08116828737 Pengurusan API Umum

Selamat datang diWebsite/blog terpercaya miilik PT. Masterpiece Jasa, PT. MAsterpiece Jasa adalah perusahaan Biro Jasa yang telah lama dan berpengalaman untuk pengurusan izin-izin usaha dijabodetabek, pelayanan yang dapat diterima salah satu diantaranya adalah Jasa Pengurusan API Umum & API Produsen (Angka Pengenal Importir).

Keabsahan API,:

Setiap API U dan API- P yang diterbitkan diberi nomor Kode yang terdiri dari 9 (sembilan) digit diikuti dengan huruf B, huruf D atau huruf P.

  1. 2 digit pertama untuk nomor kode Provinsi yang ditetapan sebagaimana tercantum dalam peraturan menteri perdagangan.
  2. 2 digit berikutnya untuk nomor kode kabupaten/kota sesuai nomor Kode yang ditetapkan dipropinsi yang bersangkutan
  3. 5 digit terakhir untuk nomor urut API yang diterbitkan
  4. Huruf B untuk API-U dan AP-P yang diterbitkan oleh kepala BKPM, hutuf D untuk API-P yang diterbitkan oleh direktur jenderal, atau huruf P untuk API-U dan API-P yang diterbitkan oleh kepalas dinas provinsi

Berikut Syarat untuk permohonan API-U atau API-P melampirkan :

Copy :

  1. Akta Pendirian Perusahan beserta perubahan-perubahannya (dicopy semua halaman jelas terbaca tidak terpotong dan tidak tertinggal 1 halamanpun)
  2. Pengesahan Menteri Kehakiman (dicopy jelas terbaca tidak terpotong)
  3. SIUP ( Surat ijin usaha perdagangan atau sejenisnya (dicopy terbaca jelas nama perusahaan, nomor siup, alamat perusahaan pada siup, masa berlaku pada siup masih aktif)
  4. TDP (Tanda Daftar perusahaan) (dicopy terbaca jelas bidang usaha pada TDP dan masa berlaku tdp masih belum berakhir)
  5. Referensi Bank Perihal pembuatan API (Asli) (ditujukan kepada Kepala Badan PTSP setempat khusus wilayah Jakarta, untuk luar jakarta perihal pembuatan API ditujukan kepada Kepala Dinas perdaganagn dan perindustrian setempat)
  6. Identitas Penanggung Jawab (KTP terlihat jelas dan terbaca nama, nomor KTP, alamat dan nomor rumah, masa berlaku masih aktif))
  7. ASLI API lama (kuhus untuk perubahan atau perpanjangan)

Perusahaan dibidang penanaman modal (PMA) yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U dan API-P  melampirkan:

  1. Photo copy Akta notaries pendirian perusahaan dan perubahaannya (wajib dan jelas terbaca semua halaman tidak terpotong atau tertinggal)
  2. Photo copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahaan atau kecamatan setempat atau Photocopy perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha (jelas terbaca masa berlaku domisili masih aktif)
  3. Photocopy nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) ( jelas terbaca No Npwp, alamat pada Npwp perusahaan sesuai pada alamat domisili perusahaan)
  4. Phootocopy tanda daftar perusahaan TDP (jelas terbaca masa berlaku pada tdp masih aktif)
  5. Photocopy pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip (jelas terbaca tidak terpotong)
  6. Photocopy izin usaha dibidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM , untuk API-U
  7. Photocopy izin usaha dibidang industry atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM , untuk API-P
  8. Photocopy izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) / Kartu izin tinggal terbatas (KITAS) , khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API (jelas terbaca) ( terbaca jelas nama TKA, nama sponsor, masa berlaku KITAS dan IMTA masih aktif)
  9.  (Asli) Referensi dari bank devisa , untuk API-U (perihal ditujukan kepada kepala BKPM c.q Kabag. perijinan dan investasi BKPM)
  10. Photocopy KTP atau paspor dari pengurus atau direksi (jelas terbaca nama penanggung jawab)
  11. Pas photo terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3×4 cm
  12. Asli API lama (khusu untuk perpanjag atau perubahan API)

Daftar HS CODE untuk pengurusan API/ Kelompok atau jenis barang yang akan diimpor bagi perusahaan kepemilikan API :

