Syarat Pengurusan API PMA

1. Perusahaan dibidang penanaman modal yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 , harus mengisi formulir isian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini kepada kepala BKPM , dengan melampirkan:
a. Foto copy Akta notaries pendirian perusahaan dan perubahaannya
b. Foto copy surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahaan setempat atau fotocopy perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha
c. Fotocopy nomor pokok wajib pajak ( NPWP ) perusahaan sesuai dengan domisilinya
d. Fotocopy tanda dafter perusahaan TDP
e. Fotocopy pendaftaran penanaman modal atau izin prinsip
f. Fotocopy izin usaha dibidang perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM , untuk API-P
g. Fotocopy izin usaha dibidang industry atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM , untuk API-U
h. Fotocopy izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA) / Kartu izin tinggal terbatas (KITAS) , khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatangani API
i. Referensi dari bank devisa , untuk API-U
j. Fotocopy KTP atau paspor dari pengurus atau direksi dan
k. Pas photo terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3×4 cm

Jasa Bikin Pembuatan NPIK & IT Produk Tertentu

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG IMPORTIR KHUSUS IDENTIFIKASI NOMOR KODE (NPIK).
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dimaksud dalam Keputusan ini sebagai:

1. Importir Khusus Nomor Identifikasi Kode, selanjutnya disingkat NPIK, akan menjadi kartu identitas importir khusus yang harus dimiliki oleh setiap importir untuk mengimpor barang-barang tertentu;
2. Angka Pengenal Importir (Umum / Produsen / Terbatas), selanjutnya disingkat API (U / P / T) akan menjadi kartu identitas importir yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan untuk mengimpor barang;
3. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Akan menjadi Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
5. Direktur adalah Direktur Impor, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAB II
NPIK
Pasal 2

(1) Setiap perusahaan berencana untuk mengimpor barang-barang tertentu wajib memiliki NPIK.

(2) NPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 3

(1) Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus baru.

(2) Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
BAB III
PROSEDUR DAN PERSYARATAN UNTUK MENDAFTAR UNTUK NPIK
Pasal 4

(1) NPIK hanya dapat diberikan kepada perusahaan memegang Importir Umum Identification Number (API-U), Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T).

(2) Untuk memperoleh NPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), importir harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur, lengkap dengan:

a. Untuk perusahaan pemegang API-U
– API-U
– Laporan tentang realisasi impor dalam 2 (dua) tahun berturut-turut di masa lalu 5 (lima) tahun, atau realisasi impor dalam 1 masa lalu (satu) tahun, dan / atau perjanjian jual beli / kontrak dengan perdagangan luar negeri mitra dalam 1 (satu) tahun berikutnya;
b. bagi perusahaan pemegang API-P
– API-P;
– Izin Industri;
c. bagi perusahaan pemegang API-T
– API-T;
– Izin Industri atau Sertifikat Persetujuan Tetap (SPT) untuk Penanaman Modal Asing (PMA) / Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

(3) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal menerbitkan NPIK atau menolak aplikasi.

(4) NPIK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan NPIK.

(5) Bentuk NPIK harus mengikuti Lampiran I Keputusan ini.
BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 5

(1) Importir memegang NPIK wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur pada apakah atau tidak itu impor barang-barang tertentu.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah NPIK diterbitkan.

(3) Bentuk laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti Lampiran II Keputusan ini.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikirim melalui faksimili, surat atau langsung oleh importir.
BAB V
SANKSI
Pasal 6

(1) NPIK akan dibekukan, jika pemegang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), selama 2 (dua) periode waktu.

(2) NPIK dicabut, jika pemegang:

a. perubahan, menambahkan sesuatu ke dan / atau mengganti isi NPIK;
b. dinyatakan oleh pengadilan bersalah karena tindak pidana yang berhubungan dengan penyalahgunaan NPIK, di mana putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan yang tidak dapat dibatalkan.

(3) Direktur Jenderal membekukan dan mencabut NPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
Pasal 7

Impor barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan tanpa NPIK setelah importir persetujuan mengamankan dari Direktur Jenderal, asalkan barang:

a. digunakan untuk Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
b. digunakan untuk penelitian dan pengembangan teknologi;
c. merupakan bantuan teknis dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19/1995;
d. adalah barang sampel.

