Syarat Jasa Pengurusan API

LAMPIRAN XV-A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Formulir Angka Pengenal Impor

FORMULIR
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)*
*) pilih salah satu

Nomor : …………………………………………………..
Tanggal : …………………………………………………..

Permohonan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API) ini diajukan oleh yang bertandatangan dibawah ini :

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : …………………………………………….
2. NPWP Perusahaan : …………………………………………….
3. Alamat Kantor Pusat Perusahaan : …………………………………………..
- Provinsi : …………………………………………….
- Kabupaten/Kota : …………………………………………….
4. Nomor Telepon : …………………………………………….
5. Nomor Faksimile : …………………………………………….
6. No. Surat Pendaftaran/Izin Prinsip : …………………………………………….
7. No. Akta Pendirian/Perubahan : …………………………………………….
Penanaman Modal
8. No. Tanda Daftar Perusahaan : …………………………………………….
- Tanggal TDP : …………………………………………….
- Tanggal Akhir TDP : …………………………………………….
9. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat : …………………………………………….
10. Nama Bank ** : …………………………………………….
- Nomor Referensi : …………………………………………….
- Tanggal Referensi : …………………………………………….
**) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
11. No. Izin Usaha : …………………………………………….
12. Bidang Usaha : …………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
13. Jenis Bagian barang yang : (Kode Section)….……………………..
dapat diimpor***
***) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

14. Nomor Surat Pernyataan Importir Memiliki
Hubungan Istimewa **** : …………………………………………………
Tanggal Surat : …………………………………………………
****) diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

B. IDENTITAS PENANDATANGAN (DIREKSI & KUASA DIREKSI)

1. Nama : …………………………………………………
Alamat Rumah : …………………………………………………
Jabatan : …………………………………………………
No. KTP (untuk WNI) : …………………………………………………
NPWP (untuk WNI) : …………………………………………………
No. IMTA (untuk WNA) : …………………………………………………
No. Paspor (untuk WNA) : …………………………………………………

2. Nama : …………………………………………………
Alamat Rumah : …………………………………………………
Jabatan : …………………………………………………
No. KTP (untuk WNI) : …………………………………………………
NPWP (untuk WNI) : …………………………………………………
No. IMTA (untuk WNA) : …………………………………………………
No. Paspor (untuk WNA) : …………………………………………………

3. Nama : …………………………………………………
Alamat Rumah : …………………………………………………
Jabatan : …………………………………………………
No. KTP (untuk WNI) : …………………………………………………
NPWP (untuk WNI) : …………………………………………………
No. IMTA (untuk WNA) : …………………………………………………
No. Paspor (untuk WNA) : …………………………………………………

4. Nama : …………………………………………………
Alamat Rumah : …………………………………………………
Jabatan : …………………………………………………
No. KTP (untuk WNI) : …………………………………………………
NPWP (untuk WNI) : …………………………………………………
No. IMTA (untuk WNA) : …………………………………………………
No. Paspor (untuk WNA) : …………………………………………………

C. PERNYATAAN

Bahwa saya, nama : ………………………., dalam kapasitas saya sebagai Pimpinan Perusahaan PT ………………………… dengan ini menyatakan :
1. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal ini di kemudian hari menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan hidup, Perusahaan bersedia memikul segala akibat yang ditimbulkan termasuk penggantian kerugian kepada masyarakat.
2. Saya menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak di atas meterai yang cukup, dan saya menyatakan bahwa saya menjamin dan bertanggungjawab secara hukum atas :
a. Keaslian seluruh dokumen yang disampaikan,
b. Kesesuaian seluruh rekaman/fotokopi data yang disampaikan dengan dokumen aslinya, dan
c. Keaslian seluruh tandatangan yang tercantum dalam permohonan.