Nomor uraian bagian kelompok pos tarif/hs :
1. Bagian i binatang hidup, produk hewani 01.01 s.d 05.11
2. Bagian ii produk nabati 06.01 s.d 14.04
3. Bagian iii lemak dan minyak hewani atau nabati serta 15.01 s.d 15.22 produk disosiasinya; lemak olahan yang dapat
4. Dimakan; malam hewani atau malam nabati
5. Bagian iv bahan makanan olahan; minuman; alkohol dan 16.01 s.d 24.03 cuka; tembakau dan pengganti tembakau dipabrikasi
6. Bagian v produk mineral 25.01 s.d 27.16
7. Bagian vi produk industri kimia atau produk industri 28.01 s.d 38.26 terkait
8. Bagian vii plastik dan barang daripadnya; karet dan 39.01 s.d 40.17 barang daripadanya
9. Bagian viii jangat dan kulit mentah; kulit samak; kulit 41.01 s.d 43.04 berbulu dan barang daripadanya; saddlery dan harness; barang untuk bepergian, tas
10. Tangan dan kemasan semacam itu; barang dari
11. Usus binatang (selain benang ulat sutra)
12. Bagian ix kayu dan barang dari kayu; arang kayu; gabus 44.01 s.d 46.02
13. Dan barang dari gabus; barang dari jerami, dari
14. Rumput esparto atau dari bahan anyaman lainnya;
15. Keranjang dan barang anyaman
16. Bagian x pulp dari kayu atau dari bahan selulosa berserat 47.01 s.d 49.11
17. Lainnya; kertas atau kertas karton yang dipulihkan
18. (sisa dan skrap); kertas dan kertas karton dan barang
19. Daripadanya
20. Bagian xi tekstil dan barang tekstil 50.01 s.d 63.10
21. Bagian xii alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, 64.01 s.d 67.04
22. Tongkat jalan, tongkat duduk, cambuk, pecut dan
23. Bagiannya; bulu unggas olahan dan barang dibuat
24. Daripadanya, bunga artifisial; barang dari rambut
25. Manusia
26. Bagian xiii barang dari batu, plester,semen, asbes, mika atau dari 68.01 s.d 70.20
27. Bahan semacam itu, produk keramik; kaca dan barang
28. Dari kaca
29. Bagian xiv mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau 71.01 s.d 71.18
30. Batu semi mulia, logam mulia, logam yang dipalut
31. Dengan logam mulia dan barang daripadanya;
32. Perhiasan imitasi; koin
33. Bagian xv logam tidak mulia dan barang dari logam tidak mulia 72.01 s.d 83.11
34. Bagian xvi mesin dan peralatan mekanis; perlengkapan elektris; 84.01 s.d 85.48
35. Bagian daripadanya; perekam dan pereproduksi suara,
36. Perekam dan pereproduksi gambar dan suara televisi
37. Dan bagian serta aksesori dari barang tersebut
38. Bagian xvii kendaraan, kendaran udara, kendaraan air dan 86.01 s.d 89.08
39. Perlengkapan pengangkutan yang berkaitan
40. Bagian xviii instrumen dan aparatus optik, fotografi, sinemato- 90.01 s.d 92.09
41. Grafi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis dan bedah
42. Jam dan arloji; instrumen musik; bagian dan
43. Aksesorisnya
44. Bagian xix senjata dan amunisi, bagian dan aksesorisnya 93.01 s.d 93.07
45. Bagian xx bermacam-macam barang hasil pabrik 94.01 s.d 96.19
46. Bagian xxi karya seni, barang kolektor dan barang antik 97.01 s.d 98.03

Biro Jasa Pengurusan ASPEKTI KADIN 3 hari selesai

Selamat datang !, terimakasih telah berkunjung disitus resmi milik PT. Masterpiece Jasa, PT. Masterpiece Jasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengurusan perijinan usaha, baik usaha orang perorang, badan hukum maupun non badan hukum, PT Masterpiece Jasa fokus dalam melayani pengurusan perizinan salah satunya adalah Jasa Pengurusan atau perpanjang KADIN dan ASPEKTI.

Berikut Persyaratan menjadi Anggota KADIN dan ASPEKTI :

  1. Photo copy akta pendirian perusahaan dan perubahan beserta Sk kehakiman (copyan lengkap semua halaman terbaca dengan jelas)
  2. Copy SK Pengesahan Kehakiman (jelas terbca tidak terpotong)
  3. Copy KTP Direktur (copyan jelasa terlihat nama alamat dan masa berlaku)
  4. Photo copy NPWP perusahaan (copy jelas terbaca nomor npwp, alamat perusahaan dan tanggal bulan tahun penerbitan)
  5. Photo copy SIUP + TDP (jelas terbcaca nama perushaan, nama penanggung jawab, alamat perusahaan dan masa berlaku SIUP dan TDP masih aktif)
  6. Copy KADIN (lama)
  7. Pasphoto 3×4 5 lembar berwarna (latar belakang psaphoto berwarna merah)
  8. Copy ASPEKTI lama dilampirkan#

PERUBAHAN AD ART KADIN

Pasal 1
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor Skep/008/Munassus/IV/2010, tanggal 25 April 2010 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Dalam rangka mempromosikan dan memperkuat daya saing usaha Indonesia, Kamar Dagang Indonesia dan Industri (KADIN) memberikan empat rekomendasi untuk kebijakan bisnis nasional.

