Pengurusan Perubahan dan Perpanjang API

Syarat untuk permohonan API-U atau API-P sedikitya memiliki :

 

Copy :

 

  1. Akta Pendirian Perusahan beserta perubahan-perubahannya (terbaca denganjelas)
  2. Pengesahan Menteri Kehakiman (jelas terbaca)
  3. SIUP ijin usaha perdagangan atau sejeninya (terbca jekas)
  4. TDP (Tanda Daftar perusahaan) terbaca dengan jelas
  5. Referensi Bank (Asli)
  6. Identitas Penanggung Jawab (KTP terlihat jelasdan terbaca)

 

Perusahaan dibidang penanaman modal yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 , harus mengisi formulir isian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini kepada kepala BKPM , dengan melampirkan:

a. Foto copy Akta notaries pendirian perusahaan dan perubahaannya (wajib dan jelas terbaca)
b. Foto copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahaan setempat atau fotocopy perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha (jelas terbaca)
c. Fotocopy nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) perusahaan sesuai dengan domisilinya
d. Fotocopy tanda dafter perusahaan TDP (jelas terbaca)
e. Fotocopy pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip (jelas terbaca)
f. Fotocopy izin usaha dibidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM , untuk API-P
g. Fotocopy izin usaha dibidang industry atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM , untuk API-U
h. Fotocopy izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) / Kartu izin tinggal terbatas (KITAS) , khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API (jelas terbaca)
i. Referensi dari bank devisa , untuk API-U
j. Fotocopy KTP atau paspor dari pengurus atau direksi dan
k. Pas photo terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3×4 cm

Jasa Pengurusan KADIN ARDIN ASPEKMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.

Pasal 1
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor Skep/008/Munassus/IV/2010, tanggal 25 April 2010 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Dalam rangka mempromosikan dan memperkuat daya saing usaha Indonesia, Kamar Dagang Indonesia dan Industri (KADIN) memberikan empat rekomendasi untuk kebijakan bisnis nasional.

Rekomendasi-rekomendasi ini diumumkan oleh Haryadi B. Sukamdi, Wakil Ketua KADIN Kebijakan Fiskal dan Moneter Publik.

“Kami berharap bahwa rekomendasi ini akan meningkatkan daya saing usaha Indonesia di skala nasional dan internasional,” kata Haryadi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/4).

Rekomendasi pertama adalah pada kebijakan fiskal dan moneter, di mana KADIN mengusulkan agar pemerintah harus mengurangi subsidi energi sebesar Rp 150 triliun dan mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah.

KADIN juga meminta Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan suku bunga pinjaman bank saat ini tinggi, yang, menurut Haryadi, yang tegang pengembangan usaha nasional.

Kedua, KADIN meminta pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memperkuat dan meningkatkan proses perizinan untuk usaha, sehingga mencegah korupsi dan mengoptimalkan perdagangan lokal.

Rekomendasi yang ketiga adalah pada reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat). Menurut Haryadi, kewenangan Direktorat tentang perpajakan terlalu luas.

Haryadi juga menjelaskan bahwa sistem National Single Window untuk bea dan cukai gagal untuk bersaing dengan negara-negara tetangga, karena biaya logistik di Indonesia relatif tinggi.

KADIN mengusulkan pertemuan berkala antara KADIN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan persepsi bisnis di bidang kepabeanan dan cukai.

Selama acara yang sama, Bobby Hamzar, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk memperkuat perekonomian nasional.

Wakil menegaskan bahwa kebijakan ini akan mendorong investasi dan ekspor, meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah, dan menstabilkan perekonomian nasional.

Jika rencana dan kebijakan ini diterapkan dengan baik, Deputi mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% pada tahun 2014.

Persyaratan Anggota KADIN

Photo copy akta pendirian perusahaan dan perubahan beserta Sk kehakiman
Copy KTP Direktur
Photo copy NPWP perusahaan
Photo copy SIUP + TDP
Photo copy Laporan Keuangan, yang disahkan pimpinan perusahaan
Copy laporan Pajak bulanan tahunan
Pasphoto 3×4 3 lembar berwarna

Mengurus NIK (Nomor Identitas Kepabeanan)

Syarat Registrasi NIK Kepabeanan sedikitnya melampirkan :


  1. Copy Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
    serta SK kehakiman (tersusun baik dan tebaca jelas) wajib
  2. Scand Asli Domisili perusahaan yang masih berlaku (terbaca jelas) wajib
  3. Scand Asli Npwp perusahaan (terbaca jelas) wajib
  4. Foto copy Npwp Pribadi Penanggungjawab perusahaan (terlihat jelas) wajib
  5. Scand Asli  SIUP (SP_PMA I dan Perubahan2nya/ jika PMA) +
    TDP (terlihat baik dan terbca jelas) wajib
  6. Foto copy KTP/ IMTA/ KITAS Penanggung jawab (terbaca dengan jelas) wajib
  7. Foto copy Passport penandatanganan API (jika PMA) wajib
  8. Foto copy sewa menyewa/kontrak, (milik Sendiri) (terbaca jelas) wajib
  9. Laporan Pembukuan/Keuangan, yang baik dan benar

Note : Scand asli bisa langsung dikirim ke masterpiecejasa@gmail.com

JASA PENGURUSAN PERPANJANG SIUJK/ SBU/ GAPENSI

USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 5
(1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
a. jenis usaha;
b. bentuk usaha; dan
c. bidang usaha jasa konstruksi.
(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bidang Usaha Perencanaan;
b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
c. Bidang Usaha Pengawasan.
(6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6
(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Persyaratan IUJK- Ijin Jasa Konstruksi