….……………..,……….,20……
Direktur Utama

Meterai Rp. 6.000,-

………………………………
Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, cap perusahaan

PETUNJUK TEKNIS PENGISIAN
PERMOHONAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (API-P) (BARU/PERUBAHAN/
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (API-U) (BARU/PERUBAHAN)

A. IDENTITAS PERUSAHAAN

No. Aspek Keterangan
1. Nama Perusahaan Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan terakhir dan pengesahan/ persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. NPWP Perusahaan Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
3. Alamat Kantor Pusat Perusahaan
-Provinsi
-Kabupaten/Kota Diisi sesuai dengan Surat Keterangan Domisili.
4. Nomor Telepon Diisi dengan nomor Telpon Kantor yang sebagaimana alamat yang telah diisi pada Point 3 (tiga).
5. Nomor Faksimile Diisi dengan nomor Faksimile Kantor yang sebagaimana alamat yang telah diisi pada Point 3 (tiga).
6. Nomor Surat Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal Diisi sesuai surat persetujuan/izin prinsip yang dimiliki perusahaan.
7. Nomor Akta Pendirian/Perubahan Diisi sesuai akta pendirian dan perubahan yang mencantumkan susunan direksi terakhir perusahaan.
8. Nomor Tanda Daftar Perusahaan
- Tanggal TDP
- Tanggal Akhir TDP Diisi sesuai Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh suku dinas Kabupaten/Kota dimana perusahaan berdomisili beserta tanggal penerbitan TDP dan masa berlaku TDP.
9. Nomor Surat Ket Domisili Kantor Pusat Diisi sesuai Surat Keterangan Domisili (SKDP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Setempat atau Pengelolah Kawasan.
10. Nama Bank
-Nomor Referensi
-Tanggal referensi
diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal dari referensi bank devisa yang telampir.
11. Nomor Izin Usaha Diisi sesuai izin usaha yang dimiliki perusahaan.
12 Bidang Usaha Diisi sesuai bidang usaha yang tercantum dalam izin usaha dan/atau surat persetujuan/izin prinsip yang dimiliki perusahaan.

13. Jenis Bagian Barang yang dapat Diimpor
diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
Diisi sesuai jenis barang yang telah diatur dalam Buku Tarif Bea Masuk Impor (BTBMI) sesuai section/bagian dan HS code.
14. Nomor Surat Pernyataan Importir Memiliki Hubungan Istimewa
diisi untuk Angka Pengenal Importir Umum (API-U)
Diisi nomor dan tanggal sesuai dengan bukti hubungan istimewa yang telah ditandasahkan dan/atau surat keterangan dari surat keterangan dari Atase Perdagangan/ Pejabat Diplomatik/ konsuler/ perwakilan RI di luar negeri.

B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

No. Aspek Keterangan
1. Nama
Diisi dengan nama pengurus yang bertandatangan di Dokumen API-P sesuai KTP atau IMTA.
Alamat Rumah Diisi sesuai alamat pengurus yang bertandatangan sebagaimana tercantum dalam KTP atau IMTA.
Jabatan Diisi :
 Direksi bila penandatangan tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum dan HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 Kuasa Direksi sebagaimana surat kuasa penandatangan API-P.
Nomor KTP (untuk WNI) Diisi sesuai KTP yang masih berlaku.
NPWP (untuk WNI) Diisi sesuai Surat Keterangan Terdaftar Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.
Nomor IMTA (untuk WNA) Diisi sesuai IMTA yang masih berlaku.
Nomor Paspor (untuk WNA) Diisi sesuai Surat Keterangan Terdaftar Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

1. Perusahaan dibidang penanaman modal yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 , harus mengisi formulir isian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini kepada kepala BKPM , dengan melampirkan:
a. Foto copy Akta notaries pendirian perusahaan dan perubahaannya
b. Foto copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahaan setempat atau fotocopy perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha
c. Fotocopy nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) perusahaan sesuai dengan domisilinya
d. Fotocopy tanda dafter perusahaan TDP
e. Fotocopy pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip
f. Fotocopy izin usaha dibidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM , untuk API-P
g. Fotocopy izin usaha dibidang industry atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM , untuk API-U
h. Fotocopy izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) / Kartu izin tinggal terbatas (KITAS) , khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API
i. Referensi dari bank devisa , untuk API-U
j. Fotocopy KTP atau paspor dari pengurus atau direksi dan
k. Pas photo terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3×4 cm