Rekomendasi-rekomendasi ini diumumkan oleh Haryadi B. Sukamdi, Wakil Ketua KADIN Kebijakan Fiskal dan Moneter Publik.

“Kami berharap bahwa rekomendasi ini akan meningkatkan daya saing usaha Indonesia di skala nasional dan internasional,” kata Haryadi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/4).

Rekomendasi pertama adalah pada kebijakan fiskal dan moneter, di mana KADIN mengusulkan agar pemerintah harus mengurangi subsidi energi sebesar Rp 150 triliun dan mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah.

KADIN juga meminta Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan suku bunga pinjaman bank saat ini tinggi, yang, menurut Haryadi, yang tegang pengembangan usaha nasional.

Kedua, KADIN meminta pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memperkuat dan meningkatkan proses perizinan untuk usaha, sehingga mencegah korupsi dan mengoptimalkan perdagangan lokal.

Rekomendasi yang ketiga adalah pada reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat). Menurut Haryadi, kewenangan Direktorat tentang perpajakan terlalu luas.

Haryadi juga menjelaskan bahwa sistem National Single Window untuk bea dan cukai gagal untuk bersaing dengan negara-negara tetangga, karena biaya logistik di Indonesia relatif tinggi.

KADIN mengusulkan pertemuan berkala antara KADIN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan persepsi bisnis di bidang kepabeanan dan cukai.

Selama acara yang sama, Bobby Hamzar, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk memperkuat perekonomian nasional.

Wakil menegaskan bahwa kebijakan ini akan mendorong investasi dan ekspor, meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah, dan menstabilkan perekonomian nasional.

Jika rencana dan kebijakan ini diterapkan dengan baik, Deputi mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% pada tahun 2014.

08116828737 Pengurusan NIK Bea dan Cukai

Selamat datang !,  terimakasih telah berkunjung disitus terpercaya milik PT. Masterpiece Jasa, PT. Masatepiece jasa adalah perusahaan berbadan hukum berkedudukan di Jakarta Pusat, fokus menerima dan melayani pengurusan perijinan salah satunya ialah Jasa Pengurusan NIK (Nomor Identitas Kepabeanan.,) :

Berikut kami ulas mengenai  NIK :

Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disebut NIK, adalah nomor identitas yang bersifat pribadi yang diberikan oleh Bea dan Cukai kepada importir, eksportir, ppjk dan pengangkut yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan degan sistem kepabeanan.

Penelitian meliputi penelitian administrasi dan dapat dilakukan pemeriksaan lapangan, penelitian dilakukan untuk menguji kebenaran tentang :

  1. eksistensi
  2. identitas penanggung jawab
  3. jenis usaha
  4. kepastian penyelenggaraan pembukuan

NIK dapat diblokir apabila :

  1. dalam jangka waktu 12 bulan berturut turut importir kepemikan NIK tidak melakukan kegiatan Impor.
  2. dari hasil penelitian kembali ditemukan : – eksistensi tidak sesuai dengan pemeberitahuan, identitas pengurus dan penanggung jawab tidak sesuai dengan pembertitahuan.
  3. API (angka pengenal importir) sudah habis masa berlakunya.
  4. tidak menyelenggarakan pembukuan

Direktur jenderal memberitahukan tindakan pemblokiran kepada Importir disertai dengan alasan yang jelas :

NIK dicabut apababila :

  1. importir melakukan pekanggaran ketentuan pidana menurut UU Kepabeanan, cukai dan perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  2. dalam waktu 3 bulan setelah pemblokiran NIK karena alasan, importir tidak memperbaiki dokumen.
  3. Sertifikat API dicabut.
  4. diminta oleh instansi penerbitan API.
  5. importir dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Berikut Syarat Registrasi NIK Kepabeanan sedikitnya melampirkan :