Copy Akte pendirian dan perubahannya dan SK Kehakiman
Copy KTP semua Direksi dan Komisaris
Copy IJASAH,
Asli SKT/ SKA
Keterangan Domisili Perusahaan Asli
Copy NPWP Perusahaan
Copy TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )
Copy Laporan Keuangan ( akuntan publik) untuk grade 5, 6 & 7
Pas Foto Direktur ukuran 3× 4 = 3 lbr ( berwarna untuk Grade 1-4)
Asli- KTA & SBU

Urus Perpanjang/ perubahan NPIK

Syarat Perpanjang NPIK ( Nomor Pengenal Importir Khusus) :


  1. Scand Asli Npwp Perusahaan
  2. Scand Asli SIUP & TDP
  3. Scand Asli API (Depan Belanakng)
  4. Scand Asli NPIK (lama)
  5. Pasphoto Penanggung Jawab 3×4 (Warna latar belang merah) 2 lembar

Note :

Scand asli dikirim by email.

PT. Masterpiece Jasa

Office : Gd.Wisma A.Rachim 3th Floor

Jl Suryopranoto No.85 HARMONI Jakarta Pusat 10160

Phone (021)3510586 Fax (021)34833465

Jasa Pengurusan Impor Barang Modal Bukan Baru/ bekas

PT. MASTERPIECE JASA
Office : Gd.Wisma A.Rachim 3th Floor Jl Suryopranoto No.85 HARMONI Jakarta Pusat 10160 Phone (021)3510586 Fax (021)34833465

Persyaratan Impor Mesin Potong Bekas

1 Surat Permohonan Surat Permohonan Tertulis Surat permohonan tertulis tentang dokumen yang diajukan dengan Kop Surat Perusahaan Wajib
2 NPWP NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak Wajib
3 API API-P Angka Pengenal Importir Produsen Wajib
4 Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan SIUP Surat Izin Usaha Perdagangan Pilihan #2
5 Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan IUI Izin Usaha Industri Pilihan #2
6 Rek. Dinas Perindustrian & Perdagangan TDI Tanda Daftar Industri Pilihan #2
7 Perijinan BKPM IUI – PMA Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing Pilihan #2
8 Perijinan BKPM Izin Perluasan Izin Perluasan Pilihan #2
9 Perijinan BKPM IUT – BKPM Izin Usaha Tetap Pilihan #2
10 Perijinan BKPM Izin Usaha Jasa Kontraktor Izin Usaha Jasa Kontraktor Pilihan #2
11 Lain-lain Surat Izin Kuasa Pertambangan Surat Izin Kuasa Pertambangan Pilihan #2

0213510586 Biro Jasa Mengurus API

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN API.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan impor barang ke dalam daerah pabean Indonesia.

2. Angka Pengenal Importir, selanjutnya disingkat API, harus identifikasi sebagai importir.

3. Importir adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan impor.

4. Uji Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang-barang industri tertentu yang diimpor oleh Produsen, yang tidak dapat diproduksi oleh Produsen sendiri, untuk tujuan mendapatkan reaksi pasar dan akan digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha.

5. Barang komplementer adalah barang industri tertentu, yang berkaitan dengan izin usaha industri, diimpor oleh importir produsen yang berasal dari dan diproduksi oleh perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan khusus dengan importir.

6. Hubungan khusus akan menjadi hubungan antara perusahaan induk API-P dan sebuah perusahaan yang berlokasi di luar negeri dimana satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

7. Penanaman Modal akan segala bentuk kegiatan penanaman modal baik oleh investor domestik dan asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

8. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia dilakukan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

9. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor asing, baik melalui penanaman modal sepenuhnya asing dan melalui usaha patungan dengan penanam modal dalam negeri.

10. Menteri adalah menteri pelaksana urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

11. Direktur Jenderal menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

12. Dinas provinsi menjadi kantor pelayanan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi.

13. Kabupaten / Kota Dinas akan menjadi kantor pelayanan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di kabupaten / kota.

14. Free Trade Area dan Dewan Fasilitas Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut sebagai Dewan akan menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Dewan Fasilitas Batam, Bintan dan Karimun.

15. Free Trade Area dan Fasilitas Pelabuhan Badan Manajemen Gratis, selanjutnya disebut sebagai Badan Manajemen akan Free Trade Area dan Fasilitas Pelabuhan Badan Pengelolaan Bebas Batam, Bintan dan Karimun.

Syarat mnegurus API:

Foto copy Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta SK kehakiman
Foto copy Domisili perusahaan yang masih berlaku
Foto copy Npwp perusahaan
Foto copy Npwp Pribadi Penanggungjawab API
Copy IZIN USAHA TETAP/ IZIN USAHA INDUSTRI dr BKPM
Foto copy SIUP (SP_PMA I dan Perubahan2nya/ jika PMA) + TDP
Surat Kuasa dari direktur jika penandatangan API bukan direksi + diwarmerking dinotaris
Foto copy KTP/ IMTA/ KITAS Penanggung jawab API
Foto copy Passport penandatanganan API
Copy Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri + HO (UUG) (Khusus Untuk API-Produsen)
Pasphoto berwarna (3×4) sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing2 pengurus API. (warna merah :wajib)
Foto copy sewa menyewa/kontrak, (milik Sendiri)
Kop Surat Kosong 2 Lembar
SIAP SURVEY LOKASI