnis Baru anda kepada Jasa Pengurusan NIB yang terpercaya di Kota anda.

Apa yang harus dilakukan pertama kali?
Untuk mengajukan izin bisnis baru Anda bisa mencari Jasa Pembuatan NIB terdekat dikota anda, jika anda belum memahami tata cara pengajuan pengurusan NIB,  Nomor identifikasi tunggal ini, yang lebih dikenal sebagai Nomor Induk Berusaha / NIB) adalah nomor registrasi 13 digit. Ini berfungsi sebagai identitas pemilik bisnis untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Setiap pemilik bisnis harus mendapatkan NIB terlebih dahulu sebelum mulai memproses semua izin usaha yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya secara legal. jika anda kesulitan , anda dapat menghubungi Jasa Pembuatan NIB yang terpercaya.

Lisensi apa yang dikeluarkan di bawah sistem OSS RBA berbasis resiko ?
Ada dua izin utama yang diterbitkan di bawah sistem OSS, yaitu NIB Izin Usaha EFEKTIF (Business License) dan izin komersial atau operasional (Izin Komersial atau Operasional). Kedua lisensi utama yang disederhanakan ini memiliki fungsinya masing-masing. Sebelum pemilik usaha mulai beroperasi secara komersial, maka izin usaha harus dianggap sebagai izin prinsip untuk melakukan kegiatan persiapan.

Setelah itu badan usaha dapat melakukan registrasi di sistem NIB OSS dengan memasukkan NIK penanggung jawab atau direktur utama, beserta informasi lain sesuai Formulir Pendaftaran. Setelah langkah ini, NIB OSS akan mengirim dua email ke entitas bisnis yang berisi ID pengguna dan kata sandi akun OSS untuk pendaftaran dan verifikasi akun NIB OSS.

NIB  berlaku untuk bisnis individu dan non-individu. Artinya perusahaan lokal (PT Lokal), perusahaan penanaman modal asing (PT PMA), yayasan (yayasan), firma (firma atau CV), dll, dapatkan informasi Jasa Pengurusan NIB melalui referensi teman anda.

Izin Bisnis Baru

Prinsipnya, ada 3 (tiga) izin yang harus diperoleh perusahaan Indonesia melalui Sistem OSS:

  1. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Setelah memenuhi persyaratan dan mengajukannya kepada Agen/Jasa Pengurusan/ pembuatan NIB , perusahaan akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha – NIB Oss

  1. Izin Usaha NIB (Izin Usaha)

Setelah mendapatkan Agensi atau Jasa Pengurusan NIB yang ditunjuk, perusahaan harus mengajukan Izin Usaha. Izin Usaha akan diberikan jika perusahaan telah memenuhi komitmen mereka yang terdaftar dalam Sistem OSS seperti Izin Lokasi (Izin Lokasi), Izin Lokasi Perairan (Aquatic Location Permit), Izin Lingkungan (Izin Lingkungan) dan / atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin Usaha berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Setelah diperoleh, perusahaan dapat melakukan pengadaan tanah, perluasan, pembangunan gedung, perekrutan pekerja, komisioning dan / atau produksi. Serupa dengan NIB, lisensi ini akan berlaku selama bisnis tersebut beroperasi.

Sistem NIB OSS merupakan konsep self assessment dimana kegagalan dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam Sistem NIB OSS akan mengakibatkan pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. Departemen terkait yang telah terhubung melalui Sistem NIB OSS harus memantau tanggung jawab perusahaan terhadap komitmen mereka. carilah info Jasa pengurusan NIB yang kredible dan dapat dipercaya

NIB OSS pada dasarnya adalah platform untuk proses perizinan usaha, sedangkan persyaratan pelaporan, seperti Laporan Penanaman Modal (LKPM) dan laporan kantor perwakilan, masih dalam pengawasan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Untuk menghindari sanksi ketidakpatuhan (untuk hal tersebut dapat di konsultasikan kepada tenang ahli kami Jasa pembuatan nib oss), perusahaan harus terus memperbarui diri dengan persyaratan kepatuhan / pelaporan baru dari departemen terkait.

NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA) –
NIB (Nomor Induk Berusaha) – Single Business Number
Sistem NIB OSS untuk sementara berada di bawah kewenangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), kemudian akan diambil alih oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada akhir 2018.
NIB OSS merupakan sistem baru yang digunakan untuk pengajuan aplikasi bisnis, (baik perusahaan non perseorangan, perusahaan perseorangan, kantor perwakilan seperti SIUP3A dan BUJK, dan badan usaha lainnya).