  1. Copy Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
    serta SK kehakiman (tersusun baik  semua halaman dan tebaca jelas tidak terpotong) wajib
  2. Scand Asli Domisili perusahaan yang masih berlaku (terbaca jelas) wajib
  3. Scand Asli Npwp perusahaan (terbaca jelas nomor Npwp serta alamat pada Npwp mengikuti alamat domisili prusahaan) wajib
  4. Foto copy Npwp Pribadi Penanggungjawab perusahaan (terlihat jelas nomor npwp pribadi , alamat sesuai dengan nomor identitas pada KTP) wajib
  5. Scand Asli  SIUP/ (SP_PMA I dan Perubahan2nya/ jika PMA) +
    TDP (terlihat baik dan terbca jelas) wajib
  6. Foto copy KTP/ IMTA/ KITAS Penanggung jawab (terbaca dengan jelas) wajib
  7. Foto copy Passport penandatanganan API (jika PMA) wajib
  8. Foto copy sewa menyewa/kontrak, (milik Sendiri) (terbaca jelas) wajib
  9. Laporan Pembukuan/Keuangan, laporan keuangan perusahaanyang baik dan benar mempercepat dan mempermudah proses registrasi NIK

Note : Scand asli bisa langsung dikirim ke masterpiecejasa@gmail.com

08116828737 Pengurusan SIUJK Jakarta

USAHA JASA KONSTRUKSI

(1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
a. jenis usaha;
b. bentuk usaha; dan
c. bidang usaha jasa konstruksi.
(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bidang Usaha Perencanaan;
b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
c. Bidang Usaha Pengawasan.
(6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.
(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Persyaratan IUJK- Ijin Jasa Konstruksi :

  1. Copy Akte pendirian dan perubahannya dan SK Kehakiman
  2. Copy KTP semua Direksi dan Komisaris
  3. Copy IJASAH
  4. Asli SKT/ SKA/SBU
  5. Keterangan Domisili Perusahaan Asli
  6. Copy dan Asli NPWP Perusahaan
  7. Copy dan Asli TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )
  8. Siap untuk diPhoto

 

Syarat Izin Impor Barang

Syarat ijin impor barang sedikitnya memiliki :

API (Angka pengenal Importir)
NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)
NPIK (Nomor Pengenal Importir Khusus)
IMPORTIR TERDAFTAR PRODUK TERTENTU (IT-PT)

Syarat tambahan :

a. Akta Pendirian Perusahaan.
b. Daftar Barang dan bahan dan Disket (soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM).
c. NPWP.
a. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
b. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
d. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
e. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir/flow chart khusus industri pengolahan;
f. Kalkulasi Penggunaan Barang dan bahan sesuai dengan jenis produksi yang dihasilkan oleh mesin utama.
g. Denah pabrik dan gambar tata letak mesin-mesin/peralatan atau gambar teknis gedung/bangunan.
h. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) atas impor mesin yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktoran Jenderal Bea dan Cukai dan faktur pembelian mesin dalam negeri.
i. Surat Rekomendasi dari Kepala Otorita Asahan untuk barang dan bahan untuk PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM).
j. Data Teknis atau brosur barang dan bahan.
k. Rekaman Surat Persetujuan Fasilitas Keringanan/Pembebasan Bea Masuk (SP Pabean) dan atau Izin Usaha.
l. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
m. permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
n. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

08116828737 Pengurusan SIUP dan TDP

Selamat datang diportal Jasa pengurusan izin usaha milik PT. Masterpiece Jasa, Pt. Masterpiece Jasa adalah konsultan/Biro jasa berbadan hukum yang berkedudukan diJakarta Pusat yang telah lama dan berpengalaman melayani pengurusan perijinan/izin usaha, salah satu jenis pengurusan yang dilayani adalah pengurusan, perubahan atau perpanjang SIUP dan TDP.

Berkut Syarat untuk pengurusan dan perpanjang SIUP dan TDP bidang usaha Perdagangan :

  1. Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir (diphoto copy terlihat/terbaca dengan jelas dicopy semua halaman tidak ada yang terpotong atau tertinggal 1 halaman)
  2. Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir (Photo copy terbaca jelas)
  3. Copy KTP Dirut ( Copy terlihat terbaca jelas nomor ktp nama dan alamat serta masa berlaku masih aktif)
  4. Copy Domisili perusahaan yang masih berlaku yang dikeluarakan oleh badan PTSP setempat
  5. Copy Npwp Perusahaan (dicopy terlihat jelas nama dan alamat sesuai dengan domisili perusahaan)
  6. Pasphoto dirut 3×4 3 lembar warna latar belakang merah
  7. Asli SIUP TDP (yang lama, khusus untuk perubahan dan perpanjang)

