Harga Jasa NIB era Pandemik Covid 19 Murah Meriah

PT. MASTERPIECE JASA, Membantu Pengurusan JASA NIB (62) 811-6828737 :

JASA MENGURUS NIB

JASA MENGURUS NIB OSS

JASA MENGURUS NIB MURAH

JASA PENGURUSAN NIB TERDEKAT

JASA PEMBUATAN NIB TERMURAH

JASA NIB TANGERANG

JASA NIB BANDUNG

JASA NIB SURABAYA

JASA NIB JAKARTA

JASA NIB SEMARANG

JASA NIB BOGOR

JASA PENGURUSAN NIB

JASA NIB TAMBAH BIDANG USAHA

JASA NIB TAMBAH KBLI 2017

JASA BIKIN NIB RUBAH BIDANG USAHA

JASA BIKIN NIB PENYESUAIAN BIDANG USAHA

JASA BUAT NIB PENAMBAHAN BIDANG USAHA

JASA BUAT NIB PERUBAHAN BIDANG USAHA

Lembaga OSS - BKPM | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

JASA NIB KBLI 2017

JASA NIB TDP

JASA NIB SIUP

JASA NIB IZIN USAHA’

JASA NIB IZIN KOMERSIAL.

Indonesia Ingin Mempermudah Perizinan Berusaha Dengan Sistem OSS
Sebagai bagian dari dorongan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia dan meningkatkan investasi, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Secara Online (GR 24) yang ditandatangani dan disepakati. mulai berlaku pada 21 Juni 2018.

PP 24 memperkenalkan perubahan besar pada setiap aspek regulasi dan pengawasan bisnis di Indonesia. Terutama, sebagian besar perizinan penanaman modal dialihkan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan lembaga pemerintah lainnya ke sistem Online Single Submission (OSS), yang untuk sementara diawasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Tujuan lain dari sistem OSS adalah untuk menyederhanakan proses perizinan dan menjadikannya tanpa kertas. Lisensi dan registrasi akan diterbitkan “secara terbalik”, yang berarti sistem OSS akan mengeluarkan lisensi “sementara” setelah penyerahan informasi yang diperlukan, dan lisensi hanya akan berlaku efektif setelah persyaratan pasca-penerbitan dipenuhi.

Berikut ini adalah ringkasan perubahan terbesar di bawah PP 24.

Penyederhanaan Lisensi
PP 24 memperkenalkan jenis lisensi dan registrasi baru melalui konsolidasi dan / atau penghapusan lisensi lama. Berikut ini adalah lisensi dan registrasi baru yang diperkenalkan oleh GR 24:

Nomor Identifikasi Bisnis (NIB)

Sesuai dengan Pasal 26 PP 24, NIB menggabungkan dan menggantikan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pengenal Impor (API), dan hak akses pabean. Pasal 28 PP 24 juga mengatur bahwa NIB berfungsi sebagai pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan Indonesia (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan).

Lisensi bisnis

Setiap perusahaan dengan NIB dapat segera mengajukan Izin Usaha, yang secara efektif menghilangkan kebutuhan untuk mengajukan Pendaftaran Investasi. Sesuai dengan Pasal 38 PP 24, perusahaan dengan Izin Usaha dapat melakukan kegiatan berikut: (i) pengadaan tanah; (ii) konstruksi dan pengoperasian gedung; (iii) pengadaan peralatan dan fasilitas; (iv) mempekerjakan karyawan; (v) penyelesaian sertifikasi atau pengujian kualitas; (vi) pengujian produksi (komisioning); dan (vii) produksi.

Izin Komersial / Operasional

Pasal 39 dari PP 24 mengatur bahwa bisnis tertentu harus memperoleh Izin Komersial / Operasional sebelum memulai operasi komersial. Perusahaan harus memenuhi “komitmen” tertentu terkait dengan standar wajib, sertifikasi dan / atau lisensi, dan / atau registrasi termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi Praktik Manufaktur yang Baik (CPOB), persetujuan impor, dll. Sebelum Izin Komersial / Operasional menjadi efektif.
Sebagai aturan umum, perusahaan hanya dapat memulai operasi komersial setelah Izin Komersial / Operasional diperoleh. Pengecualian dibuat untuk barang dan jasa yang menurut hukum tidak memerlukan standarisasi atau sertifikasi lebih lanjut. Dalam hal ini, Izin Usaha juga berfungsi sebagai Izin Komersial / Operasional.

Izin Bisnis atau Komersial / Operasional akan dibuat oleh sistem OSS setelah aplikasi lengkap diajukan. Namun, lisensi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa lisensi tersebut hanya akan berlaku setelah komitmen yang diperlukan dipenuhi.

Prosedur Aplikasi Lisensi
Proses aplikasi lisensi dimulai dengan membuat akun OSS. Sistem OSS akan secara otomatis menghasilkan link yang dikirim ke alamat email pemohon yang akan memberikan detail login. Berbeda dengan proses untuk mendapatkan hak akses BKPM, tidak diperlukan dokumentasi untuk mendapatkan akses login ke sistem OSS.

UJUNG PENA
Pelamar pertama kali mengajukan NIB. Pelamar perseorangan harus memberikan: (a) Nomor Induk Kependudukan (NIK); (b) alamat; (c) bidang usaha; (d) lokasi penanaman modal; (e) nilai investasi modal yang direncanakan; (f) rencana pemanfaatan tenaga kerja; (g) nomor kontak bisnis dan / atau aktivitas; (h) rencana untuk meminta fasilitas fiskal, bea cukai, dan / atau lainnya; dan (i) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang Pribadi.

Bagi badan hukum, informasi yang diperlukan adalah: (a) nama dan / atau akta nomor pendirian atau nomor pendaftaran; (b) bidang usaha; (c) jenis penanaman modal; (d) negara asal pemegang saham, untuk pemegang saham asing; (e) lokasi penanaman modal; (f) nilai investasi modal yang direncanakan; (g) rencana pemanfaatan tenaga kerja; (h) nomor kontak bisnis; (i) rencana untuk meminta fasilitas fiskal, bea cukai, dan / atau lainnya; (j) NPWP non-individu; dan (k) NIK bisnis dan / atau penanggung jawab.

Jika pemohon belum memiliki NPWP maka sistem OSS akan membuatkan NPWP. Setelah informasi di atas dilengkapi dan NPWP telah diperoleh, sistem OSS akan menghasilkan NIB berupa kode 13 digit disertai dengan tanda tangan elektronik yang unik. NIB diperlukan untuk aplikasi selanjutnya untuk izin Bisnis dan Komersial / Operasional.