Jasa Pembuatan NPIK- IT

KETENTUAN
VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS IMPOR (VPTI)
KOMODITI : PAKAIAN JADI
26/KSO-VPTI/VI/2013

Berikut disampaikan penjelasan mengenai mekanisme aplikasi permintaan verifikasi /inspeksi komoditi Pakaian Jadi :

1. PERMOHONAN APLIKASI

Aplikasi diajukan ke kantor KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia (KSO SCISI) di Jakarta dengan alamat sebagai berikut :

2. MEKANISME APLIKASI

a. Untuk permohonan pertama kali, importir diwajibkan mengirimkan fotokopi data-data perusahaan sebagai berikut :
• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
• Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
• Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
• Angka Pengenal Impor (API)
• Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) Tekstil
• Impor Terdaftar (IT Produk Tertentu), terbatas untuk impor jenis pakaian jadi dengan nomor pos tarif atau HS tertentu.

Sebagai informasi bahwa data ini hanya kami minta satu kali di awal registrasi untuk direkam dalam database KSO.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG IMPORTIR KHUSUS IDENTIFIKASI NOMOR KODE (NPIK).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dimaksud dalam Keputusan ini sebagai:

1. Importir Khusus Nomor Identifikasi Kode, selanjutnya disingkat NPIK, akan menjadi kartu identitas importir khusus yang harus dimiliki oleh setiap importir untuk mengimpor barang-barang tertentu;
2. Angka Pengenal Importir (Umum / Produsen / Terbatas), selanjutnya disingkat API (U / P / T) akan menjadi kartu identitas importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk mengimpor barang;
3. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Akan menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Direktur adalah Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II
NPIK
Pasal 2

(1) Setiap perusahaan berencana untuk mengimpor barang-barang tertentu wajib memiliki NPIK.

(2) NPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 3

(1) Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus baru.

(2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB III
PROSEDUR DAN PERSYARATAN UNTUK MENDAFTAR UNTUK NPIK
Pasal 4

(1) NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan memegang Importir Umum Identification Number (API-U), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).

(2) Untuk memperoleh NPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, lengkap dengan:

a. Untuk perusahaan pemegang API-U
– API-U
– Laporan tentang realisasi impor dalam 2 (dua) tahun berturut-turut di masa lalu 5 (lima) tahun, atau realisasi impor dalam 1 masa lalu (satu) tahun, dan / atau perjanjian jual beli / kontrak dengan perdagangan luar negeri mitra dalam 1 (satu) tahun berikutnya;
b. bagi perusahaan pemegang API-P
– API-P;
– Izin Industri;
c. bagi perusahaan pemegang API-T
– API-T;
– Izin Industri atau Sertifikat Persetujuan Tetap (SPT) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

(3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal menerbitkan NPIK atau menolak aplikasi.

(4) NPIK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan NPIK.

(5) Bentuk NPIK harus mengikuti Lampiran I Keputusan ini.
BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 5

(1) Importir memegang NPIK wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur pada apakah atau tidak itu impor barang-barang tertentu.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah NPIK diterbitkan.

(3) Bentuk laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Lampiran II Keputusan ini.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim melalui faksimili, surat atau langsung oleh importir.
BAB V
SANKSI
Pasal 6

(1) NPIK akan dibekukan, jika pemegang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selama 2 (dua) periode waktu.

(2) NPIK dicabut, jika pemegang:

a. perubahan, menambahkan sesuatu ke dan / atau mengganti isi NPIK;
b. dinyatakan oleh pengadilan bersalah karena tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan NPIK, di mana putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan yang tidak dapat dibatalkan.