Pasal 8

Impor barang tertentu untuk tujuan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.
BAB VI
KESIMPULAN
Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku 2 (dua) bulan setelah tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

PT. Masterpiece Jasa
Office : Gd.Wisma A.Rachim 3th Floor Jl Suryopranoto No.85 HARMONI Jakarta Pusat 10160 Phone (021)3510586 Fax (021)34833465 Representative Office : Jl. Raya Ps.Minggu No.36 Jakarta Selatan 12520 Phone:(021) 02171623337, 0818150204 Fax(021)7808168 http://www.globalinvestment.indonetwork.co.id

Info JASA PENGURUSAN KADIN

Dalam rangka mempromosikan dan memperkuat daya saing usaha Indonesia, Kamar Dagang Indonesia dan Industri (KADIN) memberikan empat rekomendasi untuk kebijakan bisnis nasional.

Rekomendasi-rekomendasi ini diumumkan oleh Haryadi B. Sukamdi, Wakil Ketua KADIN Kebijakan Fiskal dan Moneter Publik.

“Kami berharap bahwa rekomendasi ini akan meningkatkan daya saing usaha Indonesia di skala nasional dan internasional,” kata Haryadi saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/4).

Rekomendasi pertama adalah pada kebijakan fiskal dan moneter, di mana KADIN mengusulkan agar pemerintah harus mengurangi subsidi energi sebesar Rp 150 triliun dan mengalokasikan dana untuk pembangunan daerah.

KADIN juga meminta Pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengendalikan suku bunga pinjaman bank saat ini tinggi, yang, menurut Haryadi, yang tegang pengembangan usaha nasional.

Kedua, KADIN meminta pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi dengan memperkuat dan meningkatkan proses perizinan untuk usaha, sehingga mencegah korupsi dan mengoptimalkan perdagangan lokal.

Rekomendasi yang ketiga adalah pada reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (Direktorat). Menurut Haryadi, kewenangan Direktorat tentang perpajakan terlalu luas.

Haryadi juga menjelaskan bahwa sistem National Single Window untuk bea dan cukai gagal untuk bersaing dengan negara-negara tetangga, karena biaya logistik di Indonesia relatif tinggi.

KADIN mengusulkan pertemuan berkala antara KADIN dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengintegrasikan kebijakan pemerintah dengan persepsi bisnis di bidang kepabeanan dan cukai.

Selama acara yang sama, Bobby Hamzar, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa Pemerintah telah menyiapkan kebijakan untuk memperkuat perekonomian nasional.

Wakil menegaskan bahwa kebijakan ini akan mendorong investasi dan ekspor, meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah, dan menstabilkan perekonomian nasional.

Jika rencana dan kebijakan ini diterapkan dengan baik, Deputi mengharapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 7% pada tahun 2014.

Persyaratan Anggota KADIN

Photo copy akta pendirian perusahaan dan perubahan beserta Sk kehakiman
Copy KTP Direktur
Photo copy NPWP perusahaan
Photo copy SIUP + TDP
Photo copy Laporan Keuangan, yang disahkan pimpinan perusahaan
Copy laporan Pajak bulanan tahunan
Pasphoto 3×4 3 lembar berwarna

~ Jasa Murah Pengurusan Api

Dalam hal penerbitan API-U dan API-P dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu atau bentuk pelayanan lain, pelaksanaannya berkoordinasi dengan dinas provinsi dan dikorat jenderal perdagangan untuk penerapan program aplikasi penerbitan API.

Prosedur umum masuknya barang impor
Menjelang kedatangan barang hal-hal yang ilakukan oleh importir antara lain:
1. Sebelum kapal tiba dipelabuhan semua dokumen pengapalan diberitahukan kepada forwade ( biro jasa angkutan )
2. Importir menyiapkan PIB dan membayar semua kewajiban pajak
3. Importir dating ke bea cukai membwa perlengkapan asli dokumen dan bukti setoran pajak
4. Kantor bea cukai akan mengijinkan mengeluarkan barang. Kalau ada bukti pemilikan barang seperti L/B dan barang keluar dari gudang bea cukai. Di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya untuk mengeluarkan barang melalui dua jalur yaitu “ jalur hijau dan jalur merah “
5. Bukti ijin pengeluaran barang tersebut adalah adanya surat perintah pengeluaran barang (SPPB) dari bea dan cukai
6. Importir mengmbil delivery order (D.O) di maskapai pelayaran yang berkompeten dan kemudian ke internasional countiner terminal (ICT) untuk mengeluarkan barang dari gudang pelabuhan tersebut.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 27/M-DAG/PER/5/2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 45/M-DAG/PER/9/2009

