Jasa Pengurusan Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLK)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (“UU No.7 / 1981”) mewajibkan setiap pengusaha atau manajemen untuk melaporkan secara tertulis setiap pendirian, penghentian, reklasifikasi, penugasan atau pembubaran perusahaan kepada menteri atau otoritas yang kompeten.

Menurut Pasal 1 huruf (b) Pengusaha No.7 / 1981 Law berarti: individu, kemitraan atau badan hukum yang menjalankan bisnis milik sendiri;

seorang individu, kemitraan atau badan hukum yang secara mandiri menjalankan bisnis tidak dimiliki oleh mereka;

Perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berdomisili di Indonesia tetapi mewakili suatu bisnis sebagaimana tercantum dalam angka 1 dan angka 2 di atas.

Manajemen didefinisikan sebagai orang yang ditunjuk untuk memimpin suatu perusahaan.

Pasal 6 UU No.7 / 1981 menetapkan bahwa pengusaha atau manajemen harus melaporkan secara tertulis kepada menteri yang ditunjuk atau pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendirian, rekomendai atau pengalihan perusahaan.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor PER.14 / MEN / IV / 2006 tentang Mekanisme Laporan Kerja di Perusahaan (“MOMT No.14 / 2006”), wirausahawan diharuskan menyiapkan laporan pekerjaan sesuai dengan kondisi aktual baik di kantor pusat, kantor cabang atau bagian independen perusahaan.

Pengusaha atau manajemen harus melaporkan setiap tahun secara tertulis berkaitan dengan pekerjaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang. Seperti dalam laporan yang disebutkan di atas harus berisi informasi berikut:

  1. Identitas perusahaan;
  2. hubungan kerja;
  3. perlindungan pekerjaan;
  4. Peluang Kerja.

Pasal 8 ayat (1) UU No.7 / 1981 mengharuskan pengusaha atau manajemen untuk melaporkan secara tertulis mengenai pengalihan, pengakhiran, pembubaran perusahaan kepada menteri atau pejabat yang berwenang sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) ) hari sebelum transfer, penghentian, pembubaran perusahaan.

Laporan harus memuat informasi berikut:

  1. nama dan alamat perusahaan atau bagian dari perusahaan;
  2. nama dan alamat pengusaha;
  3. nama dan alamat manajemen perusahaan;
  4. tanggal pengalihan, penghentian atau pembubaran perusahaan;

kewajiban yang telah dan akan dilakukan terhadap pekerjaan mereka, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, perjanjian kerja, perjanjian kerja dan kebiasaan setempat; jumlah buruh yang akan dipulangkan.

Sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE.3 / MEN / III / 2014 tentang Pelaksanaan Laporan Wajib Kerja di Perusahaan (“CMOMT 3/2014”) menyatakan bahwa batas waktu proses persetujuan aplikasi laporan pekerjaan wajib di perusahaan adalah 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan aplikasi laporan wajib diisi dan ditandatangani dengan stempel perusahaan.

Layanan pendaftaran laporan wajib tidak dikenakan biaya.

Pengusaha atau manajemen diancam dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda maksimal Rp 1.000.000. – (satu juta Rupiah) jika mereka tidak melakukan kewajiban untuk setiap tahun melaporkan pekerjaan di perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s