(3) Direktur Jenderal membekukan dan mencabut NPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 7

Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan tanpa NPIK setelah importir persetujuan mengamankan dari Direktur Jenderal, asalkan barang:

a. digunakan untuk Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
b. digunakan untuk penelitian dan pengembangan teknologi;
c. merupakan bantuan teknis dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/1995;
d. adalah barang sampel.

Pasal 8

Impor barang tertentu untuk tujuan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
BAB VI
KESIMPULAN
Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

PT. Masterpiece Jasa
Office : Gd.Wisma A.Rachim 3th Floor Jl Suryopranoto No.85 HARMONI Jakarta Pusat 10160 Phone (021)3510586 Fax (021)34833465 Representative Office : Jl. Raya Ps.Minggu No.36 Jakarta Selatan 12520 Phone:(021) 02171623337, 0818150204 Fax(021)7808168 http://www.globalinvestment.indonetwork.co.id

Jasa Pengurusan KADIN ARDIN ASPEKMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI.

Pasal 1
Menyetujui perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri hasil Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri Nomor Skep/008/Munassus/IV/2010, tanggal 25 April 2010 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Dalam rangka mempromosikan dan memperkuat daya saing usaha Indonesia, Kamar Dagang Indonesia dan Industri (KADIN) memberikan empat rekomendasi untuk kebijakan bisnis nasional.

Rekomendasi-rekomendasi ini diumumkan oleh Haryadi B. Sukamdi, Wakil Ketua KADIN Kebijakan Fiskal dan Moneter Publik.

“Kami berharap bahwa rekomendasi ini akan meningkatkan daya saing usaha Indonesia di skala nasional dan internasional,” kata Haryadi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/4).

Rekomendasi pertama adalah pada kebijakan fiskal dan moneter, di mana KADIN mengusulkan agar pemerintah harus mengurangi subsidi energi sebesar Rp 150 triliun dan mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah.

KADIN juga meminta Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan suku bunga pinjaman bank saat ini tinggi, yang, menurut Haryadi, yang tegang pengembangan usaha nasional.

Kedua, KADIN meminta pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memperkuat dan meningkatkan proses perizinan untuk usaha, sehingga mencegah korupsi dan mengoptimalkan perdagangan lokal.

Rekomendasi yang ketiga adalah pada reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat). Menurut Haryadi, kewenangan Direktorat tentang perpajakan terlalu luas.

Haryadi juga menjelaskan bahwa sistem National Single Window untuk bea dan cukai gagal untuk bersaing dengan negara-negara tetangga, karena biaya logistik di Indonesia relatif tinggi.

KADIN mengusulkan pertemuan berkala antara KADIN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan persepsi bisnis di bidang kepabeanan dan cukai.

Selama acara yang sama, Bobby Hamzar, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk memperkuat perekonomian nasional.

Wakil menegaskan bahwa kebijakan ini akan mendorong investasi dan ekspor, meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah, dan menstabilkan perekonomian nasional.

Jika rencana dan kebijakan ini diterapkan dengan baik, Deputi mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% pada tahun 2014.

Persyaratan Anggota KADIN

Photo copy akta pendirian perusahaan dan perubahan beserta Sk kehakiman
Copy KTP Direktur
Photo copy NPWP perusahaan
Photo copy SIUP + TDP
Photo copy Laporan Keuangan, yang disahkan pimpinan perusahaan
Copy laporan Pajak bulanan tahunan
Pasphoto 3×4 3 lembar berwarna