TENTANG ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
Syarat :
· Foto copy Akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir
serta SK kehakiman
· Foto copy Domisili perusahaan yang masih berlaku
· Foto copy Npwp perusahaan
· Foto copy Npwp Pribadi Penanggungjawab API
· Copy IZIN USAHA TETAP/ IZIN USAHA INDUSTRI dr BKPM
· Foto copy SIUP (SP_PMA I dan Perubahan2nya/ jika PMA) +
Copy TDP
· Surat Kuasa dari direktur jika penandatangan API bukan
direksi + diwarmerking dinotaris
· Foto copy KTP/ IMTA/ KITAS Penanggung jawab API
· Foto copy Passport penandatanganan API
· Copy Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri + HO (UUG)
(Khusus Untuk API-Produsen)
· Pasphoto berwarna (3×4) sebanyak 2 (dua) lembar untuk
masing2 pengurus API. (warna merah :wajib)
· Foto copy sewa menyewa/kontrak, (milik Sendiri)
· Kop Surat Kosong 2 Lembar
· Asli Referency Bank (Untuk PMA)

JASA PENGURUSAN PERPANJANG SIUJK/ SBU/ GAPENSI

Persyaratan IUJK- Ijin Jasa Konstruksi

Copy Akte pendirian dan perubahannya dan SK Kehakiman
Copy KTP semua Direksi dan Komisaris
Copy IJASAH,
Asli SKT/ SKA
Keterangan Domisili Perusahaan Asli
Copy NPWP Perusahaan
Copy TDP ( Tanda Daftar Perusahaan )
Copy Laporan Keuangan ( akuntan publik) untuk grade 5, 6 & 7
Pas Foto Direktur ukuran 3× 4 = 3 lbr ( berwarna untuk Grade 1-4)
Asli- KTA & SBU

Service Jasa Pengurusan Siup

Izin Usaha Perdagangan (Izin Usaha Perdagangan-SIUP)

Ijin Usaha Perdagangan (“SIUP”) adalah izin bagi perusahaan untuk melakukan bisnis di seluruh wilayah Indonesia karena itu, sebelum perusahaan perdagangan menjalankan usahanya, mereka akan mendapatkan SIUP. Berdasarkan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Perdagangan Of Of The Republik Indonesia Nomor 2009 46/M-Dag / Per/9/2009 (“Peraturan SIUP”).

SIUP hanya berkewajiban untuk perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan, kewajiban ini dikecualikan untuk kondisi berikut:

Perusahaan tidak berjalan dalam bisnis perdagangan;
Perwakilan kantor atau kantor cabang;
Perusahaan perdagangan mikro dengan persyaratan sebagai berikut;

Bisnis pribadi atau kemitraan;
Bisnis yang berjalan dan dikelola oleh pemilik atau keluarga;
Setelah perhitungan norma laba bersih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
Perusahaan perdagangan mikro dapat diberikan SIUP Mikro bila pemiliknya bermaksud untuk memberikan SIUP.

SIUP Kategorisasi:

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan SIUP, SIUP dibagi menjadi 3 (tiga) kategori:

SIUP Kecil;

Harus diperoleh dengan perusahaan perdagangan dengan perhitungan norma laba bersih sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dioperasikan .
SIUP menengah;

Harus diperoleh dengan perusahaan perdagangan dengan perhitungan norma laba bersih sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dioperasikan.
SIUP Besar;

Harus diperoleh dengan perusahaan perdagangan dengan perhitungan norma laba bersih dalam jumlah di atas Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dioperasikan.
Micro SIUP;

Dikecualikan SIUP kategorisasi di atas, untuk perusahaan perdagangan mikro dapat diberikan oleh Micro SIUP

SIUP Aplikasi

SIUP yang dikeluarkan oleh departemen perdagangan dimana perusahaan memiliki berdomisili, perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP wajib menyampaikan persyaratan sebagai berikut:

Formulir SIUP (menunjukkan I Peraturan SIUP) dan ditandatangani oleh Direktur perusahaan;
Copy akta pendirian perusahaan;
Copy akta perubahan pendirian perusahaan (jika ada);
Copy persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengenai pendirian perusahaan;
Copy direktur mengidentifikasi kartu;
Surat pernyataan mengenai lokasi bisnis, dan
Foto direktur 3X4 (2 (dua) lembar).

3 (tiga) hari setelah petugas SIUP menerbitkan lisensi, dengan persyaratan warna berikut (i) putih untuk SIUP kecil, (ii) biru untuk SIUP menengah, (iii) kuning untuk SIUP besar, dan (iv) hijau untuk SIUP mikro .

SIUP berlaku sejak perusahaan menjalankan usahanya dan mematuhi semua peraturan yang berlaku dan peraturan SIUP, namun perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang SIUP sekali dalam 5 (lima) tahun.