Perizinan utama yang dikeluarkan dalam NIB OSS ini adalah NIB (Single Business Number) dimana NIB ini berlaku sebagai TDP, Import Identification Number (API) dan Customs Access.
Namun, untuk izin perusahaan lain juga bisa diproses dalam sistem ini, seperti: izin usaha, izin operasional, dan jenis izin lainnya sesuai PP No. 24 tahun 2018.
Kami menyediakan layanan pengajuan NIB OSS dengan harga yang kompetitif. hubungi kami Jasa Pemmbuatan NIB yang sudah berpengalaman.
KBLI (Klasifikasi Bisnis di Indonesia)

KBLI Pada tahun 2018, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Badan Online Single Submission (“OSS”) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (“Ditjen AHU”) mengeluarkan pengumuman bersama bahwa perseroan terbatas yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyesuaikan klasifikasi kegiatan usahanya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2017.

KBLI Indonesia Penyesuaian wajib ini berlaku karena situasi yang sedang berlangsung dimana Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) yang dikelola oleh Ditjen AHU dan sistem OSS yang dikelola oleh Badan OSS dirancang untuk saling berhubungan, dimana dalam memproses aplikasi untuk Bisnis Tunggal Angka (Nomor Induk Berusaha atau “NIB”), sistem OSS mengandalkan data perseroan terbatas yang tercatat dalam SABH. Namun, sistem OSS saat ini menggunakan KBLI 2017 sedangkan data yang tercatat di SAHB menggunakan KBLI versi sebelumnya. Ketidaksesuaian data ini mengakibatkan sistem OSS tidak dapat memproses aplikasi NIB. dengan senang hati membantu konsultasi gratis dengan tenaga ahli Jasa Pembuatan NIB oss

Sesuai Pengumuman Bersama, Ditjen AHU dan Badan OSS akan memproses permohonan dan menerbitkan NIB untuk perseroan terbatas yang maksud, tujuan, dan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan KBLI 2017, dengan ketentuan perusahaan tersebut wajib menyesuaikan maksud, tujuan, dan kegiatan usahanya agar sesuai dengan KBLI 2017. Untuk entitas baru harus memastikan mengikuti KBLI ini selama proses pendaftaran

Sekarang Anda bisa mengajukan izin usaha baru Anda dengan kemudahan yang ditawarkan oleh Biro/ Jasa Pengurusan NIB yang jujur.  Semoga informasi ini bermanfaat!

Jasa Pengurusan NIB, Jasa Pembuatan NIB Oss

  1. jasa pengurusan nib
  2. jasa pembuatan nib
  3. biaya pengurusan nib
  4. jasa pengurusan oss
  5. biro jasa nib
  6. jasa pengurusan nib oss
  7. jasa urus nib
  8. biaya pembuatan nib di notaris
  9. biaya jasa pengurusan oss
  10. biro jasa pengurusan nib
  11. biaya jasa pengurusan nib
  12. Jasa Pengurusan NIB Risiko rendah
  13. Jasa Pengurusan NIB Risiko sedang
  14. Jasa Pembuatan NIB Risiko sedang tinggi
  15. Jasa Pengurusan NIB Kkpr Berisiko Tinggi
  16. Jasa Pengurusan NIB PT Perorangan
  17. Jasa Pengurusan NIB PB UMKU
  18. JASA URUS NIB OSS Berbasis Resiko
  19. jasa pengurusan nib jakarta
  20. biaya pembuatan nib perorangan
  21. biaya pengurusan nib
  22. kantor pembuatan nib
  23. jasa pembuatan nib perorangan
  24. jasa pengurusan nib surabaya
  25. jasa oss
  26. biaya pembuatan nib oss
  27. Biaya Jasa Pengurusan NIB Jakarta
  28. Biaya Jasa Pengurusan NIB Bandung
  29. Biaya Jasa Pengurusan NIB Bekasi
  30. Biaya Jasa Pengurusan NIB Tangerang
  31. Biaya Jasa Pengurusan NIB Semarang
  32. Biaya Jasa Pengurusan NIB Depok
  33. Biaya Jasa Pengurusan NIB Papua
  34. Biaya Jasa Pengurusan NIB Nabire
  35. Biaya Jasa Pengurusan NIB Sorong