Masterpiece Jasa Pengurusan Api

Bidang Impor

Ketentuan umum di bidang Impor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke dalam negri. Ketentuan tersebut meliputi antara lain :
1. Impor
Perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuanyang berlaku.
2. Syarat-syarat Impor
a. Memiliki izin ekspor berupa :
 API (Angka Pengenal Impor) untuk Importir Umum berlaku selama perusahaan menjalankan usaha.
 APIS (Angka Pengenal Impor Sementara) berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
 API(S) Produsen untuk perusahaan diluar PMAatau PMDN.
 APIT (Angka Pengenal Impor Terbatas) untuk perusahaan PMA/PMDN
b. Persyaratan untuk memperoleh APIS :
 Memiliki SIUP perusahaan besar atau menengah
 Keahlian dalam perdagangan impor
 Referensi bank devisa
 Bukti kewajiban pajak (NPWP)
c. Persyaratan untuk memperoleh API :
 Wajib memiliki APIS
 Telah melaksanakan impor sekurang 4 kali dan telah mencapai nilai nominal US$ 100.000,00
 Tidak pernah ingkar kontrak impor
3. Importir
Pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negri ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
Kategori Importir meliputi : Importir Umum, Importir Umum +, Importir Terdaftar, Importir Produsen, Produsen Importir dan Agen Tunggal.
4. Barang Impor
Seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang impor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku.

Dalam hal penerbitan API-U dan API-P dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu atau bentuk pelayanan lain, pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas provinsi dan dikorat jenderal perdagangan untuk penerapan program aplikasi penerbitan API.

Prosedur umum masuknya barang impor
Menjelang kedatangan barang hal-hal yang ilakukan oleh importir antara lain:
1. Sebelum kapal tiba dipelabuhan semua dokumen pengapalan diberitahukan kepada forwade ( biro jasa angkutan )
2. Importir menyiapkan PIB dan membayar semua kewajiban pajak
3. Importir dating ke bea cukai membwa perlengkapan asli dokumen dan bukti setoran pajak
4. Kantor bea cukai akan mengijinkan mengeluarkan barang. Kalau ada bukti pemilikan barang seperti L/B dan barang keluar dari gudang bea cukai. Di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya untuk mengeluarkan barang melalui dua jalur yaitu “ jalur hijau dan jalur merah “
5. Bukti ijin pengeluaran barang tersebut adalah adanya surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari bea dan cukai
6. Importir mengmbil delivery order (D.O) di maskapai pelayaran yang berkompeten dan kemudian ke internasional countiner terminal (ICT) untuk mengeluarkan barang dari gudang pelabuhan tersebut.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009

TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Syarat :
· Foto copy Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
serta SK kehakiman
· Foto copy Domisili perusahaan yang masih berlaku
· Foto copy Npwp perusahaan
· Foto copy Npwp Pribadi Penanggungjawab API
· Copy IZIN USAHA TETAP/ IZIN USAHA INDUSTRI dr BKPM
· Foto copy SIUP (SP_PMA I dan Perubahan2nya/ jika PMA) +
Copy TDP
· Surat Kuasa dari direktur jika penandatangan API bukan
direksi + diwarmerking dinotaris
· Foto copy KTP/ IMTA/ KITAS Penanggung jawab API
· Foto copy Passport penandatanganan API
· Copy Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri + HO (UUG)
(Khusus Untuk API-Produsen)
· Pasphoto berwarna (3×4) sebanyak 2 (dua) lembar untuk
masing2 pengurus API. (warna merah :wajib)
· Foto copy sewa menyewa/kontrak, (milik Sendiri)
· Kop Surat Kosong 2 Lembar
· Asli Referency Bank (Untuk PMA)

JASA PENGURUSAN PERPANJANG SIUJK/ SBU/ GAPENSI

USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 5
(1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
a. jenis usaha;
b. bentuk usaha; dan
c. bidang usaha jasa konstruksi.
(2) Jenis usaha konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
(3) Jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(4) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
(5) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Bidang Usaha Perencanaan;
b. Bidang Usaha Pelaksanaan; dan
c. Bidang Usaha Pengawasan.
(6) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan c terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
(7) Bidang usaha jasa pelaksana konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6
(1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
(2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
(3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