Keterangan lebih lanjut Hub PT. Masterpiece Jasa 0213510586

08116828737 Jasa Pembuatan PT

Selamat Datang di Portal Biro Jasa pengurusan izin usaha, terima kasih telah berkunjung disitus PT. Masterpiece Jasa, PT. Masterpiece Jasa adalah Biro jasa berbadan Hukum yang berkedudukan di Jakarta Pusat, bergerak dalam bidang pengurusan perijinan diwilayah Jakarta dan sekitarnya fokus melayani pengurusan izin usaha baik Izin usaha perorangan, badan hukum maupun non badan hukum, jasa layanan yang tersedia diperusahaan ini antara lain Jasa Pembikinan/ pembuatan PT, Cv, PMA, Pengurusan domisili, siup, tdp, api, nik, kadin, keagenan, label, siujk. etc

Berikut ulasan mengenai ketentuan Anggaran dasar perseroaan (PT) dan perubahannya :

Anggaran dasat PT memuat sekurang kurangnya :

  1. nama dn tempt kedudukan PT
  2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT
  3. jangka waktu berdirinya PT
  4. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor
  5. Anggaran dasar tidak boleh memuat :
  • ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham
  • ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain

PT (perseroan) tidak boleh memakai nama yang :

  • telah dipakai secara sah oleh PT (perseroan)lain atau sama pada pokoknya dengan nama PT lain.
  • bertentangan dengan ketertiban umum.
  • sama atau mirip dengan nama lembaga negara, pemerintah atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan
  • tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan PT saja tanpa nama diri.
  • mempunya arti sebagai PT, badan hukum atau persekutuan perdata.
  • Nama PT harus didahului dengan frase “perseroan terbatas” atau disingkat “PT”
  • dalam hal PT terbuka selain berlaku ketentuan pada akhir nama PT ditambah kata singkat “tbk”
  • PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan (PT) sesuai dengan peraturan UU.
  • PT yang modal dan jumlah pemegang sahamnya telah memenuhi kriteria PT publik sesuai dengan ketentuan peraturan UU dibidang pasar modal, wajib mengubah anggaran dasarnya terhitung sejak terpenuhi kriteria tersebut.
  • Direksi PT wajib mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan UU dibidang pasar modal.

Perubahan anggaran dasar mengenai status PT yang tertutup menjadi PT terbuka mulai berlaku sejak tanggal :

  • Efektif pernyataan pendaftaran yg diajukan kpd lembaga pengawas dibidang pasar modal bagi PT publik atau :
  • dilaksanakan penawaran umum bagi PT yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas dibidang pasar modal untuk melakukan penawaran saham sesuai dengan ketentuan peraturan UU dibidang pasar modal
  • dalam hal pernyataan pendaftaran PT tidak menjadi efektif atau PT yang telah mengajukan pernyataan pendaftaran tidak melaksanakan penawaran umum saham, PT harus mengubah kembali anggaran dasarnya  dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Modal Saham PT :

  1. Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham
  2. Modal dasar PT paling sedikit Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah)
  3. UU yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal PT yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar.
  4. Perubahan besarnya modal dasar ditetapkan dengan peraturan pemerintah
  5. Paling sedikit 25% (duapuluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh.
  6. Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.
  • Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh PT (perseroan)#penjelasan pasal 34 ayat 1, UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Syarat bikin PT PMA :

  1. Copy Paspor bagi pemegang saham WNA termasuk alamat di luar negeri ( terbaca jelas nama, tempat diterbitkan, masa berlaku paspor, copy tidak buram tidak terpotong)
  2. Copy Article of Association ( Anggaran Dasar) Perusahaan Asing termasuk alamatnya ( jika pemegang saham Badan Hukum Asing ) (PMA) (terbaca jelas tidak buram tidak teringgal 1 halamanpun dan tidak terpotong)
  3. Copy KTP + NPWP Pribadi bagi pemegang saham WNI (jelas terbaca nama, alamat, nomot KTP dan No. Npwp alamat sesuai antara ktp dan npwp)
  4. Copy Identitas ( KTP/ Paspor) anggota Direktur dan Komisaris (terlihat jelas tidak buram)
  5. Perjanjian sewa-menyewa gedung/ kantor (jelas terbaca masa belaku minimal 1 tahun)
  6. Surat Keterangan Domisili dari Pengelola Gedung, apabila berada di Gedung.
  7. Nama Perusahaan, Alamat dan Nomor Telepon Kantor, Bidang Usaha, Modal Perseroan, Komposisi Saham, Susunan direksi dan Komisaris

Alur Proses Pengurusan PT :

  1. Pesan Nama
  2. Pembuatan Minuta AKta
  3. TTd akta minuta
  4. Pembuatan AKta Pendirian Perusahaan
  5. Pembuatan domisili Perusahaan
  6. Pembuatan Npwp Perusahaan
  7. Pembuatan SIUP
  8. Pembuatatan TDP
  9. Penerbitan SK Pengesahan Kehakiman (BNRI)