SIUP perubahan yang telah diungkapkan dalam memo lain (perusahaan domisili amandemen)

SIUP untuk Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan

Pemegang SIUP yang berniat untuk membuka cabang atau kantor perwakilan wajib menyerahkan pemberitahuan tertulis kepada petugas SIUP mana cabang atau kantor perwakilan memiliki mereka berdomisili dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

Copy SIUP kepala kantor;
Copy membuka cabang atau dokumen kantor perwakilan;
Copy mengidentifikasi kartu dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang atau kantor perwakilan;
Surat pernyataan mengenai lokasi bisnis, dan

3 (tiga) hari setelah petugas SIUP menerbitkan lisensi, dengan persyaratan warna berikut (i) putih untuk SIUP kecil, (ii) biru untuk SIUP menengah, (iii) kuning untuk SIUP besar.

Copy SIUP yang telah terdaftar berlaku untuk izin usaha perdagangan (SIUP) untuk cabang atau kantor perwakilan sesuai dengan dimana perusahaan memiliki mereka berdomisili.

Syarat SIUP TDP :

Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir
Copy SK Pengesahan Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir
Copy KTP Dirut
Copy Domisili perusahaan yang masih berlaku
Copy Npwp Perusahaan

Proses Mulai 3 hari – 12 hari kerja, selesai

Office : Gd.Wisma A.Rachim 3th Floor Jl Suryopranoto No.85 HARMONI Jakarta Pusat 10160 Phone (021)3510586 Fax (021)34833465

Next SYARAT MENGURUS NPIK

Regimee tarif Indonesia dalam fluks cepat, dengan penurunan tarif dipercepat termasuk dalam banyak langkah-langkah reformasi dimasukkan ke dalam tempat sejak November lalu. Tingkat tarif yang diterapkan di Indonesia berkisar antara 5 sampai 30 persen. Pengecualian utama kisaran ini adalah tugas 170 persen diterapkan untuk semua roh suling impor. Pada bulan Mei 1995, Pemerintah Indonesia meluncurkan tarif paket pengurangan komprehensif yang mencakup sekitar dua pertiga dari semua barang yang diperdagangkan, yang dirancang untuk mengurangi sebagian besar tarif menjadi di bawah 5 persen pada tahun 2003. Semua item tarif dengan tingkat 20 persen atau kurang harus dikurangi menjadi tidak lebih dari 5 persen pada tahun 2000 sedangkan item dengan tingkat lebih dari 20 persen untuk dibawa ke tidak lebih dari 10 persen pada tahun 2003. Tarif pada semua makanan dipotong maksimal 5 persen pada Februari 1998. Tarif impor pada kendaraan diturunkan pada bulan Juni 1999 menjadi 65-80 persen (tergantung pada ukuran mesin untuk completely built up sedan, 5-40 persen untuk truk, 35-65 persen untuk sepeda motor. Tarif juga berkurang untuk bagian maksimum 15 persen pajak mewah. untuk sedan berkisar 35-50 persen.

Layanan hambatan perdagangan untuk masuk terus eksis di banyak sektor, meskipun Pemerintah Indonesia telah melonggarkan pembatasan signifikan di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan asing hukum, kantor akuntan, dan insinyur konsultasi harus beroperasi melalui bantuan teknis atau pengaturan usaha patungan dengan perusahaan lokal.

Indonesia adalah liberalisasi sistem distribusi, sebuah tren yang kemungkinan akan mempercepat dalam penerapan paket IMF yang mencakup mengakhiri pembatasan jejak di pasar domestik. Misalnya, pengaturan pemasaran ketat untuk semen, kertas, cengkeh, rempah-rempah lainnya, dan kayu lapis tersingkir di Februari 1998. Indonesia membuka perdagangan grosir dan ritel untuk investasi asing, mengangkat sebagian pembatasan pada Maret 1998.

NPIK NOMOR PENGENAL IMPORTIR KHUSUS

NPIK Beras Nomor Pengenal Importir Khusus Beras
NPIK Jagung Nomor Pengenal Importir Khusus Jagung
NPIK Kedelai Nomor Pengenal Importir Khusus Kedelai
NPIK Gula Nomor Pengenal Importir Khusus Gula
NPIK TPT Nomor Pengenal Importir Khusus Tekstil dan Produk Tekstil
NPIK Sepatu Nomor Pengenal Importir Khusus Sepatu
NPIK Elektronika Nomor Pengenal Importir Khusus Elektronika dan Komponennya
NPIK Mainan Anak Nomor Pengenal Importir Khusus Mainan Anak – Anak

Office : Gd.Wisma A.Rachim 3th Floor Jl Suryopranoto No.85 HARMONI Jakarta Pusat 10160 Phone (021)3510586 Fax (021)34833465