Persyaratan IUJK- Ijin Jasa Konstruksi

Copy Akte pendirian dan perubahannya dan SK Kehakiman
Copy KTP semua Direksi dan Komisaris
Copy IJASAH,
Asli SKT/ SKA
Keterangan Domisili Perusahaan Asli
Copy NPWP Perusahaan
Copy TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )
Copy Laporan Keuangan ( akuntan publik) untuk grade 5, 6 & 7
Pas Foto Direktur ukuran 3× 4 = 3 lbr ( berwarna untuk Grade 1-4)
Asli- KTA & SBU

Jasa Jasa Pengurusan Siup

Izin Usaha Perdagangan (Izin Usaha Perdagangan-SIUP)

Ijin Usaha Perdagangan (“SIUP”) adalah izin bagi perusahaan untuk melakukan bisnis di seluruh wilayah Indonesia karena itu, sebelum perusahaan perdagangan menjalankan usahanya, mereka akan mendapatkan SIUP. Berdasarkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Perdagangan Of Of The Republik Indonesia Nomor 2009 46/M-Dag / Per/9/2009 (“Peraturan SIUP”).

SIUP hanya berkewajiban untuk perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan, kewajiban ini dikecualikan untuk kondisi berikut:

Perusahaan tidak berjalan dalam bisnis perdagangan;
Perwakilan kantor atau kantor cabang;
Perusahaan perdagangan mikro dengan persyaratan sebagai berikut;

Bisnis pribadi atau kemitraan;
Bisnis yang berjalan dan dikelola oleh pemilik atau keluarga;
Setelah perhitungan norma laba bersih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Perusahaan perdagangan mikro dapat diberikan SIUP Mikro bila pemiliknya bermaksud untuk memberikan SIUP.

SIUP Kategorisasi:

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan SIUP, SIUP dibagi menjadi 3 (tiga) kategori:

SIUP Kecil;

Harus diperoleh dengan perusahaan perdagangan dengan perhitungan norma laba bersih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dioperasikan .
SIUP menengah;

Harus diperoleh dengan perusahaan perdagangan dengan perhitungan norma laba bersih sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dioperasikan.
SIUP Besar;

Harus diperoleh dengan perusahaan perdagangan dengan perhitungan norma laba bersih dalam jumlah di atas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dioperasikan.
Micro SIUP;

Dikecualikan SIUP kategorisasi di atas, untuk perusahaan perdagangan mikro dapat diberikan oleh Micro SIUP

SIUP Aplikasi

SIUP yang dikeluarkan oleh departemen perdagangan dimana perusahaan memiliki berdomisili, perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP wajib menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

Formulir SIUP (menunjukkan I Peraturan SIUP) dan ditandatangani oleh Direktur perusahaan;
Copy akta pendirian perusahaan;
Copy akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada);
Copy persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengenai pendirian perusahaan;
Copy direktur mengidentifikasi kartu;
Surat pernyataan mengenai lokasi bisnis, dan
Foto direktur 3X4 (2 (dua) lembar).

3 (tiga) hari setelah petugas SIUP menerbitkan lisensi, dengan persyaratan warna berikut (i) putih untuk SIUP kecil, (ii) biru untuk SIUP menengah, (iii) kuning untuk SIUP besar, dan (iv) hijau untuk SIUP mikro .

SIUP berlaku sejak perusahaan menjalankan usahanya dan mematuhi semua peraturan yang berlaku dan peraturan SIUP, namun perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang SIUP sekali dalam 5 (lima) tahun.

SIUP perubahan yang telah diungkapkan dalam memo lain (perusahaan domisili amandemen)

SIUP untuk Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Pemegang SIUP yang berniat untuk membuka cabang atau kantor perwakilan wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada petugas SIUP mana cabang atau kantor perwakilan memiliki mereka berdomisili dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

Copy SIUP kepala kantor;
Copy membuka cabang atau dokumen kantor perwakilan;
Copy mengidentifikasi kartu dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan;
Surat pernyataan mengenai lokasi bisnis, dan

3 (tiga) hari setelah petugas SIUP menerbitkan lisensi, dengan persyaratan warna berikut (i) putih untuk SIUP kecil, (ii) biru untuk SIUP menengah, (iii) kuning untuk SIUP besar.

Copy SIUP yang telah terdaftar berlaku untuk izin usaha perdagangan (SIUP) untuk cabang atau kantor perwakilan sesuai dengan dimana perusahaan memiliki mereka berdomisili.

Syarat SIUP TDP :

Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir
Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir
Copy KTP Dirut
Copy Domisili perusahaan yang masih berlaku
Copy Npwp Perusahaan

Proses Mulai 3 hari – 12 hari kerja, selesai

Office : Gd.Wisma A.Rachim 3th Floor Jl Suryopranoto No.85 HARMONI Jakarta Pusat 10160 Phone (021)3510586 Fax (021)34833465

Next SYARAT MENGURUS NPIK

Penentuan Importir
 Seluruh importir beras yang telah memiliki Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK). Khusus untuk ketan utuh diberlakukan pembelian dalam negeri melalui pengembangan kemitraan dengan petani dan penggilingan padi sejalan dengan program Departemen Pertanian dalam pengembangan industri beras ketan nasional sedangkan untuk impor menir dan beras ketan pecah 100% hanya dapat dilakukan oleh Importir Produsen.
 Perusahaan yang tidak dapat merealisasikan impor dua kali berturut – turut maka permohonan importasi berikutnya akan ditolak

3. Penentuan Waktu Impor
Dispensasi impor beras jenis tertentu diberikan selama berlakunya “masa pelarangan impor beras” sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setiap tahunnya.

4. Penentuan Lokasi Impor
Lokasi atau pelabuhan tujuan impor terbuka diseluruh wilayah Indonesia kecuali Gubernur propinsi bersangkutan menolak masuknya beras impor ke wilayahnya.

5. Penentuan Volume Impor
 Volume impor beras jenis tertentu untuk kebutuhan industri (beras/ketan pecah 100% ) ditetapkan berdasarkan rekomendasi IP dari Departemen Perindustrian;
 Beras ketan utuh untuk pasar umum ditentukan kuotanya maksimal 150.000 ton/tahun dengan penentuan masing – masing volume yang berbeda berdasarkan pembelian beras ketan dalam negeri melalui pengembangan kemitraan dengan petani dan penggilingan padi sejalan dengan program Departemen Pertanian dalam pengembangan industri beras ketan nasional yang telah dimulai pada tahun 2006 dan disesuaikan dengan pastperformace impor sebelumnya.
 Untuk jenis beras tertentu lainnya volumenya ditentukan dalam rapat POKJA Perberasan.
 Secara umum untuk semua jenis beras tertentu berlaku ketentuan:
o Perusahaan lama dengan kinerja baik (terealisir ≥ 50 %) 3 kali importasi berturut – turut dapat diberikan penambahan volume importasi
o Perusahaan lama dengan kinerja kurang baik ( < 50 %) maksimum volume importasinya sebesar volume realisasi terakhir
o Importasi dapat dilakukan lebih dari satu kali oleh suatu perusahaan dalam satu tahun sepanjang importasi sebelumnya dapat teralisir dengan baik dan total volume impor masih dibawah kuota impor tahun berjalan (jika ditetapkan kuotanya)

NPIK NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS

NPIK Beras Nomor Pengenal Importir Khusus Beras
NPIK Jagung Nomor Pengenal Importir Khusus Jagung
NPIK Kedelai Nomor Pengenal Importir Khusus Kedelai
NPIK Gula Nomor Pengenal Importir Khusus Gula
NPIK TPT Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil
NPIK Sepatu Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu
NPIK Elektronika Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya
NPIK Mainan Anak Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak – Anak

Office : Gd.Wisma A.Rachim 3th Floor Jl Suryopranoto No.85 HARMONI Jakarta Pusat 10160 Phone (021)3510586 Fax (021)34833465